Kota Cirebon Alokasikan Rp 14,8 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Pemerintah Kota Cirebon menghapus anggaran pengadaan sejumlah barang hingga kunjungan kerja demi penanganan pandemi Covid-19 yang membutuhkan dana sekitar Rp 14,8 miliar. Namun, belum ada komunikasi dengan DPRD setempat.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Petugas menyiapkan kamar isolasi bagi pemudik yang berisiko terpapar Covid-19 di Balai Pendidikan dan Latihan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Jalan Sudarsono Nomor 8, Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (14/4/2020). Setidaknya ada tujuh ruangan yang dapat menampung tiga hingga tujuh orang per kamar.

CIREBON, KOMPAS — Pemerintah Kota Cirebon menghapus anggaran pengadaan sejumlah barang hingga kunjungan kerja demi penanganan pandemi Covid-19 yang membutuhkan dana sekitar Rp 14,8 miliar. Selain membangun tempat karantina dan membeli alat tes uji cepat, dana tersebut juga untuk memberikan bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19.

”Demi Covid-19, Pak Wali Kota (Nahrudin Azis) menyiapkan Rp 14,8 miliar dan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas, kunjungan kerja, dan kegiatan yang dianggap tidak mendesak,” kata Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Cirebon Sri Laelan, Selasa (14/4/2020).

Dana tersebut berasal dari APBD Kota Cirebon dan dana alokasi khusus untuk kesehatan. Menurut Laelan, anggaran itu akan digunakan antara lain menyiapkan ruang karantina yang mampu menampung hingga 320 orang beserta kebutuhan makanan dan minumannya hingga kamar hotel bagi tenaga medis.

Baca juga : Ribuan Keluarga di Kota Cirebon Dapat Bantuan Rp 500.000 Per Bulan

Anggaran itu juga dimanfaatkan memenuhi kebutuhan pangan sekitar 550 rumah tangga yang kepala keluarganya menjalani karantina. ”Mereka akan menerima Rp 100.000 per hari sebab kepala keluarganya harus menjalani isolasi sehingga tidak bisa mencari uang. Nanti, aparat RT dan RW yang mengajukan siapa penerima bantuan,” lanjutnya.

Dana juga dialokasikan untuk membeli sekitar 6.000 tes uji cepat (rapid test). Saat ini, Pemkot Cirebon baru menerima 196 alat tes uji cepat dari Pemerintah Provinsi Jabar. Sementara kebutuhan tes mencapai ribuan unit.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Petugas membersihkan alat pelindung diri setelah tes cepat kepada sekitar 90 orang yang rentan terpapar Covid-19, Selasa (14/4/2020), di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kota Cirebon, Jawa Barat. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Cirebon menyelenggarakan tes cepat untuk orang yang rentan terpapar Covid-19 pada Senin hingga Rabu (13-15/4/2020). Hingga kini, lebih dari 190 orang yang dites.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Iing Daiman mengatakan, dari realokasi anggaran, pihaknya menyiapkan jaring pengaman sosial Rp 3,2 miliar untuk 5.375 rumah tangga sasaran. Bantuan itu menyasar difabel, lansia, anak berhadapan dengan hukum, perempuan kepala keluarga, dan veteran.

”Ini tidak akan tumpang tindih dengan bantuan pemerintah pusat dan provinsi,” katanya. Pemerintah pusat akan memberikan bantuan untuk 8.678 rumah tangga sasaran berdasarkan program sembako, sedangkan Pemprov Jabar menyiapkan bantuan kepada 3.196 warga Kota Cirebon.

Bantuan menyasar difabel, lansia, anak berhadapan dengan hukum, perempuan kepala keluarga, dan veteran.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Imbauan untuk melakukan isolasi mandiri untuk mencegah penyakit Covid-19 terpampang di Jalan By Pass, Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin (6/4/2020). Literasi terkait penyakit akibat virus korona baru ini diperlukan karena wabahnya semakin meluas. Di Kota Cirebon, hingga Senin, tercatat 159 orang dalam pemantauan terkait Covid-19 dan seorang pasien dalam pengawasan masih dirawat. Pemkot Cirebon belum mencatat kasus positif Covid-19.

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Mohamad Handarujati Kalamullah mengatakan, pihaknya belum diajak bicara oleh Pemkot Cirebon terkait realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. ”Mungkin besok atau lusa kami akan panggil Pemkot Cirebon. Prinsipnya, kami sepakat realokasi anggaran karena ini masalah nasional, bahkan dunia,” katanya.

Menurut dia, realokasi anggaran dibutuhkan karena masyarakat membutuhkan bantuan jaring pengaman sosial ekonomi di tengah pandemi Covid-19. ”Hal mendesak lainnya adalah alat pelindung diri untuk tenaga medis dan bekal bagi aparat RT dan RW untuk mendata pemudik. Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat kalau mereka tidak punya fasilitas seperti pengukur suhu tubuh untuk memantau pemudik,” katanya.

Baca juga : Seorang Warga Positif Covid 19 Meninggal Kota Cirebon Deklarasikan Zona Merah