Mudik Picu Masalah Baru, Jumlah ODP Melesat

Pergerakan warga meninggalkan DKI Jakarta dan sekitarnya berpotensi memicu lonjakan kasus Covid-19 di daerah. Ketegasan pemerintah menahan warga di Ibu Kota sangat penting untuk membatasi penyebaran penyakit tersebut.

Kompas/Wawan H Prabowo

Para penumpang yang akan pulang ke kampung halaman antre memasukkan barang ke dalam bagasi bus di pusat agen bus antarkota antarprovinsi Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Kamis (26/3/2020). Saat masa tanggap darurat pandemi korona ini, banyak warga perantauan di Jabodetabek memilih pulang ke kampung halaman menggunakan bus.

BANDUNG, KOMPAS — Mudik di tengah pandemi Covid-19 rentan memicu masalah baru. Ketegasan pemerintah menahan warga Ibu Kota dan sekitarnya sangat penting untuk membatasi penyebaran penyakit yang disebabkan virus korona baru atau SARS-CoV-2 tersebut.

”Menjadi lebih sulit melacak jika warga pulang ke kampung halaman. Jadi, yang paling memungkinkan, menahan mereka di Jakarta dan sekitarnya. Besok (Sabtu) saya akan berkoordinasi dengan Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan),” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (27/3/2020).

Akibat mudik, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di sejumlah kabupaten/kota di Jabar melonjak. Di Kabupaten Sumedang, misalnya, pekan lalu jumlahnya masih di bawah 10 orang, tetapi saat ini melonjak menjadi ratusan orang.

Menurut Kamil, mayoritas ODP merupakan pedagang bakso tahu asal Sumedang yang berjualan di Jakarta. Dia berharap tidak semakin banyak warga Jabar yang mudik. ”Jangan mudik karena memanfaatkan libur. Imbauan beraktivitas di rumah itu artinya tetap di tempat yang ditinggali sehari-hari, bukan justru pulang kampung,” ujarnya.

Baca juga : Antisipasi Persebaran Covid-19, Warga Jabar Diimbau Menunda Mudik

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Minggu (15/3/2020).

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jabar telah menyalurkan 20.000 alat tes cepat (rapid test) dari pemerintah pusat ke 27 kabupaten/kota. Tes tersebut tidak untuk semua warga, tetapi untuk orang yang berisiko terinfeksi Covid-19.

”Salah satu tujuan tes ini untuk mengetahui peta persebarannya (kasus Covid-19). Dengan begitu, tindakan preventif dapat dilakukan agar tidak semakin meluas,” ujarnya.

Kamil mengatakan, jika jumlah pemudik terus bertambah, penggunaan kit tes juga semakin banyak. Padahal, persediaan kit tes terbatas dan sudah diproyeksikan untuk tiga kategori warga. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar atau Pikobar untuk mengikuti tes ini.

Salah satu tujuan tes ini untuk mengetahui peta persebarannya (kasus Covid-19). Dengan begitu, tindakan preventif dapat dilakukan agar tidak semakin meluas.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) bersama istrinya, Atalia Praratya, saat merilis aplikasi Pikobar di Command Center, Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (20/3/2020).

Kategori A, yaitu masyarakat dengan risiko tertular Covid-19 paling tinggi. Kelompok ini meliputi orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, beserta keluarga atau orang yang melakukan interaksi dengan mereka, termasuk petugas kesehatan yang merawat.

Kategori B merupakan masyarakat dengan profesi yang interaksi sosialnya rawan tertular. Sementara kategori C meliputi masyarakat dengan gejala penyakit Covid-19. Gejala itu harus merujuk keterangan dari fasilitas kesehatan, bukan mendiagnosis diri sendiri.

”Tolong ikuti maklumat pemerintah untuk melakukan social distancing (menjaga jarak interaksi sosial) dengan disiplin,” ujarnya.

Jangan mudik karena memanfaatkan libur. Imbauan beraktivitas di rumah itu artinya tetap di tempat yang ditinggali sehari-hari, bukan justru pulang kampung.

Hingga Jumat (27/3/2020) pukul 17.30, pasien positif Covid-19 di Jabar berjumlah 98 orang. Lima pasien sembuh dan 14 pasien meninggal. Total pasien dalam pengawasan 644 orang. Sebanyak 513 orang masih proses pengawasan dan 131 orang sudah selesai pengawasan. Sementara orang dalam pemantauan berjumlah 4.729 orang. Sejumlah 3.259 orang masih proses pemantauan dan 1.470 orang telah selesai pemantauan.

Sejumlah kasus positif Covid-19 di Jawa Barat menyebar melalui empat kluster. Pemerintah mengimbau warga yang mengikuti kegiatan itu melapor ke dinas kesehatan setempat agar diperiksa sehingga penyebarannya bisa dipetakan.

KOMPAS/MELATI MEWANGI

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka acara Musyawarah Daerah Ke-16 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Barat di Karawang, Jawa Barat, Senin (9/3/2020). Sejumlah peserta dalam kegiatan ini dinyatakan positif Covid-19.

Empat kluster itu terdiri dari seminar ekonomi syariah di Kabupaten Bogor dan seminar kegiatan gereja di Kota Bogor pada akhir Februari lalu. Sementara dua kegiatan lainnya adalah seminar gereja di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada awal Maret serta Musyawarah Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jabar di Kabupaten Karawang, 9 Maret 2020.

Siapkan skenario ”lockdown”

Sebelumnya, DPRD Jabar mengusulkan penerapan lockdown terbatas di beberapa kabupaten/kota. Tujuannya agar penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas. Usulan itu disampaikan saat rapat bersama Pemerintah Provinsi Jabar di Kota Bandung, Kamis (26/3/2020). Namun, penerapan lockdown memerlukan persetujuan pemerintah pusat.

”Kami menyarankan lockdown untuk memutus rantai penularan Covid-19. Jangan sampai daerah yang terjangkit virus ini semakin banyak,” ujar Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Buruh Jawa Barat membawa berbagai poster saat berunjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (23/12/2019).

Soleh mengatakan, terdapat delapan kabupaten/kota di Jabar yang dikategorikan zona merah Covid-19. Kedelapan daerah itu adalah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung.

Kamil mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan skenario lockdown. ”Namun, ini wewenang pemerintah pusat. Kalau sudah diterapkan, barulah penindakan bisa dilakukan, terutama di daerah perbatasan,” ujarnya.

Karena lockdown belum diberlakukan, kepatuhan warga melakukan pembatasan sosial atau social distancing sangat penting. Pembatasan aktivitas di luar rumah dan menghindari kerumunan dapat mengurangi risiko penyebaran Covid-19.

Lihat juga : Pulang Kampung Saat Tanggap Darurat Covid-19