Kajian Lingkungan Ibu Kota Baru Masih Abaikan Publik

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) juga dinilai tidak mengakomodasi wilayah Teluk Balikpapan yang menjadi tempat hidup berbagai satwa endemik dan berfungsi sebagai daya dukung lingkungan di wilayah sekitarnya.

KOMPAS/SUCIPTO

Pemandangan di kawasan hutan tanaman industri PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (22/2/2020). Ibu kota negara baru direncanakan dibangun di sekitar wilayah ini.

BALIKPAPAN, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan berbagai kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS setelah mengumumkan ibu kota negara akan dipindah. Proses itu dinilai janggal oleh beberapa kalangan. Pertanyaan mereka: ”Jika hasil KLHS tidak mendukung dibangunnya ibu kota baru di Kalimantan Timur, apakah ibu kota akan tetap dipindahkan?”

Pada Kamis (27/2/2020), Koalisi Masyarakat Sipil berorasi di pintu masuk ruang pertemuan Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Di dalam tempat pertemuan itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menggelar diskusi bertema ”KLHS Ibu Kota Negara”. Mereka membentangkan kertas yang berisi pertanyaan seputar KLHS ibu kota negara baru.

Baca juga : Balikpapan, Calon Penyangga Ibu Kota Baru Kekurangan Air Bersih

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah menyampaikan kepada publik mengenai rangkuman eksekutif rekomendasi KLHS Pemindahan Ibu Kota Negara pada 11 Februari 2020. Namun, ada beberapa hal yang masih dipertanyakan sebagian kalangan terkait hasil KLHS itu.

Seusai aksi, salah satu anggota koalisi, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Kaltim, Pradarma Rupang, mengatakan, setidaknya terdapat 90 lubang tambang di sekitar calon lokasi ibu kota baru di perbatasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Jika terjadi pembangunan besar-besaran, ia mengkhawatirkan wilayah di sekitarnya akan semakin rentan bencana.

Sebab, berbagai lubang tambang yang tidak direhabilitasi turut serta mengurangi daya dukung lingkungan di wilayah sekitarnya. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor di Penajam Paser Utara, Samarinda, dan Kutai Kartanegara.

KOMPAS/SUCIPTO

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil membentangkan kertas bertuliskan pertanyaan mengenai kajian lingkungan hidup strategis ibu kota negara baru saat Bappenas menggelar diskusi di Balikpapan, Kaltim, Kamis (27/2/2020).

Belum lama ini, banjir melanda Kelurahan Riko dan Desa Bukit Subur, Penajam Paser Utara. Sebanyak 379 jiwa terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Wilayah itu terletak sekitar 50 kilometer dari Kelurahan Pemaluan yang dikunjungi Presiden Joko Widodo pada Desember lalu, yang menjadi calon lokasi ibu kota baru.

”KLHS tidak dilakukan sejak awal. Bagaimana jika daya dukung lingkungan tak memadai, apakah pemindahan ibu kota tetap dilanjutkan? Bisa jadi implikasinya terjadi krisis di wilayah tetangga,” kata Pradarma.

Menurut dia, seharusnya pemerintah membuat KLHS jauh sebelum menentukan pemindahan ibu kota. KLHS dilakukan di awal untuk bisa menjawab berbagai temuan-temuan di sebuah kawasan, seperti kerentanan bencana, krisis ekologi, bahkan hal lain yang berimplikasi terhadap masyarakat di sekitarnya.

Teluk Balikpapan

Selain itu, KLHS juga dinilai tidak mengakomodasi wilayah Teluk Balikpapan yang menjadi tempat hidup berbagai satwa endemik dan berfungsi sebagai daya dukung lingkungan di wilayah sekitarnya, yakni Penajam Paser Utara dan Balikpapan. KLHS yang diterbitkan pemerintah belum menetapkan kawasan Teluk Balikpapan sebagai kawasan konservasi.

Baca juga : Pengamat Nilai Konsep Kota Hijau Cerdas Ibu Kota Baru Belum Matang

Jika ditarik garis lurus melalui aplikasi Google Earth, Kelurahan Pemaluan yang disebut-sebut sebagai calon titik nol ibu kota baru hanya berjarak sekitar 1 kilometer ke Teluk Balikpapan. Total luas Kawasan Teluk Balikpapan lebih dari 180.000 hektar dengan kawasan hutan mangrove sekitar 19.400 hektar.

KOMPAS/LUKAS ADI PRASETYA

Suasana di tepi kawasan Mangrove Center Balikpapan, Kota Balikpapan, Kaltim, Kamis (24/1/2019). Kawasan seluas 150 hektar ini dikelola warga menjadi ekowisata.

Menurut penelitian Forum Peduli Teluk Balikpapan (FTPB), kawasan mangrove di Teluk Balikpapan yang masih bagus tersisa sekitar 17.000 hektar, lebih dari 2.000 hektar sudah menurun kualitasnya. Selain itu, di sana terdapat pesut pesisir, bekantan, buaya, dan berbagai jenis burung. Teluk Balikpapan juga menjadi tempat nelayan tradisional mencari ikan.

Pemerintah merencanakan membangun bendungan air hujan dan sungai-sungai di sekitarnya untuk kebutuhan air di ibu kota baru tak jauh dari teluk. Ismail dari Wahana Lingkungan Hidup Kaltim mengatakan, kawasan Teluk Balikpapan akan rentan mengalami kerusakan lingkungan jika terjadi pembangunan di bagian hulu teluk.

”Jika daerah hulu dibendung, akan terjadi sedimentasi sangat tinggi. Saat ini saja terjadi sedimentasi 0,5 meter sampai 1 meter di kawasan Teluk Balikpapan,” katanya.

Pohon mangrove yang ada di Balikpapan juga berfungsi sebagai pelindung dari berbagai ancaman ketika air laut pasang. Perumahan Graha Indah Balikpapan, misalnya, terletak persis di kawasan hutan mangrove. Hutan Mangrove berkontribusi mengendapkan lumpur di akar-akar pohon bakau. Hal itu membuat daratan di sekitarnya terhindar dari intrusi air laut.

Ditemui secara terpisah, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Medrilzam mengatakan, saat ini pemerintah masih menampung berbagai masukan untuk melengkapi KLHS. Hal itu akan menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan masterplan atau perencanaan jangka panjang pembangunan ibu kota negara.

KOMPAS/SUCIPTO

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Medrilzam saat ditemui seusai diskusi mengenai kajian lingkungan hidup strategis ibu kota negara baru di Balikpapan, Kaltim, Kamis (27/2/2020).

Ia mengatakan, kajian pemerintah belum final. Saat ini, pemerintah masih menampung masukan dari berbagai elemen masyarakat mengenai air, energi, hutan, sampah, pencemaran udara, keanekaragaman hayati, dan hal lain yang berpotensi memiliki dampak bagi lingkungan dan masyarakat. Perencanaan jangka panjang itu akan dikebut dan ditargetkan rampung pada November 2020.

Penyangga dipertimbangkan

Ia juga mengatakan, berbagai kajian mengenai wilayah penyangga juga dipertimbangkan. Di dalam KLHS yang diterbitkan KLHK tercatat kawasan satelit di sekitar calon ibu kota baru didominasi kawasan hutan yang memiliki jasa lingkungan tinggi.

Selain itu, KLHS juga mencatat bahwa pusat-pusat pertumbuhan di sekeliling calon ibu kota perlu dikendalikan ekspansi fisik pertumbuhannya agar tidak memacu deforestasi dan alih fungsi lahan ke kegiatan yang mendorong kerusakan dan berpotensi memarjinalkan masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan hutan.

Selain itu, aspek kebutuhan pangan juga tengah dikaji. Medrilzam mengatakan, wilayah penyangga calon ibu kota baru akan menjadi penyuplai air, pangan, dan berbagai kebutuhan lain. Semua kajian itu tengah dimatangkan oleh berbagai sektor di pemerintahan.

Ketika ditanya apakah mungkin pemindahan ibu kota gagal, Medrilzam mengatakan, tidak mungkin. ”Kalau tidak jadi, tidak mungkin, karena presiden sudah mencanangkan, kok. Tahun 2024 (pemerintah) sudah bekerja di lokasi. Ini harus jalan, tidak ada kata tidak,” katanya.

Menanggapi hal itu, Rupang mengatakan, pemerintah sebaiknya memfokuskan untuk menyelesaikan berbagai masalah lingkungan di Indonesia, termasuk di Jakarta, ibu kota negara saat ini. Ia mengatakan, pemindahan ibu kota jika dipaksakan demi kepentingan oligarki di lingkaran penguasa bisa menimbulkan masalah baru.

”Di Jakarta dan sekitarnya saat ini didera musibah banjir yang tak kunjung selesai. Untuk itu, pulihkan Jakarta, pulihkan Kaltim,” kata Pradarma.