Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan anggaran Rp 1,4 triliun dalam penanganan wabah Covid-19, yang sebagain besar di antaranya untuk bantuan sosial. Sinkronisasi data dilakukan dengan kabupaten/kota di Jateng.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
SEMARANG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan anggaran Rp 1,4 triliun dalam penanganan wabah Covid-19, yang sebagian besar dialokasikan untuk bantuan sosial. Proses administrasi dipercepat, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Sosial serta 35 kabupaten/kota di provinsi itu.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kamis (2/4/2020), mengatakan, proses administrasi terkait dengan penyaluran bantuan telah disiapkan dan diharapkan segera rampung. Ia telah meminta Sekretaris Daerah Jateng untuk menyiapkan data, untuk kemudian bekerja sama dengan Kementerian Sosial.
Bantuan sosial yang diberikan sebesar Rp 200.000 per bulan selama tiga bulan berturut-turut dan diharapkan berupa barang untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Bantuan itu untuk warga miskin yang terdampak wabah Covid-19. Bantuan sosial Rp 200.000 per bulan juga diberikan Kemensos.
”Desil 1 dan 2 (masyarakat miskin tingkat terendah) bisa segera eksekusi (disalurkan), berkomunikasi dengan Kemensos. Nah, desil 3 dan 4 ini yang kami bantu. Kami percepat. Data akan disinkronkan dengan data kabupaten/kota agar tak ada tumpang tindih,” ujar Ganjar.
Ia menambahkan, ada sekitar 1,8 juta warga Jateng yang menjadi sasaran bantuan dari pemprov. Dari total Rp 1,4 triliun, sekitar Rp 1 triliun di antaranya untuk bantuan sosial. Di samping itu, kekuatan masyarakat, seperti lewat tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Baznas, filantrop, ataupun individu umum pun digerakkan.
Desa-desa di Jateng juga diminta menyiapkan lumbung pangan guna meningkatkan kekuatan desa. ”Kekuatan desa ini bisa menolong. Kami coba sampaikan agar kekuatan gotong royong dengan kultur desa dapat dijalankan,” lanjutnya.
Terkait dengan pembatasan sosial, kata Ganjar, para bupati dan wali kota diminta terus menghitung kondisi di daerah masing-masing. ”Masyarakat harus dilibatkan agar mereka mengerti. Basisnya dari mereka yang positif. Dari RS mana dan tinggal di mana. Maka, area pergerakan di daerah itu mesti dibatasi. Saya hanya mengingatkan karena saat ini di level desa pun sudah baik,” katanya.
Sekretaris Daerah Blora Komang Gede Irawadi menuturkan, pihaknya terus menghitung kebutuhan untuk penanganan Covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun jaring pengaman sosial. Bantuan sosial akan diberikan untuk masyarakat yang perekonomiannya terdampak.
”(Upaya penanganan) dampak virus korona secara ekonomi dan sosial kami hitung kembali. Anggaran-anggaran di semua OPD (organisasi perangkat daerah) kami sisir, salah satunya perjalanan dinas 4-6 bulan ke depan (dialihkan untuk tangani Covid-19). Ini kita butuhkan,” kata Komang.
Terkait pembatasan sosial, para bupati dan wali kota diminta terus menghitung kondisi di daerah masing-masing. Masyarakat harus dilibatkan agar mereka mengerti.
Adapun sejauh ini, untuk penanganan Covid-19, pihaknya sudah membahas anggaran Rp 16 miliar dengan sejumlah OPD, antara lain dinas kesehatan, dinas pendidikan, RSUD Blora, dan RSUD Cepu. Ada juga dana alokasi khusus kesehatan yang sasarannya dapat digeser, dengan izin menteri teknis terkait.
Bupati Blora Djoko Nugroho mengatakan, antisipasi Covid-19 menjadi spirit bersama semua pihak. Itu terlihat dari berbagai bantuan yang terus mengalir, termasuk alat pelindung diri (APD) dan masker. Pencegahan dini penting untuk tetap mempertahankan Blora sebagai daerah yang belum ada kasus pasien positif Covid-19.