Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, secara bertahap memperketat pengawasan di sejumlah akses masuk kota. Pengawasan melibatkan satpol PP, dinas perhubungan, dan personel keamanan.
Oleh
RENY SRI AYU
·3 menit baca
PENDAM XIV/HASANUDDIN
Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen Andi Sumangerukka (tengah) menyerahkan secara simbolis alat pelindung diri (APD) dari BNPB untuk rumah sakit rujukan Covid-19 di Sulawesi Selatan, Rabu (25/3/2020).
MAKASSAR, KOMPAS — Setelah upaya karantina parsial di beberapa wilayah, Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, secara bertahap memperketat pengawasan di sejumlah akses masuk kota. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan meminimalkan penyebaran virus korona baru.
Pengawasan mulai diberlakukan Sabtu (4/4/2020), meliputi tujuh wilayah perbatasan, yakni perbatasan Maros-Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan, perbatasan Makassar-Gowa di Jalan Hertasning, dan perbatasan Makasar-Gowa di Jalan Sultan Alauddin. Selain itu, di Jalan Poros Barombong Tamalate yang merupakan perbatasan Makassar-Takalar, Terminal Mallengkeri, Terminal Daya, serta Dermaga Kayu Bangkoa yang menghubungkan dengan pulau-pulau sekitar Makassar.
Menurut Pejabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, ratusan personel gabungan, yakni satpol PP, dinas perhubungan, dan dibantu aparat Polri-TNI, dikerahkan untuk memperketat pengawasan perbatasan. Pemeriksaan juga meliputi KTP. Adapun untuk akses pelabuhan dan bandara, Pemkot juga berkoordinasi dengan pihak otoritas untuk turut memperketat pengawasan.
”Jadi semua kendaraan dan penumpang yang masuk akan diperiksa suhu tubuhnya dan disemprot disinfektan. Jika dalam pemeriksaan ditemukan ada warga yang suhu tubuhnya tinggi, akan ada dua perlakuan. Jika warga Makassar, akan kami arahkan ke puskesmas terdekat. Jika dari luar kota, kami minta untuk kembali,” kata Iqbal, Sabtu (4/4/2020).
Iqbal mengatakan, sejauh ini belum ada pemikiran untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Soal itu, lanjut Iqbal, bergantung pada keputusan pemerintah pusat.
”Kami tidak lakukan lockdown karena itu kewenangan pemerintah pusat. Makanya kami terapkan sejumlah pembatasan, baik itu karantina wilayah yang menjadi episentrum penyebaran virus maupun pembatasan ketat untuk warga yang ingin masuk dan keluar pulau, termasuk pengawasan perbatasan yang kami lakukan mulai hari ini,” lanjutnya.
Walau demikian, Iqbal mengatakan, pihaknya siap jika pemerintah pusat meminta PSBB dilakukan. Sebagai langkah awal, Pemkot kini sudah mulai mendata warga yang menjadi miskin akibat pendemi Covid-19. Setidaknya Pemkot Makassar menyiapkan Rp 100 miliar dana awal yang khusus akan digunakan untuk membantu warga miskin baru.
Sementara warga miskin yang lama, Iqbal mengatakan, sejauh ini sudah masuk dalam daftar dan mendapat beragam bantuan yang merupakan program pemerintah pusat, provinsi, dan kota.
Sementara itu, terkait PSBB di lingkup provinsi, hingga kini Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah belum pernah mengeluarkan pernyataan terkait soal ini. Beberapa kali dihubungi terkait penanganan Covid-19 di Sulsel, Nurdin tak pernah memberikan jawaban rinci. Bahkan, sejak konferensi video mulai digelar beberapa pekan ini oleh Tim Gugus Tugas Covid-19, tak sekalipun Nurdin ikut dalam konferensi video.
Hingga Sabtu, jumlah positif Covid-19 di Sulsel adalah 80 orang dengan enam orang meninggal. Adapun PDP 235 orang dengan 15 orang meninggal. Untuk pasien sembuh, sejauh ini tercatat sembilan orang pada kasus positif Covid-19 dan 14 orang pada kelompok PDP.
