Kapal Pesiar Boleh Masuk ke Lombok
Pemerintah daerah di pelosok Nusantara bergerak cepat dengan menelurkan kebijakan yang berlaku di lingkungannya. Ini mengantisipasi dampak wabah Covid-19 di berbagai bidang, termasuk ekonomi.
Pemerintah daerah di pelosok Nusantara bergerak cepat dengan menelurkan kebijakan yang berlaku di lingkungannya. Ini mengantisipasi dampak wabah Covid-19 di berbagai bidang, termasuk ekonomi.
MATARAM, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memutuskan memperbolehkan kapal pesiar masuk ke daerah tersebut. Hanya saja, kapal harus melewati standar yang telah ditentukan, baik menyangkut kesehatan maupun keamanan pelabuhan. Ini untuk mengantisipasi merebaknya Covid-19.
Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Bayu Windia mengatakan, keputusan diambil Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah pada Jumat (6/3/2020) sore. ”Prosedur standar operasi yang diterapkan berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan juga Organisasi Maritim Internasional (IMO). Standar dari WHO itu akan digunakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan serta IMO oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan,” kata Bayu.
Sebelumnya, digelar rapat yang melibatkan lintas pemangku kepentingan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Hadir, antara lain, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia III Lembar, serta Kantor Kesehatan Pelabuhan.
Dalam rapat itu dipaparkan tentang rencana sejumlah kapal pesiar yang akan datang ke NTB beserta jadwalnya. Ada tiga kapal yang direncanakan datang, yakni MS Albatros, MS Columbus, dan Viking Sun. General Manager PT Pelindo III Lembar Baharuddin mengatakan, Albatros yang saat ini berada di Benoa, Bali, dijadwalkan tiba di NTB pada Senin (9/3). Kapal pesiar itu membawa 350 penumpang.
Columbus, kata Baharuddin, dijadwalkan tiba pada Selasa (10/3) membawa sekitar 1.300 penumpang dan Viking Sun pada Rabu (11/3) membawa sekitar 950 penumpang. ”Tahun ini direncanakan ada 21 kapal pesiar yang akan bersandar di Pelabuhan Gili Mas saja di Lembar, Lombok Barat, sekitar 28 kilometer selatan Kota Mataram,” kata Baharuddin.
”Jadi, prosedurnya, jika ada kapal dari luar negeri, kami akan lihat kapalnya datang dari mana. Kalau negara asal kapal adalah negara terjangkit Covid-19, kami akan bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk penanganan,” ujar Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Lembar M Junaidin.
Menurut Junaidin, setiap kapal yang datang terlebih dahulu akan diarahkan ke areal labuh untuk menunggu pemeriksaan. Selanjutnya, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan naik ke kapal dan melakukan pemeriksaan. ”Jika KKP menyatakan sehat, akan kami izinkan masuk (bersandar). Tetapi, jika tidak, akan ada karantina atau langkah lain,” kata Junaidin.
Kepala KKP Kelas II Mataram I Wayan Diatmika menambahkan, sejauh ini KKP menerapkan pemeriksaan ketat di pintu-pintu masuk NTB, seperti bandara dan pelabuhan. Mereka memonitor semua kedatangan dengan alat pendeteksi suhu tubuh.
Program pemulihan Bali
Rencana program aksi Bali menangani dampak Covid-19 terhadap pariwisata dan perekonomian Bali dipaparkan Gubernur Bali I Wayan Koster dalam rapat koordinasi percepatan pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di Kota Denpasar, Bali, Jumat. Rapat dihadiri pihak perbankan, sejumlah bupati dan sekretaris daerah kabupaten dan kota di Bali, pengusaha, serta kalangan pariwisata, termasuk perwakilan maskapai penerbangan di Bali.
Koster mengatakan, pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan sebagai antisipasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian dan pariwisata, di antaranya pemberian dana alokasi khusus (DAK) untuk fisik pariwisata, dukungan kegiatan pariwisata, serta pembebasan pajak hotel dan restoran sebesar 10 persen selama enam bulan mulai Maret hingga Agustus serta pemberian potongan harga tiket 30 persen untuk 25 persen kursi pesawat ke 10 destinasi pariwisata.
Program aksi di Bali melibatkan unsur pemerintah pusat di daerah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), hingga kalangan pengusaha pariwisata di Bali. Pemprov Bali juga meluncurkan program penjenamaan (branding) ”We Love Bali Movement” dengan sejumlah kegiatan, antara lain memfasilitasi acara dan perlombaan berskala internasional.
Hal ini sekaligus menginformasikan kepada dunia luar, Bali aman dikunjungi. Sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengungkapkan, Bank Indonesia merekomendasikan sejumlah strategi jangka pendek dalam menangani dampak Covid-19 di Bali, di antaranya mendorong percepatan implementasi stimulus pariwisata di Bali, mempercepat realisasi rencana pembangunan proyek pemerintah di Bali dan akselerasi konsumsi pemerintah, serta membentuk tim tanggap Covid-19 dan menyusun protokol kesehatan.
Bali sebagai daerah yang perekonomiannya ditopang pariwisata, menurut Trisno, diperkirakan akan mengalami dampak yang cukup besar. Kondisi itu dinyatakan tidak terlepas dari kontribusi kunjungan wisatawan mancanegara asal China ke Bali yang mencapai 57,25 persen dari total kunjungan wisman ke Bali pada 2019. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia pada Februari 2020 mengindikasikan penurunan optimisme, yang tecermin dari penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari 132,9 pada Januari 2020 menjadi 125,3 pada Februari 2020.
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) juga menurun, dari 144,5 pada Januari 2020 menjadi 132,8 pada Februari 2020. Kondisi sama juga tecermin dalam Indeks Keyakinan Ekonomi (IKE), dari 121,3 pada Januari 2020 menjadi 117,7 pada Februari 2020.
Pengawasan
Sementara itu, jumlah pasien berstatus dalam pengawasan yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Bali hingga Jumat siang sedikitnya ada 11 orang.
Mereka di antaranya 8 pasien di RSUP Sanglah, 3 pasien di RSUD Sanjiwani Gianyar, dan 3 pasien di RSUD Tabanan. ”Belum ada kasus positif di Bali,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Ketut Suarjaya.
Tidak jabat tangan
Pemerintah Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan surat edaran terkait pencegahan penyakit Covid-19. Salah satunya, imbauan menghentikan sementara waktu jabat tangan bagi para pelajar. Di Sampit, ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur, dilakukan kebijakan yang sama.
Di Sukoharjo, Jawa Tengah, dinas kesehatan setempat memantau para tenaga kerja asing yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ir Soekarno, Sukoharjo, melakukan berbagai persiapan menangani pasien terinfeksi Covid-19. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sukoharjo Bejo Raharjo mengatakan, saat ini ada 141 tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Sukoharjo.
Sebagian TKA tersebut berasal dari China, termasuk ada yang dari Provinsi Hubei di China. Sementara itu, di Surabaya, Jawa Timur, Kepala Bidang Bangunan dan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Iman Krestian mengatakan, hingga saat ini sudah terpasang 39 wastafel di sejumlah fasilitas umum, seperti Mal Pelayanan Publik Siola, sekolah, dan masjid.
Jumlah itu akan terus ditambah agar warga mudah menjaga kebersihan diri di ruang publik. Selain itu, disosialisasikan juga untuk mengonsumsi empon-empon atau rempah-rempah. Ketua Tim Riset Korona- Formulasi Vaksin Professor Nidom Foundation Prof Chairul Anwar Nidom mengatakan, rempah-rempah mengandung curcumin yang mampu menambah kekebalan tubuh. (ZAK/COK/IDO/RWN/SYA)