Bangun Sinergisitas Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah
Dalam upaya penanggulangan wabah Covid-19, sinergisitas harus dibangun antara asosiasi perusahaan dan pemerintah daerah. Hal ini, antara lain, diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kesehatan.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO / EDNA CAROLINE PATTISINA
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah harus membangun sinergisitas dengan dunia usaha guna menjamin ketersediaan sarana alat kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu, daerah juga didorong agar tidak ragu-ragu merealokasikan anggaran untuk penanganan wabah virus tersebut, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas.
Mendagri Tito Karnavian, melalui keterangan tertulis yang disampaikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga, Rabu (8/4/2020), mengatakan, dalam upaya penanggulangan Covid-19, sinergisitas harus dibangun antara asosiasi perusahaan dan pemda. Dengan sinergisitas yang baik, kedua pihak bisa saling berkoordinasi dalam pemenuhan kebutuhan sarana alat kesehatan.
”Sebenarnya, banyak UKM (usaha kecil dan menengah), seperti usaha konfeksi berbasis rumah tangga, bisa dimobilisasi untuk produksi memenuhi defisit APD (alat pelindung diri). Dengan membangun komunikasi dan tukar-menukar data antara asosiasi perusahaan dan pemda, diharapkan kita dapat mengerahkan semua kekuatan mengatasi masalah penanggulangan Covid-19 ini,” ujar Tito.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi melalui telekonferensi bersama 497 bupati, wali kota, dan sekretaris daerah di seluruh Indonesia, Selasa (7/4/2020). Ada sejumlah menteri yang ikut hadir dalam rapat virtual itu, di antaranya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Rapat juga diikuti oleh sejumlah asosiasi dunia usaha, seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Dari rapat tersebut, Kemendagri telah mendata perusahaan nasional dalam negeri dan kapasitas produksi perusahaan tersebut dalam memenuhi semua kebutuhan selama masa pandemi Covid-19. Di sisi lain, seluruh daerah juga diminta melaporkan jumlah kebutuhan riil alat kesehatan, seperti alat pelindung diri, masker, alkohol, obat-obatan, dan pembersih tangan (hand sanitizer).
Dalam catatan Kemendagri, Nusa Tenggara Timur, misalnya, melaporkan membutuhkan 17 juta liter disinfektan berisi klorin. Sementara Sumatera Selatan membutuhkan 250 juta masker biasa. Sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta masih kekurangan 3,2 juta APD.
Ketua Umum Hipmi, Mardani Maming, menyampaikan, rapat tersebut membantu asosiasi pengusaha untuk memahami jenis, jumlah, kualifikasi, dan spesifik daerah yang membutuhkan alat kesehatan.
”Data ini sangat berguna bagi anggota Hipmi untuk keperluan produksi dan sasaran distribusinya. Peran dunia usaha melawan Covid-19 dapat menjadi terukur dan maksimal,” tutur Mardani.
Rosan Perkasa Roeslani, Ketua Umum Kadin, juga mengatakan, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan agar jalur produksi dan distribusi barang di daerah berlangsung lancar, baik di pelabuhan udara, laut, maupun darat. Ini sangat penting guna kelancaran pergerakan bahan baku dan distribusi produksi, termasuk pangan ke daerah.
Realokasi dana
Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menuturkan, Rabu, Mendagri juga memfasilitasi rapat antara pemda dan aparat penegak hukum, seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Badan Pemerika Keuangan (BPK), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.
Rapat tersebut bertujuan agar pemda tak lagi ragu untuk merealokasikan anggaran yang difokuskan tiga hal, yaitu peningkatan kapasitas kesehatan, penyiapan social safety net, dan membantu dunia usaha di daerah agar tetap hidup di tengah pandemi Covid-19.
”Pemda, kan, diperintahkan realokasi anggaran. Ini agar tak ada keragu-raguan bagi pemda sehingga ada kepastian juga dalam menggunakan APBD,” ucap Bahtiar.
Meskipun ada kelonggaran dalam realokasi anggaran tersebut, lanjut Bahtiar, pemda harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas. ”Ini, kan, situasi mendesak, tetapi tetap prinsip akuntabilitas dijaga,” katanya.
Pendistribusian
Sementara itu, TNI AU hadir untuk mendistribusikan alat kesehatan, seperti alat pelindung diri, ke berbagai penjuru Indonesia. Peran ini bisa meningkat seiring dengan kebutuhan jalur logistik dalam rangka pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
”Tadi saya rapat dengan pemda, penutupan Papua dari angkutan udara diperpanjang sampai 23 April,” ujar Komandan Lanud Silas Papare Jayapura, Marsekal Pertama Tri Bowo Budi Santoso.
Rencana awal, Papua ditutup dari pesawat-pesawat dari luar Papua hingga 9 April. Namun, melihat situasi terkini, Pemprov Papua merasa perlu memperpanjangnya. Dengan begitu, praktis hanya pesawat TNI AU yang bisa masuk dan keluar Papua.
Tri Bowo mengatakan, berbagai pesawat angkut TNI AU telah datang dan pergi, di antaraya membawa alat pelindung diri bagi para tenaga medis. Selain itu, pesawat TNI AU juga membawa darah yang diuji untuk dikirim ke Jakarta untuk mengetahui positif tidaknya warga Papua.
Tri Bowo mengatakan, walaupun banyak bahan makanan di Papua yang berasal dari luar daerah, penduduk asli rata-rata bercocok tanam. Ia mengatakan, hingga kini Pemprov Papua belum menginformasikan tentang ada kebutuhan untuk membawa bahan pokok dari luar masuk ke Papua.
”Kalau kemarin tentang handsanitizer, obat, dan APD memang pemda minta ke kami dan kami langsung memberi tahu ke satuan atas,” kata Tri Bowo.
Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Fajar Adriyanto mengatakan, TNI AU telah aktif mendistribusikan alkes terkait wabah Covid-19. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ada 60 koli bantuan APD dari Kementerian Kesehatan. APD itu diangkut Hercules C130 TNI AU yang terbang dari Lanud Abdurrahman Saleh, Malang. Dari 60 koli yang dterima Danlanud Sjamsudddin Noor, 8 koli di antaranya adalah masker yang diserahkan kepada Gugus Tugas Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Virus Corona Kalimantan Selatan.
Fajar juga mengatakan, di Ambon, TNI AU telah mengirimkan 9.000 APD dan masker ke Ambon. Kali ini, alat-alat kesehatan itu diangkut dengan pesawat Boeing 737. Alat-alat itu diserahkan kepada pihak yang berwenang.