Kolaborasi Pimpinan Daerah Dibutuhkan untuk Hadapi Pandemi Covid-19

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pemantauan di Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar), Bandung, Rabu (18/3/2020)

BANDUNG, KOMPAS — Kolaborasi pimpinan daerah dibutuhkan guna menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia. Koordinasi lintas sektor menjadi langkah ideal membentuk mitigasi penyakit yang dipiciu virus korona jenis baru tersebut.

Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengunjungi Jabar Command Center (JCC) di Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/3/2020). Awalnya, JCC berfungsi sebagai pusat informasi berbagai kebutuhan antardaerah di Jabar. Namun, kali ini, JCC difungsikan untuk menangani ancaman Covid-19. Dalam pelaksanaannya, penanganan itu di bawah kendali Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar).

”Kami menyarankan semua pimpinan daerah berkolaborasi. Selain mengatur alokasi bantuan dari pusat, hal itu bisa memberikan saran kepada pusat untuk mengeluarkan kebijakan secara resmi,” ujarnya.

Ia mengapresiasi antisipasi Pemprov Jabar menangani pandemi Covid-19 melalui JCC dan Pikobar. Menurut Tito, JCC dilengkapi fasilitas lengkap mengenai sosialisasi Covid-19, social distancing, hingga tata cara memelihara kesehatan tubuh kepada masyarakat luas.

Baca juga : Jawa Barat Gunakan Dana Tanggap Darurat untuk Benahi Fasilitas Rumah Sakit

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan pers seusai melaksanakn pertemuan dengan perangkat Provinsi Jabar terkait Covid-19 di Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/3/2020).

”JCC sudah dilengkapi sumber daya manusia, pembagian tugas, ada peta, ada aplikasi yang bisa diunduh, bahkan ada sistem yang terkoneksi dengan 50.000 RW. Saya berharap kepala daerah lain bisa membuat hal yang sama,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga berharap DPRD dari setiap provinsi memberikan kemudahan alokasi anggaran bagi pemda, terutama penyediaan fasilitas kesehatan. Hal ini dilakukan sebagai persiapan skenario terburuk, yaitu melonjaknya jumlah pasien yang perlu ditangani.

Lonjakan pasien mulai terlihat di Jabar. Hingga Rabu siang, Pikobar mencatat 11 kasus positif dan dua korban jiwa. Sebanyak 1.004 warga berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan 101 warga berstatus pasien dalam pengawasan (PDP).

”Kewenangan (alokasi anggaran) ini bisa dilakukan guna meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan sehingga jika terjadi lonjakan kita bisa siap. Anggaran itu juga bisa untuk membantu masyarakat yang rentan secara ekonomi,” paparnya.

JCC sudah dilengkapi sumber daya manusia, pembagian tugas, ada peta, ada aplikasi yang bisa diunduh, bahkan ada sistem yang terkoneksi dengan 50.000 RW. Saya berharap kepala daerah lain bisa membuat hal yang sama.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Suasana rapat penanganan virus korona di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/3/2020).

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menuturkan, pihaknya telah bekerja sama dengan DPRD Jabar dan menyepakati alokasi anggaran hingga Rp 48 miliar yang akan digunakan untuk penanganan Covid-19 dan kondisi darurat lainnya. Dia menyatakan akan berkampanye habis-habisan agar warga tetap mengikuti arahan untuk meningkatkan ketahanan tubuh.

Selain itu, Tito juga menegaskan kepada semua perangkat pemerintahan daerah untuk menunda perjalanan ke luar kota, terlebih ke luar negeri. Dia khawatir persebaran Covid-19 yang telah merambah ke 166 negara berdampak pada perangkat pemerintahan yang melakukan perjalanan tersebut. Pernyataan Tito tersebut dikeluarkan saat ditanya terkait kegiatan perjalanan beberapa pejabat badan usaha milik daerah di Kabupaten Cianjur ke Eropa.

”Saya sudah mengeluarkan surat edaran, menginstruksikan kepada pemerintahan daerah agar menunda kegiatan. Memang di sini masih aman, tetapi kalau di daerah tujuan tidak, kan, repot,” ujarnya.

Baca juga : Jurus Tujuh Negara Hadapi Korona