Pemerintah daerah Jawa Tengah bersama semua pihak berkolaborasi mencari solusi atas wabah Covid-19. Mereka saling membantu agar pekerja sektor informal tetap punya penghasilan.
Oleh
TIM KOMPAS
·4 menit baca
SEMARANG, KOMPAS — Selain menaati aturan pemerintah pusat terkait penanganan Covid-19, daerah dituntut terus berimprovisasi untuk meningkatkan kesadaran warga guna memutus penularan SARS-CoV-2. Semangat gotong royong warga juga sangat penting, termasuk memegang prinsip jaga jarak fisik. Ini lebih efektif menanggulangi wabah Covid-19.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kota Semarang, Selasa (31/3/2020), mendorong semua pihak untuk terus bekerja sama menanggulangi wabah Covid-19. ”Kita juga bisa berimprovisasi di daerah, dengan kondisi kultural, sosial, psikologis, yang intinya memahami dan menaati prinsip menjaga jarak,” ujar Ganjar.
Pemerintah daerah menggerakkan satuan polisi pamong praja, anggota perlindungan masyarakat, polisi, dan TNI mengawasi warga agar jaga jarak fisik dijalankan. Mereka juga mengimbau masyarakat memakai masker saat keluar rumah. Menurut Ganjar, masyarakat sebenarnya sudah proaktif. Para filantrop dan masyarakat umum juga turut membantu. ”Saatnya bergotong royong dan berbagi. Siapa pun bisa mendonasikan, baik pikiran, tenaga, maupun harta, apa pun bisa,” katanya.
Selasa siang, Pemerintah Provinsi Jateng membagikan 1.000 nasi kotak kepada pengemudi ojek daring di Kota Semarang untuk meringankan beban mereka karena sepi penumpang. Kepala Biro Umum Jateng Edy Supriyanta mengatakan, jumlah nasi kotak ditambah menjadi 1.500 kotak pada Rabu.
Trisnoto, pengemudi ojek daring, mengatakan kini hanya mendapat lima penumpang dari biasanya 17 orang setiap hari. Wabah Covid-19 turut membuat penghasilannya anjlok. Pembatasan kerumunan berdampak langsung terhadap pekerja sektor informal berpenghasilan harian. Hal ini membuat Bupati Pekalongan Asip Kholbihi berinovasi merealokasi dana desa untuk proyek padat karya agar pekerja informal tetap bisa bekerja.
Di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang memutuskan menutup lima jalan protokol pada pukul 18.00-06.00 mulai Minggu (29/3/2020). Jalan itu antara lain sekitar Simpang Lima, Jalan Pahlawan, Jalan Gajah Mada, Jalan Ahmad Yani, dan sebagian Jalan Pemuda. ”Dari hasil evaluasi, langkah ini cukup untuk mengurangi frekuensi kendaraan. Ada kemungkinan, Sabtu-Minggu, penutupan 24 jam,” ujar Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pun menutup jalan protokol. Jalan protokol mulai dari Jalan Veteran (Taman Pembaharuan) hingga Jalan RE Martadinata (pertigaan Suryo) ditutup pukul 19.00-24.00. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purwakarta Zanuar Cahyo Wibowo mengatakan, ambulans, kendaraan angkutan bahan pokok, warga yang menuju klinik atau rumah sakit, dan sopir ojek daring tetap bisa melintas.
Selain itu, Sekretaris Daerah Purwakarta Iyus Permana meminta warga atau perantau tidak mudik ke Purwakarta sementara waktu. Imbauan ini seiring upaya pembatasan transportasi umum dari zona merah ke Purwakarta.
Memantau pemudik
Untuk mencegah penularan Covid-19 dari daerah lain, pemda juga bisa membuat sistem informasi pemantauan pemudik. Sistem bisa mendata setiap pemudik yang datang, lengkap dengan riwayat perjalanan dan kondisi kesehatannya. ”Saya setuju pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi untuk memantau pemudik,” kata pakar migrasi dan kependudukan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sukamdi.
Kepulangan perantau dari kawasan DKI Jakarta, wilayah terjangkit Covid-19, ke kampung mesti dipantau agar tidak membawa virus dan menulari warga setempat. Sukamdi menuturkan, sistem informasi itu tengah dia kembangkan untuk memantau pergerakan pemudik di lingkungannya, yakni Dusun Sedan, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). ”Yang saya kembangkan ini masih di level dusun karena saya ingin membuat prototipe dulu,” ujarnya.
Upaya pendataan perantau yang mudik juga terus dilakukan pemda. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Biwara Yuswantana menyatakan, Pemprov DIY tidak menolak pendatang dan pemudik. Namun, demi mengantisipasi risiko penularan Covid-19, Pemprov DIY membuat posko gabungan di terminal-terminal untuk mendata para pemudik yang datang ke DIY. Selain itu, perangkat desa dan dusun juga wajib mendata pendatang dan pemudik yang masuk ke wilayah mereka.
Pergerakan warga di satu kawasan betul-betul diawasi.
”Pemudik yang masuk memang perlu didata, dari mana, siapa saja keluarganya. Data ini menjadi sangat penting untuk tindakan selanjutnya,” kata Biwara. Adapun di Ambon, Maluku, warga mendesak Gubernur Maluku Murad Ismail bersikap tegas dengan menutup akses orang ke Maluku. Langkah ini penting untuk mencegah penularan Covid-19. Di Makassar, Sulawesi Selatan, karantina wilayah parsial dilakukan di beberapa lokasi.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulsel Husni Thamrin di Makassar, Selasa, mengatakan, karantina parsial diberlakukan untuk mencegah meluasnya Covid-19. Kondisi ini mendesak karena Makassar memiliki banyak kasus Covid-19.
”Pergerakan warga di satu kawasan betul-betul diawasi. Toko-toko di wilayah itu ditutup, kecuali warung makan, dan pelanggan pun bukan makan di tempat. Apotek dan toko-toko kebutuhan pokok tetap dibuka. Warga sebisa mungkin hanya keluar untuk keperluan mendesak, misalnya membeli makan, obat, atau kebutuhan pokok,” kata Husni. (DIT/HRS/FRN/REN/MEL/CHE/XTI)