Sulut Realokasi Rp 414,4 Miliar untuk Perangi Covid-19

Pemprov Sulawesi Utara dan pemerintah 15 kabupaten/kota merealokasikan anggaran Rp 414,4 miliar untuk menangani Covid-19 dan memperkecil dampak pukulan pada perekonomian daerah.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Sopir angkot mengantre untuk mengambil paket bantuan beras di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (31/3/2020), sebagai jaring pengaman dampak Covid-19.

MANADO, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara merealokasikan anggaran Rp 96 miliar untuk menangani Covid-19 dan memperkecil dampak pukulan wabah itu pada perekonomian daerah. Ditambah dengan anggaran dari 15 kota dan kabupaten, total dana yang siap digelontorkan mencapai Rp 414,4 miliar.

Dana realokasi Pemprov Sulut sebesar Rp 96 miliar akan dibelanjakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Rp 50,5 miliar akan dibelanjakan untuk penanganan kesehatan dalam bentuk penyempurnaan gedung-gedung untuk ruang isolasi dan pengadaan alat kesehatan. Pada tahap kedua, dana Rp 45,5 miliar dianggarkan untuk menyediakan jaring pengaman sosial.

”Anggaran tahap pertama diberikan kepada Dinas Kesehatan Sulut untuk penanganan kesehatan masyarakat. Tahap kedua ke Dinas Sosial dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Sulut untuk penanganan dampak ekonomi,” kata Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen, di Manado, Rabu (15/4/2020).

Secara rinci, dana Rp 50,5 miliar akan dibelanjakan delapan ventilator (mesin bantu pernapasan), 14 tandu darurat, 20 bilik disinfektan, 5.000 alat pelindung diri (APD), 10.000 alat uji cepat, dan 2 ruang isolasi biologis (biological isolation chamber). Dana tersebut juga akan dibelanjakan tenda, alkohol, disinfektan cair, hingga vitamin C dan E.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Seorang keluarga pasien berjalan di bangsal RSUP Kandou, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (22/1/2020). RSUP Kandou menjadi salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 di Sulut.

Menurut Edwin, alat kesehatan ini akan disebar ke rumah sakit rujukan dan daerah milik pemerintah maupun swasta se-Sulut juga kepada masyarakat melalui pemerintah kabupaten/kota. ”Pemprov juga akan mendistribusikan 2 juta masker, ditambah 1 juta masker dari pemerintah kabupaten/kota,” katanya.

Sebagian dari dana kesehatan juga akan dibelanjakan tempat tidur untuk rumah singgah khusus isolasi mandiri. Saat ini, Pemprov Sulut menyediakan lima rumah singgah yang dapat menampung 740 orang dalam pemantauan (ODP).

Baca juga : Realokasi Anggaran untuk Tangani Wabah Covid-19

Sementara itu, dana Rp 45,5 miliar dianggarkan untuk menyediakan 219.000 paket bahan kebutuhan pokok yang mencakup beras, ikan kaleng, gula, minyak goreng, dan makanan siap saji. Edwin mengatakan, pemberian bantuan kebutuhan pokok itu berbasis pada data orang miskin dan orang miskin baru.

Menurut Data Kesejahteraan Sosial Terpadu Dinas Sosial Sulut, sekitar 250.000 orang terdaftar sebagai warga miskin. Untuk warga miskin baru, Gubernur Sulut Olly Dondokambey meminta para pemuka agama mendata jumlah warga yang jatuh miskin atau kehilangan pekerjaan akibat lesunya perekonomian di tengah wabah.

Realokasi anggaran ini adalah tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 untuk menangani dan mencegah penularan Covid-19 di tingkat daerah. Menurut Edwin, dana berasal dari pengalihan anggaran non-fisik, seperti perjalanan dinas, pelaksanaan rapat, honorarium kegiatan, dan pengadaan kendaraan.

Penggunaan anggaran ini diperkirakan sampai masa tanggap darurat berakhir pada 29 Mei, sesuai analisis perkembangan Covid-19 di Sulut. Namun, Pemprov Sulut siap merealokasi anggaran lagi jika masa tanggap darurat diperpanjang.

Kami akan siapkan anggaran dari kegiatan nonfisik maupun fisik yang bisa ditunda sesuai ketentuan (dalam instruksi Mendagri).

”Kami mengikuti arahan pemerintah pusat. Kami akan siapkan anggaran dari kegiatan nonfisik maupun fisik yang bisa ditunda sesuai ketentuan (dalam instruksi Mendagri),” kata Edwin.

Bertepatan dengan realokasi anggaran Rp 96 miliar Pemprov Sulut, seluruh 15 kabupaten/kota di Sulut juga menganggarkan total Rp 318,4 miliar. Artinya, anggaran Rp 414,4 miliar siap digunakan untuk menangani Covid-19 di Sulut.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Anggota TNI AU mengangkat paket bantuan berisi alat pelindung diri di Pangkalan Udara Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, Kamis (26/3/2020).

Dana realokasi terbesar tingkat kabupaten/kota disiapkan oleh Kota Manado, yakni Rp 40,6 miliar, disusul kemudian oleh Kepulauan Sangihe, yaitu Rp 38,9 miliar. Sementara, Kabupaten Bolaang Mongondow menganggarkan dana realokasi terkecil, yakni Rp 6,7 miliar.

Bupati Sangihe Jabes Gaghana mengatakan, dari Rp 38,9 miliar, Rp 10 miliar dianggarkan untuk memperbaiki gedung Rumah Sakit Liung Kendage Tahuna agar sesuai standar rumah sakit rujukan Covid-19. Sebuah rumah sakit baru khusus untuk isolasi pasien, RS Liung Paduli, juga dibangun dengan dana Rp 5 miliar.

Baca juga : Covid-19, Pelajaran Berharga bagi Perencanaan Kota

Adapun Rp 23,9 miliar sisanya dialokasikan untuk jaring pengaman sosial berupa bahan kebutuhan pokok. Setiap paket kebutuhan pokok terdiri dari 10 kilogram (kg) beras, 15 butir telur, dan 2 kg ikan laut segar. Sebanyak 1.135 orang sudah menerima bantuan itu, di antaranya sopir angkutan kota, penjual makanan, serta tenaga kerja pelabuhan.

”Sampai sekarang, dana yang dicairkan Rp 13 miliar. Itu sudah bisa kami belanjakan untuk membangun infrastruktur dan belanja sembako serta APD,” kata Jabes. Adapun dana direalokasikan dari beberapa kegiatan nonfisik, seperti perjalanan dinas, makan dan minum, alat tulis kantor, seminar, pelatihan, dan festival.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Gaghana (kiri) saat mendampingi Kepala BNPB Doni Monardo (kanan) dalam kunjungan di Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Senin (6/1/2020).

Jabes mengatakan, dana yang disiapkan daerahnya jadi relatif besar dibandingkan kabupaten/kota lain di Sulut karena Sangihe harus menanggung biaya transportasi laut, misalnya sewa kapal. Sangihe adalah wilayah kepulauan terdepan yang berbatasan dengan Filipina.

Sementara itu, Wakil Bupati Minahasa Utara Joppy Lengkong mengatakan, daerahnya merealokasi APBD Rp 13,2 miliar untuk penanganan Covid-19. Namun, ia mengaku tidak mengetahui rincian alokasinya. ”Itu cuma Bupati (Vonnie Anneke Panambunan) yang tahu, bahkan DPRD kabupaten tidak diberi tahu,” kata Joppy.

Sebelumnya, Pemprov Sulut telah mengalokasikan Rp 48,5 miliar untuk penanganan Covid-19. Juru Bicara Satgas Covid-19 Sulut dr Steaven Dandel mengatakan, mayoritas anggaran digunakan untuk membeli APD, masker bedah, dan alat uji cepat. Pembagian alat-alat tersebut ke pemerintah kota dan kabupaten sedang berlangsung.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Seorang anggota TNI AU menjinjing paket bantuan alat pelindung diri dari pesawat CN-295 A-2907 di Pangkalan Udara Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, Kamis (26/3/2020).

Menurut Steaven, kecukupan alat harus dijamin. Namun, ia berharap pemerintah kabupaten dan kota turut aktif melengkapi kebutuhan di daerah masing-masing. Sebab, dibutuhkan sekitar 44.000 APD sampai pandemi ini berakhir, sementara jumlah APD yang dibagikan ke seluruh kabupaten/kota belum genap 4.000.

Pemprov Sulut juga menargetkan memeriksa cepat 20.000 warga untuk memetakan penyebaran penyakit. Hingga Selasa (14/4/2020), baru 1.815 orang yang diperiksa dengan tingkat reaksi positif sebesar 8 persen.

”Alat-alat ini dibutuhkan oleh seluruh dunia. Kalau kita lambat dalam bekerja, tenaga medis juga akan terlambat menerima alat-alat kesehatan ini,” kata Steaven.

Baca juga : Melacak Sebaran Korona di Indonesia