Warga Sulut Diimbau Tidak Mudik, Lokasi Karantina Disiapkan
Pemerintah Sulawesi Utara mengimbau warganya yang tinggal di provinsi lain untuk tidak mudik demi mencegah penularan Covid-19. Namun, tujuh lokasi karantina di beberapa daerah telah disiapkan untuk pemantauan.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·3 menit baca
MANADO, KOMPAS — Pemerintah Sulawesi Utara mengimbau warganya yang tinggal di provinsi lain untuk tidak mudik demi mencegah penularan Covid-19. Warga yang mudik akan segara diberi status orang dalam pemantauan dan diminta mengarantina diri. Tujuh lokasi karantina di beberapa daerah telah disiapkan untuk pemantauan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulut Joy Oroh mengatakan, imbauan agar warga tidak mudik tidak hanya diserukan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, tetapi juga lima gubernur provinsi lain di Sulawesi. Hal ini untuk mencegah masuknya warga yang mungkin terinfeksi virus korona jenis baru meski tak menunjukkan gejala.
”Warga yang mudik otomatis berstatus ODP (orang dalam pemantauan), apalagi mereka yang kembali dari daerah-daerah zona merah (memiliki kasus positif Covid-19) seperti Jakarta. Harus isolasi mandiri di rumah masing-masing,” kata Joy, yang juga Ketua Satuan Tugas Covid-19 Sulut, Minggu (5/4/2020).
Salah satu pintu masuk utama ke Sulawesi Utara adalah Bandara Sam Ratulangi Manado. Meski tidak memiliki data jumlah penumpang yang mendarat, Joy memastikan semua penumpang diawasi selama tinggal di daerah Sulut.
Joy mengatakan, penumpang wajib mengisi kartu pengawasan kesehatan. Kondisi tubuh penumpang juga diawasi dengan pemindai suhu tubuh. Kebijakan ini berlangsung sejak tiga pekan lalu sebelum gubernur se-Sulawesi menyepakati imbauan untuk tidak mudik.
Minat warga untuk bepergian dengan pesawat terbang dari dan menuju Sulut pun telah menurun. Staf Bidang Komunikasi dan Legal PT Angkasa Pura I di Bandara Sam Ratulangi Chyntia Eliza mengatakan, jumlah penumpang datang, berangkat, dan transit di Manado selama tiga bulan pertama tahun 2020 menurun 7 persen dibanding periode yang sama setahun sebelumnya, yaitu dari 517.534 orang menjadi 482.221 orang.
Penurunan jumlah penumpang juga tampak selama Januari 2020-Maret 2020, yaitu dari 200.891 orang menjadi 130.639 orang. Tren serupa berlanjut pada April 2020. Setidaknya 38 penerbangan dari dan menuju Manado dibatalkan pada Kamis (2/4/2020) saja.
Meski demikian, Pemprov Sulut tetap menyiapkan diri jika ada pemudik yang mengalami beberapa gejala, seperti demam, pilek, dan batuk, tanpa pneumonia setelah tiba di Sulut. Tujuh rumah singgah telah disiapkan bagi ODP yang ingin mengarantina diri di luar rumah.
Kepala Biro Pemerintahan Sulut Jemmy Kumendong mengatakan, tujuh rumah singgah ini tersebar di Manado, Bitung, Minahasa, dan Minahasa Utara. Sebanyak 766 ODP dapat ditampung di tujuh lokasi tersebut.
Jumlah penumpang datang, berangkat, dan transit di Manado selama tiga bulan pertama 2020 menurun 7 persen dibanding periode yang sama pada 2019, yaitu dari 517.534 orang menjadi 482.221 orang.
Asrama Haji Tuminting di Manado adalah lokasi karantina dengan kapasitas terbesar dengan 300 ranjang. Dua rumah sakit juga menyediakan ruang karantina, yaitu RSUD Bitung (20 ranjang) dan RSUD Noongan (6 ranjang).
Jemmy mengakui, warga di beberapa daerah menolak lokasi karantina, seperti di gedung Lembaga Pengembangan Mutu Pendidikan Pineleng, Minahasa, dan Badan Pelatihan Kesehatan Malalayang, Manado. Warga khawatir terpapar virus korona baru penyebab Covid-19.
”Lokasi sudah disiapkan, tetapi belum ada yang digunakan. Warga tidak perlu khawatir karena itu untuk ODP. Kalau PDP, dia sudah pasti harus dirawat di ruang isolasi rumah sakit rujukan. Kami sudah siapkan empat rumah sakit rujukan dan 13 rumah sakit penunjang,” kata Jemmy.
Warga tidak perlu khawatir karena itu untuk ODP. Kalau PDP, dia sudah pasti harus dirawat di ruang isolasi rumah sakit rujukan.
Sejauh ini, dana sebesar Rp 48,5 miliar telah disiapkan Pemprov Sulut untuk penanganan Covid-19, lebih kecil dibanding Sulawesi Tenggara yang menyiapkan Rp 300 miliar. Dana itu digunakan untuk menyediakan alat-alat kesehatan, seperti ventilator, dan biaya operasional lokasi karantina. Jumlah tersebut bisa bertambah karena daerah diminta merealokasi anggaran.
Hingga Sabtu (4/4/2020) malam, sebanyak 386 orang di Sulut berstatus ODP, sedangkan 14 orang berstatus PDP. Dua orang PDP di Minahasa Tenggara dan Tomohon telah meninggal. Adapun tiga orang telah terkonfirmasi positif Covid-19, termasuk pasien Kasus 58 yang telah sembuh, tapi meninggal karena gagal ginjal stadium akhir.