Insiden Waropen Diusut

HUMAS POLDA PAPUA

Sekelompok warga yang merusak dan hendak membakar kantor Bupati Waropen serta delapan instansi lainnya pada Jumat (6/3/2020) pukul 05.30 WIT.

JAYAPURA, KOMPAS — Polres Waropen, Papua, terus mengusut 32 orang yang diduga terlibat perusakan kantor bupati dan delapan kantor instansi di Waropen. Seorang terduga provokator perusakan berinisial BR ditahan.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Papua. Pendekatan kesejahteraan dipilih untuk mengurai konflik.

”Pemerintah terus mencari solusi untuk sumber-sumber konflik itu. Yang pasti, respons pemerintah adalah mengurangi kesenjangan, ketidakpuasan di Papua, dengan pembangunan fisik, infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas lain,” kata Wapres seusai membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (11/3/2020).

Wapres menyampaikan hal itu terkait adanya teror kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Distrik Tembagapura, Mimika, yang menyebabkan 1.572 warga mengungsi sejak Jumat pekan lalu. Berdasarkan data Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih, sejak Januari 2020 terjadi sembilan kali penembakan di Nduga, Intan Jaya, Nabire, Mimika, dan Keerom.

Dua anggota Brimob, 2 anggota TNI AD, dan 5 warga sipil terluka. Masing-masing satu polisi, prajurit TNI, dan warga meninggal akibat terkena tembakan. Empat orang yang diduga sebagai anggota KKSB juga tewas.

HUMAS POLDA PAPUA

Sekelompok warga yang merusak dan hendak membakar kantor Bupati Waropen serta delapan instansi lainnya pada Jumat (6/3/2020) pukul 05.30 WIT.

Ditahan

Terkait pengusutan insiden di Waropen, polisi telah menahan BR. ”Tidak ada gangguan keamanan ketika BR ditahan. Hingga Rabu sore, kami telah memeriksa lagi sembilan orang yang diduga terlibat dalam aksi itu,” kata Kepala Polres Waropen Ajun Komisaris Besar Suhadak, kemarin.

Insiden di Waropen ini terjadi pada Jumat (6/3). Saat itu, pada   pukul 05.30 WIT, puluhan orang merusak kantor Bupati Waropen dan sejumlah kantor milik Pemkab Waropen. Mereka diduga meluapkan kemarahan setelah penetapan Bupati Waropen Yermias Bisai sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Papua pada Kamis (5/3). Polisi berhasil mencegah massa yang hendak membakar seluruh kantor itu.

Proses hukum, termasuk pemanggilan terhadap 32 orang yang diduga merusak kantor pemkab, masih berlangsung. Sebanyak 22 orang belum memenuhi panggilan pemeriksaan di Polres Waropen. ”Kami telah dua kali melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada 22 orang itu. Kami akan mengambil langkah tegas jika mereka kembali mangkir dari panggilan ketiga,” kata Suhadak.

Kami telah memeriksa lagi sembilan orang yang diduga terlibat dalam aksi itu

Waropen termasuk daerah yang tahun ini menggelar pemilihan kepala daerah. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua, Ronald Manoach, mengatakan, pihaknya menetapkan Waropen sebagai daerah sangat rawan gangguan konflik dalam pilkada tahun ini. Meski demikian, ia berharap aparat keamanan dapat menjamin pelaksanaan seluruh tahapan pilkada di Waropen agar berjalan lancar dan aman.

”Kami juga menginstruksikan jajaran Bawaslu Waropen untuk meningkatkan sosialisasi pemilu damai dan kegiatan pengawasan tahapan pilkada di lapangan,” katanya. Anggota KPU Papua, Adam Arisoi, juga meminta dukungan pihak keamanan untuk memastikan pelaksanaan pilkada di Waropen tak terganggu masalah keamanan.

”Pelaksanaan tahapan pilkada di Waropen telah berjalan lancar. Saat ini jajaran KPUD tengah melaksanakan seleksi Panitia Pemungutan Suara,” ujarnya. Suhadak memastikan polisi telah mengantisipasi potensi gangguan keamanan dalam pilkada di Waropen. ”Polres Waropen memiliki sekitar 200 personel. Jika terjadi situasi darurat, kami meminta tambahan personel dari Polres Kepulauan Yapen dan Brimob di Biak,” katanya.