Mendagri: Kepala Daerah Jangan Beri Komentar Sembarangan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta gubernur, bupati, dan wali kota tidak menyampaikan pernyataan yang kurang tepat terkait epidemi virus korona. Hal itu berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
Oleh
AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO
·2 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, tidak menyampaikan pernyataan yang tidak sinkron dan kurang tepat terkait epidemi virus korona. Pemerintah daerah didorong memberikan pemahaman yang mendidik dan membuat masyarakat tidak panik.
”Jangan komentar sendiri-sendiri, apalagi yang sektoral,” kata Tito saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Regional I di Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (4/3/2020).
Ia menambahkan, masyarakat yang telanjur panik memicu keresahan seperti memborong atau menimbun masker, sabun, dan vitamin. ”Tindakan yang berlebihan akibat pernyataan yang tidak tepat akan merugikan kita semua,” ujarnya.
Tito menyatakan, penanganan epidemi virus korona sedang diupayakan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat yang dipantau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Di sisi lain, ada dampak yang tak kecil akibat epidemi virus yang pertama kali terdeteksi di China itu. Salah satunya kelesuan perekonomian global yang pada akhirnya menekan ekonomi negara.
Mengutip WHO, virus korona telah menginfeksi lebih dari 89.000 warga dunia. Di Indonesia, kasusnya mulai bermunculan. Meski demikian, tingkat kefatalan serangan virus ini masih dikategorikan rendah, yakni 2,5. Namun, baru-baru ini, WHO mengoreksi fatalitas serangan virus korona menjadi di atas 3.
”Pemerintah daerah harus mendorong agar masyarakat tidak panik dan tidak lupa dengan langkah preventif,” ujar Tito.
Pencegahan tersebut antara lain dengan membiasakan hidup bersih, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas atau makan, menghindari kontak dengan sesama yang terduga terkena virus korona, serta tidak panik, apalagi sampai memborong kebutuhan, terutama masker dan sabun.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepada masyarakat untuk tidak panik, apalagi sampai memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok. Di sisi lain, pemerintah telah memastikan alat pendeteksi suhu tubuh tetap beroperasi di pintu-pintu kedatangan dari mancanegara, khususnya pelabuhan dan bandar udara.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga membuka Call Center Cangkrukan Kesehatan atau Cacak Jatim di nomor 031-843-0313 dan 081-334-367-800. Selain itu, dibuka juga 44 rumah sakit sebagai rujukan penanganan virus korona. Rumah sakit ini memiliki ruang isolasi serta dokter spesialis paru-paru dan dokter radiologi.
Jika perlu penanganan lanjutan, pasien bisa dibawa ke rujukan utama, yakni RSUD Dr Soetomo Surabaya, RSUD Dr Soedono Madiun, dan RSUD Dr Saiful Anwar Malang.