Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status siaga darurat Covid-19 meskipun kasus positif Covid-19 yang disebabkan virus SARS-CoV-2 atau virus korona baru di Kalimantan Selatan masih nihil.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
BANJARMASIN, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status siaga darurat Covid-19 meskipun kasus positif Covid-19 yang disebabkan virus SARS-CoV-2 di Kalimantan Selatan masih nihil. Langkah itu diambil untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19.
”Dengan penetapan status itu, semua masyarakat Kalimantan Selatan harus tetap waspada,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Abdul Haris Makkie selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Selasa (17/3/2020).
Status siaga darurat Covid-19 ditetapkan setelah Pemprov Kalsel membentuk Gugus Tugas Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Covid-19. Status siaga darurat diberlakukan mulai Senin, 16 Maret hingga 14 hari ke depan.
Sesuai dengan surat edaran Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, untuk mencegah penularan Covid-19, masyarakat diminta untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, antara lain dengan rutin mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, mengenakan masker jika flu, mengonsumsi makanan bergizi, serta rutin berolahraga.
Pemprov Kalsel menginstruksikan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membatalkan kegiatan-kegiatan SKPD di luar daerah yang sudah terencana dan semua kegiatan SKPD yang mengumpulkan banyak orang. ”Kami tunda dulu semua kegiatan SKPD sampai batas waktu yang belum ditentukan,” ujar Haris.
Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina juga sudah memutuskan untuk meliburkan sekolah di bawah kewenangan pemkot dari jenjang PAUD sampai SMP selama 14 hari, 17-30 Maret. ”Semoga upaya kecil ini bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang sudah menjadi pandemi internasional,” katanya.
Semoga upaya kecil ini bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang sudah menjadi pandemi internasional.
Selama masa liburan sekolah, guru dan orangtua diminta tetap mendampingi anak dan membuat program yang bagus untuk belajar di rumah. Selama liburan, jangan sampai anak-anak berkeliaran atau keluyuran di mal atau pusat keramaian. ”Mudah-mudahan selama 14 hari ke depan tidak terjadi apa-apa dan anak-anak bisa kembali belajar seperti sediakala,” ujar Ibnu.
Sampai saat ini, di Kalsel memang belum ada kasus positif Covid-19. Namun, ada lima pasien dalam pengawasan. Kelima pasien itu sedang menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Ulin, Banjarmasin, yang menjadi rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Muhammad Muslim selaku Sekretaris dan Juru Bicara Gugus Tugas Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalsel menyampaikan, sampel pemeriksaan kelima pasien itu sudah dikirim ke Laboratorium Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) di Jakarta.
”Kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari Litbangkes. Namun, dari lima pasien yang dirawat, kondisi tiga pasien sudah stabil,” ujarnya.
Tak memadai
Anggota DPR daerah pemilihan Kalsel, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan, sejumlah daerah di Indonesia harus waspada karena belum memiliki instrumen kesehatan yang memadai untuk mencegah dan mengetahui sebaran virus korona baru (Covid-19). Padahal, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam.
”Pemerintah telah menunjuk ratusan rumah sakit untuk menjadi rujukan pasien yang diindikasikan terdampak atau terpapar Covid-19 di setiap daerah. Namun, alat uji untuk mengetahui seseorang terdeteksi virus itu baru ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur,” ucapnya.
Di Kalsel, ada dua rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19, yaitu RSUD Ulin, Banjarmasin, dan RSUD Hadji Boejasin, Pelaihari. ”Di rumah sakit tersebut sampai sekarang tidak ada alat uji Covid-19 sehingga keberadaannya sebagai rumah sakit rujukan tak maksimal,” ujar anggota Fraksi PDI-P DPR itu.
Rifqi berharap, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dapat segera mendistribusikan alat uji Covid-19 ke seluruh wilayah Nusantara, termasuk Kalsel. ”Kami juga sedang mendiskusikan sejauh mana APBN 2020 bisa segera direvisi dan dananya difokuskan pada pemberantasan Covid-19,” katanya.