Realokasi APBD untuk Covid

Penanganan wabah Covid-19 tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah pusat. Dukungan pemerintah daerah juga perlu untuk menanggulangi dampak wabah pada warga miskin dan rentan menjadi miskin.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Salah satu petugas yang berjaga di pos siaga Virus Covid-19 di depan halaman balai Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (2/4/2020). Pemerintah desa tersebut berinisiatif mendirikan posko siaga sebagai bentuk antisipasi dan pengawasan pada potensi merebaknya virus korona di wilayah tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pemerintah daerah mengambil kebijakan dengan merealokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 untuk penanganan Covid-19. Sebagian anggaran perjalanan dinas dan bantuan dana desa dipangkas dan dialihkan untuk penanggulangan dampak sosial ekonomi akibat wabah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan anggaran Rp 1,4 triliun untuk penanganan wabah. Sebagian besar dana ini dialokasikan untuk 1,8 juta warga miskin. Bantuan sosial diberikan Rp 200.000 per orang per bulan untuk tiga bulan berturut-turut. Bantuan Pemda Jateng ini melengkapi bantuan sosial Rp 200.000 per orang per bulan yang diberikan Kementerian Sosial.

Baca juga: Pemda Bersiap Karantina

”(Bantuan bagi) desil 1 dan 2 (masyarakat miskin tingkat terendah) bisa segera disalurkan sembari berkomunikasi dengan Kemensos. Nah, desil 3 dan 4 ini yang kami bantu dan alokasinya dipercepat. Data akan disinkronkan dengan data kabupaten/kota agar tidak tumpang tindih,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kamis (2/4/2020).

Lumbung pangan

Pemprov Jateng juga mendorong berbagai kalangan untuk menggalang bantuan, baik lewat tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Baznas, peran para filantrop, maupun donatur individu. Desa-desa di Jateng juga diminta untuk menyiapkan lumbung pangan guna meningkatkan kekuatan desa. ”Kekuatan desa ini bisa menolong. Kami coba sampaikan agar kekuatan gotong royong dengan kultur desa dapat dijalankan,” katanya.

Salah satunya perjalanan dinas 4-6 bulan ke depan (dialihkan).

Pengalihan anggaran daerah untuk penanganan Covid-19 juga dilakukan Kabupaten Blora di Jateng. Meski belum ada kasus pasien positif Covid-19 di Blora, anggaran dialokasikan untuk pencegahan dan penanggulangan dampak sosial. ”(Upaya penanganan) Dampak virus korona secara ekonomi dan sosial kami hitung. Anggaran-anggaran di semua organisasi perangkat daerah (OPD) kami sisir, salah satunya perjalanan dinas 4-6 bulan ke depan (dialihkan),” kata Sekretaris Daerah Blora Komang Gede Irawadi.

Pemprov Jawa Barat juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19. Dana Rp 4 triliun-Rp 5 triliun dialokasikan dari APBD untuk menopang biaya hidup keluarga rawan jatuh miskin karena dampak wabah Covid-19. Pendataan warga yang berhak menerima bantuan itu ditargetkan rampung pada 6 April 2020.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Aturan Karantina Wilayah

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi pengungsi korban banjir luapan Sungai Citarum di Gedung Inkanas, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/4/2020), dalam suasana wabah Covid-19. Warga lansia dan yang bergejala sakit ditempatkan terpisah dari pengungsi lainnya.

”Sesuai arahan presiden, kita harus kompak. Kalau 25 persen kelompok ekonomi terbawah sudah dapat kartu sembako dan kartu Program Keluarga Harapan (dari pemerintah pusat), Pemprov Jabar akan membantu kelompok 25-40 persen ekonomi terbawah. Insentifnya Rp 500.000,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Dalam beberapa kali kesempatan, Kamil mengatakan, pihaknya menyiapkan bantuan Rp 500.000 per keluarga per bulan. Sejumlah dua pertiga dari bantuan tersebut akan disalurkan dalam bentuk bahan pangan. Sisanya berbentuk uang tunai. Total anggaran untuk bantuan ini diperkirakan Rp 4 triliun sampai 5 triliun yang diproyeksikan selama 2-4 bulan. Dana bersumber dari penggeseran pos-pos dari APBD, seperti perjalanan dinas dan bantuan dana desa.

”Bantuan dari provinsi belum dimulai dan sedang dalam proses pendataan. Awasi pendataan ini. Jangan sampai terjadi orang mampu mengambil jatah orang tidak mampu atau jatah orang yang jatuh miskin karena dampak wabah. Jadi, verifikasi dengan baik (proses) bantuan ini,” katanya.

Bantuan beras

Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, dilaporkan, Pemprov dan DPRD Sultra juga menyepakati anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 300 miliar yang dialokasikan dari APBD 2020. Anggaran ini ditujukan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), fasilitas kesehatan, dan jaring pengaman masyarakat miskin. Ini diharapkan segera terealisasi paling lambat dua minggu ke depan.

Kami berharap paling lambat dua minggu ke depan, hal ini sudah bisa direalisasikan.

”Jumlah masyarakat miskin (di Sultra) mencapai 154.000 keluarga. Dianggarkan dana berupa pembagian sembako sekitar Rp 65 miliar,” kata Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang. Dalam hitungan sementara, setiap keluarga miskin akan diberikan bantuan beras sebesar 50 kilogram. Selain itu, juga ada alokasi untuk gula hingga mi instan.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Petugas gabungan melakukan pemeriksaan ketat di perbatasan kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (1/4/2020). Setiap warga yang melintas diperiksa, dan warga yang baru tiba dari luar kota diukur suhu tubuh dan mengisi formulir pernyataan kesehatan. Pengetatan pengawasan dilakukan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19.

”Kami berharap paling lambat dua minggu ke depan hal ini sudah bisa direalisasikan, terutama pengadaan APD dan bantuan untuk masyarakat miskin. Sebab, dalam kondisi sekarang ini, semuanya harus bergerak cepat dan tepat. Kami akan terus awasi pelaksanaannya,” katanya.

Anggaran penanganan Covid-19 di Sultra awalnya hanya Rp 25 miliar. Setelah rapat bersama DPRD Sultra dan sejumlah unsur dari Pemprov Sultra, disepakati anggaran dinaikkan menjadi Rp 300 miliar. Penambahan anggaran untuk penanganan Covid-19 tersebut mempertimbangkan kesiapan anggaran yang ada dalam rekening pemprov.