Pemkot Kendari Perkuat Gugus Tugas hingga Tingkat RW
Pemerintah Kota Kendari memperkuat gugus tugas penanganan Covid-19 hingga tingkat rukun warga. Mereka diberi tugas memantau kesehatan warga dan mendata kebutuhan logistik masyarakat berpenghasilan rendah.
Oleh
SAIFUL RIJAL YUNUS
·4 menit baca
MAKASSAR, KOMPAS — Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, memperkuat gugus tugas penanganan Covid-19 hingga tingkat rukun warga. Mereka diberi tugas memantau kesehatan warga dan mendata kebutuhan logistik masyarakat berpenghasilan rendah.
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menyampaikan, struktur tim gugus tugas penanganan coronavirus disease 2019 (Covid-19) Kendari terus diperkuat hingga tingkat rukun warga (RW). Hal tersebut diharapkan mempercepat pelayanan kesehatan, menekan mobilitas warga, sekaligus memenuhi kebutuhan pangan selama masa penanganan wabah Covid-19.
”Untuk pemantauan warga, dari 312 RW, sebanyak 60 persen sudah berjalan. Kami upayakan yang lain segera maksimal juga. Apalagi, mereka punya tugas lain, yaitu pemantauan kebutuhan logistik warga. Pihak RW mendata, lalu disampaikan ke kelurahan. Nanti kebutuhannya diupayakan terpenuhi dengan paket logistik yang disubsidi,” kata Sulkarnain, dihubungi dari Makassar, Senin (30/3/2020).
Menurut Sulkarnain, logistik yang dipersiapkan akan dijual di bawah harga pasaran dengan menggandeng sejumlah perusahaan negara dan swasta. Beras, mi instan, dan beberapa kebutuhan lain diupayakan dipenuhi selama masa penanganan.
Paket sembako subsidi tersebut diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak dengan pandemi Covid-19. Untuk tahap awal, akan dimulai dengan 1.000 paket sembako subsidi dengan nominal Rp 100.000 pada 1 April mendatang.
Untuk tahap awal, akan dimulai dengan 1.000 paket sembako subsidi dengan nominal Rp 100.000 pada 1 April mendatang.
Dengan begitu, menurut Sulkarnain, mobilitas warga diharapkan tetap terbatas, sedangkan kebutuhan logistik terpenuhi. ”Masyarakat kami imbau untuk lebih patuh dan berdiam di rumah. Kebutuhan logistik di Bulog masih cukup untuk enam bulan ke depan dan beberapa kebutuhan lainnya. Kami juga membatasi mobilitas keluar masuk warga ke Kota Kendari mulai 1 April mendatang,” ujar Sulkarnain.
Pemerintah Kota Kendari akan memperketat mobilitas di Kota Kendari mulai 1 April. Warga yang tidak memiliki kepentingan khusus akan dilarang untuk masuk dan keluar, hingga batas waktu yang belum ditentukan.
”Melihat perkembangan satu pekan terakhir, mobilitas warga yang masuk dan keluar Kota Kendari masih sangat tinggi. Oleh karena itu, untuk kepentingan kesehatan bersama, kami mengeluarkan instruksi pengawasan ketat di wilayah perbatasan yang berlaku mulai 1 April 2020 pukul 09.00 Wita,” kata Sulkarnain.
Dalam instruksi pengawasan yang dikeluarkan tersebut, semua orang yang tidak memiliki kepentingan akan dilarang untuk masuk atau keluar dari Kota Kendari. Adapun prioritas yang akan diperbolehkan masuk adalah kendaraan yang membawa pasien Covid-19, kendaraan logistik, dan orang dalam perjalanan dinas.
Bagi yang diperbolehkan masuk, khususnya dalam rangka tugas, atau situasi mendesak, diharuskan mengisi formulir riwayat kesehatan, dan kunjungan selama di Kendari. Selain itu, juga ada pemeriksaan suhu tubuh yang dilakukan oleh tim yang telah dibentuk.
Terlebih, sebagai ibu kota provinsi, arus pergerakan di Kendari masih cukup tinggi, baik masuk atau keluar dari daerah ini.
Kota Kendari masuk dalam zona merah penyebaran Covid-19. Jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai tujuh orang, seorang di antaranya telah dinyatakan positif terpapar virus korona jenis baru ini. Selain itu, sebanyak 38 orang masih masuk dalam orang dalam pengawasan (ODP).
Juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kendari Al Gazali menyampaikan, pembatasan mobilitas warga diharapkan bisa memutus rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kendari. Terlebih, sebagai ibu kota provinsi, arus pergerakan di Kendari masih cukup tinggi, baik masuk atau keluar dari daerah ini.
Menurut Gazali, hingga Senin siang, jumlah pasien positif Covid-19 di Kendari masih sama dengan sebelumnya, yaitu satu orang. Pasien tersebut saat ini dirawat di RS Bahteramas yang merupakan rujukan pemerintah pusat.
”Kondisi pasien terus membaik. Kami berharap warga mematuhi imbauan untuk tidak keluar rumah dahulu dan membatasi mobilitas. Gugus tugas hingga tingkat paling bawah juga terus bekerja untuk memantau dan monitoring,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulteng Ali Mazi mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi terkait opsi karantina wilayah Sulawesi Tenggara. Pihaknya fokus pada penanganan kedaruratan dengan menyiapkan anggaran Rp 25 miliar.