Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya bersedia membuka akses peta sebaran wabah virus korona meski masih secara terbatas. Jawa Timur juga menetapkan keadaan darurat bencana Covid-19.
Oleh
AMBROSIUS HARTO
·4 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya bersedia membuka akses peta sebaran wabah virus korona meski masih secara terbatas. Jawa Timur juga menetapkan keadaan darurat bencana Covid-19.
Peta sebaran kasus virus korona diunggah di akun Instagram @khofifah.ip. Selama ini, jumlah kasus positif virus korona, pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang dalam pemantauan (ODP) hanya diunggah lewat akun media sosial, khususnya Instagram dan Twitter milik Khofifah, Pemerintah Provinsi Jatim, dan atau Dinas Kesehatan Jatim. Unggahan data selalu menggambarkan kondisi sehari sebelumnya atau jauh tertinggal daripada daerah lain dan pusat.
Meski sudah ada akses peta sebaran, langkah Jatim jauh tertinggal dibandingkan dengan Jawa Barat, Jakarta, dan Yogyakarta yang telah membuat aplikasi khusus. Pemprov Jatim memang baru meluncurkan aplikasi Jatim Tanggap Covid-19 pada alamat http://checkupcovid19.jatimprov.go.id/, tetapi tidak menggambarkan situasi penyebaran virus korona. Situs itu diharapkan sebagai tahap awal penilikan sejauh mana publik aktif mengetahui segala sesuatu tentang virus korona.
Di situs itu, warga diminta menjawab beberapa pertanyaan terkait situasi pandemi virus korona. Akhir survei berupa rekomendasi dan penilaian seseorang kemungkinan terkena atau sebaliknya. Yang kemungkinan terkena harus memeriksakan kondisi kesehatan ke fasilitas terdekat dan yang kemungkinan tidak tertular diminta menjaga kondisi tubuh serta menjalankan protokol isolasi mandiri.
Dalam jumpa pers rutin terkait situasi virus korona di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (20/3/2020), Khofifah memaparkan, ada 9 kasus positif virus korona, yakni 7 di Surabaya dan 2 di Malang Raya (kota dan kabupaten).
Situasi belum membaik sehingga kita semua harus bersama-sama terlibat dalam penanganan dan pencegahan Covid-19.
Dari 9 kasus itu, 1 warga Kabupaten Malang meninggal. Selain itu, ada 32 PDP yang antara lain 8 pasien dari Surabaya dan 8 pasien lainnya dari Malang Raya. Juga ada 94 ODP yang lagi-lagi kebanyakan berasal dari Surabaya (18 orang) dan Malang Raya (24 orang). Dua kota terkemuka di Jatim ini dinyatakan sebagai zona merah virus korona.
”Situasi belum membaik sehingga kita semua harus bersama-sama terlibat dalam penanganan dan pencegahan Covid-19,” ujar Khofifah.
Menurut Khofifah, pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota dapat melaksanakan kebijakan khusus untuk percepatan penanganan penyakit dan pencegahan penyebaran virus korona. Di bidang keagamaan, misalnya, shalat Jumat di masjid-masjid Surabaya dan Malang Raya dianjurkan untuk ditiadakan.
Masjid-masjid di lingkungan Pemprov Jatim, Polda Jatim, dan Kodam V/Brawijaya tak mengadakan shalat Jumat. Namun, anjuran tidak mengadakan shalat tak sepenuhnya dipenuhi, bahkan malah menuai masalah. Ada kalangan warga yang sangat ingin melaksanakan shalat di masjid, tetapi karena pengurus memenuhi anjuran pemerintah, akhirnya muncul protes yang memantik keributan meski akhirnya masalah bisa diatasi.
Uskup Surabaya Mgr Vincentius Sutikno Wisaksono dalam ketentuan pastoral bertanggal Kamis (19/3/2020), antara lain, menyatakan bahwa umat yang sakit dianjurkan menyatukan laku rohani bersama doa gereja di rumah. Sakramen ekaristi tetap diadakan, tetapi memperhatikan anjuran pembatasan interaksi sosial, kesehatan umat, dan kelengkapan sanitasi. Kegiatan di luar sakramen yang dihadiri oleh massa ditiadakan sampai akhir bulan. Semua tempat ziarah dan devosional harus ditutup sampai akhir bulan.
Namun, sakramen dalam Pekan Suci, yakni Minggu Palma (5/4/2020), Kamis Putih (9/4/2020), Jumat Agung (10/4/2020), Sabtu Suci (11/4/2020), dan Minggu Paskah (12/4/2020), tetap dilaksanakan. Ini berbeda dengan kebijakan yang dianjurkan Takhta Suci di Vatikan yang tetap mengadakan rangkaian sakramen dalam Pekan Suci, tetapi tanpa kehadiran umat. Umat mengikuti perayaan dalam jaringan internet melalui sabak dan gawai telekomunikasi di rumah masing-masing dalam masa isolasi.
Surabaya terus bergerak
Di Surabaya, langkah strategis ditempuh oleh aparatur pemerintahan dan kelompok masyarakat dalam penanganan dan pencegahan virus korona. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menggerakkan aparatur untuk melaksanakan penyemprotan disinfektan di seluruh penjuru wilayah hingga tingkat rukun warga (RW).
Upaya lain untuk membebaskan Surabaya dari wabah virus korona, Pemkot Surabaya juga membuat dan membagikan cairan pembersih, bahkan ramuan penguat imunitas tubuh, dan menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun yang dapat dipindah-pindah. Operasi pasar juga tetap dilaksanakan untuk menjamin kestabilan harga pangan, khususnya kebutuhan pokok, yakni beras, gula, garam, telur, daging, bawang, dan cabai.
Kampus-kampus juga bergerak melalui jaringan dosen, mahasiswa, dan alumni. Universitas Airlangga berusaha mengumpulkan donasi untuk pengadaan alat pelindung diri bagi tim kesehatan yang berjibaku merawat dan mengobati pasien virus korona di rumah sakit. Salah satu alasannya, tim kesehatan di RSUD Dr Soetomo, Surabaya, sebagai satu dari tiga RS rujukan utama penanganan pasien virus korona sudah kekurangan APD. Jika APD tidak ada, tim kesehatan amat berisiko terserang virus korona dan tak dapat maksimal bekerja.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember juga bergerak mengumpulkan dana dan bahan untuk pembuatan dan penyaluran cairan pembersih. Institut Teknologi Telkom Surabaya membuat bilik sterilisasi atas permintaan Wali Kota Surabaya yang siap diuji coba. Selain itu, ada kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak mencari dan membagikan masker dan cairan pembersih serta melakukan kampanye kebersihan.