Penyebaran Makin Luas, Sumut Diminta Pertimbangkan Karantina Wilayah

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Polisi membawa pelantang suara untuk menyampaikan pengumuman larangan berkumpul di keramaian kepada masyarakat di Jalan Sisingamangaraja XII, Medan, Sumatera Utara, Rabu (25/3/2020). Masyarakat dilarang berkumpul di keramaian untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

MEDAN, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta mempertimbangkan karantina wilayah mengingat penyebaran Covid-19 yang semakin luas di Sumut. Pemerintah juga diminta membuka informasi tentang peta kluster penyebaran Covid-19 untuk mewaspadai daerah rawan.

”Pencegahan penyebaran Covid-19 tidak bisa dilakukan hanya dengan surat edaran. Pemerintah harus mempertimbangkan karantina wilayah sebelum Covid-19 semakin luas di Sumut,” kata anggota Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (Jamsu) yang juga Direktur Pelaksana Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (Bitra) Rusdiana Adi.

Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, hingga Kamis (26/3/2020) pukul 17.00, jumlah pasien positif Covid-19 di Sumut mencapai sembilan orang. Penambahan yang cukup besar terjadi pada pasien dalam pengawasan (PDP) yang dirawat di rumah sakit dari 55 orang menjadi 71 orang. Orang dalam pemantauan (ODP) yang diminta mengisolasi diri di rumah juga bertambah dari 1.976 menjadi 3.080 orang.

Rusdiana mengatakan, pemerintah seharusnya membuka peta penyebaran Covid-19 di Sumut untuk melihat peta kerawanan di setiap daerah. Pembukaan kluster penyebaran itu bisa dilakukan tanpa membuka identitas dan alamat detail pasien. Masyarakat di Sumut saat ini hanya mengetahui jumlah pasien dengan statusnya tanpa tahu peta penyebaran penyakit menular itu.

Baca juga : Pasien Positif Covid-19 di Sumut 8 Orang, ODP Mencapai 1.391 Orang

Rusdiana juga menyesalkan ketidakmampuan pemerintah mengontrol harga masker dan cairan sanitas tangan. ”Harga masker membubung tinggi di Sumut hingga Rp 10.000 per helai. Pemerintah tidak bisa membiarkan ini karena sangat merugikan masyarakat,” katanya.

Anggota Jamsu yang juga Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) Manambus Pasaribu mengatakan, Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota seharusnya sudah melakukan karantina wilayah saat ini.

Karantina perlu dilakukan agar penyebaran Covid-19 tidak telanjur meluas seperti yang terjadi di Jakarta. ”Penyebaran Covid-19 di Sumut terus meningkat pesat. Penyebaran ini harus dihentikan dengan karantina wilayah,” ujar Manambus.

Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota seharusnya sudah melakukan karantina wilayah saat ini.

Manambus mengingatkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah harus menyiapkan kebutuhan hidup dasar masyarakat jika karantina dilakukan. Skenario itu pun harus disiapkan dari sekarang.

Baca juga : Perekonomian Sumut Mulai Terpengaruh Penyebaran Virus Korona

KOMPAS/AUFRIDA WISMI WARASTRI

Kios-kios suvenir di pinggir Danau Toba di Parapat, Sumatera Utara, tutup setelah merebaknya Covid-19, Senin (23/3/2020).

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut Riadil Akhir Lubis mengatakan, pihaknya baru bisa menjelaskan peta penyebaran berdasarkan kabupaten. ”Daerah yang paling banyak PDP dan ODP adalah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang,” ucapnya.

Riadil menyebutkan, PDP saat ini dirawat di sejumlah rumah sakit di enam kabupaten/kota, yakni Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Pematang Siantar, dan Toba.

Menurut Riadil, hingga saat ini ada empat pasien yang meninggal terkait dengan Covid-19. Satu di antaranya dikonfirmasi positif Covid-19 dan tiga lainnya meninggal dengan status PDP.  Saat ditanya tentang kluster sembilan orang yang positif Covid-19, ia pun menolak untuk menjawab. Riadil juga tidak menerangkan kluster PDP yang meninggal.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Suasana di sekitar Tugu Titik Nol Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (23/3/2020). Pemprov Sumut meminta warga mengisolasi diri di rumah untuk menghentikan penularan Covid-19 di Sumut.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut Aris Yudhariansyah dalam konferensi pers yang disiarkan melalui saluran Youtube mengatakan, saat ini gugus tugas berfokus menyiapkan rumah sakit evakuasi utama untuk mengantisipasi peningkatan ODP yang cukup signifikan.

Mereka memperkirakan akan ada peningkatan PDP dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah pun sedang menyiapkan rumah sakit evakuasi utama dengan kapasitas total 500 kamar isolasi. Di Medan, ada beberapa rumah sakit yang disiapkan, antara lain RS Martha Friska 1, RS Martha Friska 2, dan RS Sari Mutiara. Di Deli Serdang juga disiapkan RS dr GL Tobing.

”Kami targetkan semua rumah sakit evakuasi utama ini bisa beroperasi paling lama dalam tiga hari ke depan,” kata Aris.