Ketersediaan Alat Pelindung Diri di Mentawai Minim

Ketersediaan alat pelindung diri dan perlengkapan lain bagi tim medis terkait Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, masih terbatas. RSUD setempat berharap segera mendapatkan bantuan.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Perawat Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Sardjito melakukan simulasi pemakaian alat pelindung diri dalam penanganan pasien dengan penyakit menular berbahaya, Rabu (22/1/2020), di ruang isolasi RSUP dr Sardjito, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alat pelindung diri semacam itu juga dipakai apabila ada pasien yang tertular virus korona tipe baru yang berasal dari Wuhan, China.

PADANG, KOMPAS — Ketersediaan alat pelindung diri dan perlengkapan lainnya dalam mengantisipasi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, masih terbatas. RSUD setempat berharap kebutuhan tersebut dapat segera terpenuhi karena Maret ini mulai masuk musim berselancar turis asing.

Direktur RSUD Kepulauan Mentawai Jimmy Yul Ambarita, Kamis (12/3/2020), mengatakan, alat pelindung diri (APD) yang layak di rumah sakit tidak ada. Pakaian pelindung mirip pakaian astronot yang tersisa masih stok lama dan tidak layak pakai.

”Alat pelindung diri kami masih sisa yang lama. Sisa zaman flu burung serta sisa saat akreditasi tahun 2017. Bisa robek kalau dipakai,” kata Jimmy ketika dihubungi dari Padang.

Kepulauan Mentawai merupakan salah satu daerah yang berisiko tertular virus korona baru karena merupakan tujuan wisata turis mancanegara. Setidaknya ada 58 resor di Kepulauan Mentawai yang jadi langganan para turis. Namun, fasilitas kesehatan di Kepulauan Mentawai belum memadai.

Baca juga: Tujuh Orang Diisolasi di Kalteng

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Dua petugas dengan alat pelindung diri membawa karyawan yang berperan sebagai pasien dalam simulasi penanganan pasien terduga Covid-19 menuju ambulans di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jumat (6/3/2020).

Keterbatasan alat pelindung diri itu telah disampaikan Jimmy saat rapat kesiapsiagaan menghadapi Covid-19 di Kantor Gubernur Sumbar pada Senin (9/3/2020). Saat itu Wakil Gubernur Nasrul Abit mengatakan, Dinas Kesehatan Sumbar telah mengajukan permintaan alat pelindung diri ke Kementerian Kesehatan.

Selain pakaian alat pelindung diri, kata Jimmy, perlengkapan lain di RSUD juga terbatas, seperti kacamata google, sepatu but, termometer pistol inframerah, sarung tangan steril, sarung tangan bersih, pembersih tangan, tong sampah pedal, dan ember.

Jimmy melanjutkan, berdasarkan perhitungan untuk empat bulan, RSUD membutuhkan 480 pakaian alat pelindung diri. Rumah sakit juga butuh 40 kacamata google dan tambahan 4 termometer pistol inframerah.

Menurut Jimmy, selain meminta pakaian APD melalui Dinas Kesehatan Sumbar ke Kementerian Kesehatan, RSUD juga mengadakan sendiri pakaian alat pelindung diri dan perlengkapan lainnya melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan sudah diajukan akhir pekan lalu.

Baca juga: Dua Warga Dirawat Intensif di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh

HUMAS PEMKOT BOGOR

Wali Kota Bogor Bima Arya (kiri) saat melihat kesiapan tenaga medis yang menggunakan alat pelindung diri di Rumah Sakit Siloam Bogor, Selasa (3/3/2020).

”Sampai saat ini belum ada (permintaan) yang sampai. Sementara itu, untuk masker, masih cukup. Namun, sekarang kami batasi penggunaannya untuk jaga-jaga karena sudah langka,” ujar Jimmy.

Jimmy berharap pakaian APD dan perlengkapan lain bisa segera datang. Rumah sakit harus siap karena WHO telah menetapkan situasi saat ini sebagai pandemi Covid-19.

”Apalagi Maret masuk musim surfing para turis asing di Mentawai (sehingga kunjungan meningkat). Begitu juga warga lokal yang habis berkunjung dari Singapura dan Malaysia. Harapannya segera dapat,” kata Jimmy.

Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Mentawai Lahmuddin Siregar mengatakan, dinas sudah meminta bantuan APD melalui Dinas Kesehatan Sumbar. ”Belum sampai, mungkin masih dalam proses,” kata Lahmuddin.

Lahmuddin menambahkan, selain keterbatasan APD, di Tuapejat, ibu kota Kepulauan Mentawai, juga tidak terdapat kantor kesehatan pelabuhan. Kantor ini hanya ada di Kecamatan Sikakap. Padahal, intensitas lalu lintas kapal di Tuapejat lebih tinggi.

”Kami meminta dibangunkan kantor kesehatan pelabuhan di Tuapejat supaya mempermudah pemantauan. Tuapejat, kan, pusat kabupaten. Kalau bisa, di Siberut juga ada wilayah kerjanya. Mentawai ini, kan, daerah pelabuhan. Bisa saja orang-orang dari daerah mana pun masuk,” ujar Lahmuddin.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yuliesday belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut soal permintaan alat pelindung diri ke Kementerian Kesehatan. ”Sebentar, lagi konfirmasi ke Kemkes,” kata Merry.