Pemkab Sidoarjo Anggarkan Rp 30 Miliar untuk Atasi Covid-19

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Pembeli di Pasar Tradisional Larangan mendapat sosialisasi tentang virus korona dan perlunya pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus oleh Dinkes Sidoarjo, Minggu (22/3/2020)

SIDOARJO,KOMPAS-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyiapkan anggaran Rp 30 miliar untuk mengatasi pandemi Covid-19 menyusul ditetapkannya daerah ini sebagai zona merah oleh Provinsi Jatim. Dana itu akan dimaksimalkan untuk upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi di berbagai sektor yang terdampak.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan anggaran Rp 30 miliar itu berasal dari APBD tahun berjalan. Pihaknya menggeser sejumlah pos anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi yang disebabkan oleh virus korona galur baru tersebut.

“Ada pos dana tidak terduga, ada Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT), dan pos anggaran lainnya seperti biaya perjalanan dinas. Penanganan pandemi ini menjadi skala prioritas, oleh karena itu kebutuhan anggarannya harus dipenuhi,” ujar Zaini, Selasa (24/3/2020).

Gugus tugas juga sudah menyusun rencana kerja dengan melibatkan beragam instansi. Upaya mengatasi pandemi Covid-19 dilakukan dengan mengerahkan segala daya mulai dari pencegahan, penanganan pasien, hingga rehabilitasi atau pemulihan kondisi masyarakat.

Baca juga : Tangkal Virus Korona dengan Disinfektan Ramuan dari Bahan Baku di Sekitar Kita

Kompas/Bahana Patria Gupta

Orang tua menyambut anaknya yang dipulangkan dari Wuhan, China, di Terminal 1 Bandara International Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (15/2/2020). Sebanyak 65 mahasiswa dairi Ajwa Timur yang tiba telah menjalani masa karantina selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau.

Upaya pencegahan di lakukan dengan menggiatkan penyuluhan atau sosialisasi di masyarakat tentang virus korona, dampaknya pada sistem pernafasan, dan cara-cara mencegah penyebaran virus. Kegiatan sosialisasi melibatkan puskesmas dan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas). Mereka menyasar masyarakat di perkampungan, perumahan, pasar tradisional, dan tempat-tempat umum.

Setiap kantor pemerintah wajib menyediakan sarana cuci tangan atau hand sanitizer, dan masker bagi pengunjung.

Pemkab Sidoarjo juga memperbanyak sarana dan prasarana yang memudahkan masyarakat menerapkan pola hidup sehat seperti menyediakan tempat cuci tangan di tempat umum seperti alun-alun, kantor pelayanan pemerintah, dan pasar tradisional.

Setiap kantor pemerintah wajib menyediakan sarana cuci tangan atau hand sanitizer, dan masker bagi pengunjung. Pemkab Sidoarjo juga terus menyemprotkan cairan disinfektan di berbagai ruang publik seperti masjid, gereja, kelenteng, kantor Mal Pelayanan Publik, gedung DPRD Sidoarjo, hingga pasar tradisional.

Adapun upaya penanganan pasien dilakukan oleh rumah sakit rujukan dan puskesmas. Penanganan pasien dalam pengawasan (PDP) dilakukan oleh lima rumah sakit rujukan yakni RSUD Sidoarjo, RS Siti Hajar, RS Mitra Keluarga, RS Siti Kotidjah, dan RS Anwar Medika. Rumah sakit rujukan tersebut mendapat dukungan penuh dari pemda agar mereka bisa menangani pasien secara maksimal.

Baca juga : Pengamanan Rumah Sakit Darurat Korona Berlangsung Ketat

Bentuk dukungan itu adalah mencukupi alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang merawat pasien. Pemenuhan kebutuhan APD juga dilakukan di 26 puskesmas di Sidoarjo. Pemesanan APD sudah dilakukan, namum Pemkab Sidoarjo masih menunggu barang datang. Kebutuhan APD terutama baju pelindung diri (hazmat) diprediksi mencapai 8.000 unit.

Peta Sebaran Virus Korona

Kepala Dinkes Sidoarjo Syaf Satriawarman mengatakan pihaknya sudah membuat peta sebaran virus korona di 18 kecamatan. Dari 18 kecamatan itu, dua diantaranya merupakan zona merah karena terdapat pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19, yakni Sidoarjo dan Candi.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Data sebaran virus korona di Sidoarjo, Selasa (24/3/2020)

Di Kecamatan Sidoarjo terdapat dua warga yang positif Covid-19 sedangkan di Kecamatan Candi terdapat satu orang. Selain itu ada dua kecamatan masuk zona kuning karena ada PDP yakni Waru dan Sedati. Adapun wilayah yang masuk zona hijau ada empat kecamatan yakni Gedangan, Buduran, Wonoayu, dan Buduran.

Empat kecamatan ini jumlah orang dalam pemantauan (ODP) tinggi yakni total sebanyak 17 orang. Para ODP ini kondisi kesehatannya dipantau oleh tim surveilans puskesmas. Apabila mereka sakit atau mengalami gejala klinis, akan dijemput dengan ambulans dan dirawat di rumah sakit rujukan.

“Laporan dari tiga rumah sakit yang merawat pasien, kondisi mereka membaik. Sementara itu, laporan dari tim surveilans, penelusuran terus dilakukan terutama pada orang yang melakukan kontak dekat dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19,” ucap Syaf.