PHK di Sidoarjo Terus Bertambah, Kartu Prakerja dan Paket Bantuan Disiapkan

Jumlah karyawan yang mengalami rasionalisasi sebagai dampak pandemi Covid-19 di Sidoarjo terus bertambah. Program insentif dimatangkan untuk pelaku ekonomi. Kartu Prakerja mulai direalisasikan.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Buruh di Sidoarjo istirahat makan dalam unjuk rasa menolak kenaikan iuran JKN BPJS Kesehatan dan revisi UU Nomor 13 Tahun 2003, Kamis (29/8/2019).

SIDOARJO, KOMPAS — Karyawan sektor formal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang terdampak rasionalisasi akibat pandemi Covid-19 terus bertambah. Pemerintah daerah mematangkan pemberian insentif ekonomi. Kartu Prakerja juga mulai direalisasikan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Feny Apridawati mengatakan, hingga 15 April, jumlah karyawan yang dirasionalisasi sudah mencapai 10.132 orang. Sehari sebelumnya yang melapor 9.188 orang. Hampir setiap hari, ada penambahan karyawan yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pihaknya terus memverifikasi data karyawan yang melapor supaya valid.

”Dalam dua hari terakhir, juga ada penambahan lagi, tetapi masih diverifikasi. Negosiasi dengan para pengusaha secara langsung ataupun melalui asosiasi agar menunda pemutusan hubungan kerja juga sudah dilakukan,” ujar Feny, Jumat (17/4/2020).

Meski demikian, pengusaha beralasan mengalami penghentian pesanan sehingga tidak bisa berbuat banyak. Para karyawan yang melapor ke Disnaker Sidoarjo ini yang proses rasionalisasinya bermasalah sehingga memerlukan mediasi. Mereka biasanya tidak melapor apabila proses rasionalisasinya tidak bermasalah.

Terhadap para korban PHK ini, Disnaker Sidoarjo menyosialisasikan supaya mereka mendaftar program prakerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sosialisasi dilakukan antara lain di sebuah perusahaan di Kecamatan Gedangan yang merasionalisasi ratusan karyawannya.

Baca juga: 5.050 Orang Dirumahkan dan 776 Pegawai Kena PHK di Kota Balikpapan akibat Covid-19

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Ribuan buruh Sidoarjo peringati Hari Buruh dengan turun ke jalan, Rabu (1/5/2019).

Dalam kesempatan itu, Feny mempersilakan korban PHK yang kesulitan mendaftar program prakerja agar datang ke kantor dinas. Pihaknya sudah menyiapkan sejumlah petugas untuk membantu para buruh karena pendaftaran program ini harus dilakukan secara daring.

“Di dalam Kartu Prakerja banyak manfaat, seperti program pelatihan, insentif selama empat bulan, dan biaya operasional,” kata Feny.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawangsa mengatakan, pemerintah pusat telah mengumumkan hasil seleksi program Kartu Prakerja gelombang pertama. Provinsi Jatim mendapat kuota 15.000 orang sebagai penerima manfaat.

Provinsi Jatim mendapat kuota 15.000 orang sebagai penerima manfaat.

Namun, bagi masyarakat Jatim yang belum lulus seleksi diimbau tidak berkecil hati. Mereka masih memiliki peluang diterima pada gelombang kedua. Status mereka masuk dalam daftar tunggu. Menurut dia, hanya masalah kuota, belum tentu tidak memenuhi kualifikasi.

Berdasarkan data Pemprov Jatim, jumlah pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 sampai 16 April telah mencapai 38.919 orang. Dari 38.919 pekerja itu, sebanyak 4.229 mengalami PHK dan sisanya 28.558 dirumahkan. Selain itu, ada 6.132 pekerja migran Indonesia di Jatim yang juga terdampak.

Baca juga: Gelombang PHK Mulai Menghantam Sulteng

Kompas

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konggres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Cimahi menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/5/2015), mengenang 22 tahun tewasnya Marsinah. Kasusnya hingga kini belum terungkap tuntas dan menuntut pemerintah segera menuntaskan kasus tersebut. Marsinah adalah buruh pabrik di Sidoarjo yang hilang dan diketemukan tewas pada 8 Mei 1993 akibat berjuang menuntut hak para buruh.

Bantuan sembako

Selain Kartu Prakerja, para karyawan korban PHK juga menerima bantuan paket bahan pokok dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sidoarjo. Sekda Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, telah dikumpulkan 6.974 paket. Selain karyawan yang terkena PHK, paket sembako juga disalurkan ke petugas kebersihan (pasukan kuning), pekerja kebersihan pasar, dan tukang parkir.

”Paket yang dibagikan ini berisi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 kg gula pasir, dan mi instan. Setiap paket nilainya Rp 150.000 dan totalnya lebih dari Rp 1 miliar,” ucap Zaini.

Selain karyawan yang terkena PHK, paket sembako juga disalurkan ke petugas kebersihan (pasukan kuning), pekerja kebersihan pasar, dan tukang parkir.

Wakil Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin mengatakan, pihaknya terus mematangkan program pemberian insentif terhadap pelaku ekonomi terdampak Covid-19. Salah satunya pembebasan sewa rumah susun sewa (rusunawa) milik pemda yang tersebar di lima lokasi.

Menurut rencana, pembebasan sewa selama tiga bulan dan setelah itu akan dievaluasi apakah perlu diperpanjang atau tidak. Pembebasan sewa ini berdampak pada penerimaan pemda. Sebagai gambaran, pendapatan sewa selama tiga bulan diprediksi mencapai Rp 900 juta.