Ratusan Ribu Alat Kesehatan di Sultra Belum Tersalurkan
Ratusan ribu alat kesehatan yang merupakan bantuan, baik dari pusat maupun swasta, menumpuk di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Lemahnya koordinasi membuat penyaluran alat kesehatan itu tidak maksimal.
Oleh
SAIFUL RIJAL YUNUS
·3 menit baca
KENDARI, KOMPAS — Ratusan ribu alat kesehatan bantuan dari berbagai pihak menumpuk di Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara. Hal ini menjadi sorotan beberapa pihak karena terjadi di tengah sulitnya mendapat alat kesehatan di masa pandemi Covid-19.
Pandemi Covid-19 terus menyebar di Sultra. Hingga Jumat (17/4/2020) sore, 27 orang tercatat positif. Satu orang pasien positif tercatat meninggal dan empat dinyatakan sembuh.
Saat ini, tercatat ada 348.000 masker bedah, 960 masker N95, 1.465 alat pelindung diri, 82 set alat pelindung diri, 26.600 pasang sarung tangan karet, 2.560 alat tes cepat, dan 418 thermo scanner di Dinkes Sultra. Ratusan ribu alat kesehatan dan APD ini bantuan dari sejumlah pihak, baik dari Kementerian Kesehatan maupun swasta.
Pelaksana Tugas Kepala Dinkes Sultra Andi Hasnah menuturkan, stok alat kesehatan di Sultra terhitung banyak dan cukup hingga beberapa waktu ke depan. Stok ini merupakan bantuan dari banyak pihak selama masa pandemi Covid-19. Namun, Hasnah menolak jika dikatakan, pihaknya sengaja menumpuk alat kesehatan itu. Dia beralasan, semuanya belum terdistribusikan.
Menurut Hasnah, penggunaan alat kesehatan harus efektif dan efisien. Pengiriman alat ke daerah berdasarkan penggunaan dan apa yang dibutuhkan. Terlebih, pandemi ini belum diketahui kapan akan berakhir. Selain itu, kata Hasnah, pelaporan penggunaan alat kesehatan juga harus dilakukan oleh daerah.
Selama ini, ia mengklaim sudah mengirimkan banyak alat medis, di antaranya 77.000 masker, 3.801 buah alat tes cepat, dan 93 APD telah dibagikan ke 17 kabupaten dan kota di Sultra. Ribuan masker juga mulai dibagikan ke masyarakat, khususnya di pasar-pasar di Kota Kendari.
”Masalahnya, harus ada laporan dulu, baru kita kirimkan jika meminta kembali. Jangan sampai di daerah terjadi penumpukan karena mereka juga punya anggaran untuk membeli alat,” tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang mempertanyakan menumpuknya alat kesehatan itu. ”Kita punya alatnya dan punya uangnya. Namun, kenapa tidak tersalurkan ke daerah. Dari 2,4 juta penduduk di Sultra, baru 500-an orang yang dites cepat dan sudah 27 orang terindikasi positif. Bisa dibayangkan jika yang diperiksa mencapai ribuan orang,” katanya.
Endang menilai, hal ini terjadi karena buruknya koordinasi dari provinsi ke daerah. Minimnya peran pemprov, khususnya Gubernur Sultra, membuat rantai komunikasi dan administrasi begitu berjenjang.
Kita punya alatnya dan punya uangnya. Namun, kenapa tidak tersalurkan ke daerah. Dari 2,4 juta penduduk di Sultra, baru 500-an orang yang diuji cepat dan sudah 27 orang terindikasi positif. Bisa dibayangkan jika yang diperiksa mencapai ribuan orang.
Koordinator Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sultra Dedet Ilnari Yusta mengatakan, hanya menerima alat kesehatan yang sebelumnya ada di Dinkes. Menurut dia, ratusan ribu alat kesehatan itu akan segera dikirimkan ke daerah yang membutuhkan. Namun, semuanya harus disertai permintaan dan pertanggungjawaban penggunaan alat kesehatan sebelumnya.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Baubau Roni Muchtar menuturkan, masih membutuhkan alat uji cepat. Pihaknya hanya mendapat 50 alat tes cepat dari provinsi. Padahal, kebutuhannya jauh lebih besar dari itu. ”Kami sudah bersurat meminta tambahan alat (tes cepat). Akan segera dikirimkan katanya,” ucap Roni.
Roni menyampaikan, Pemkot Baubau juga melakukan pengadaan sendiri, khususnya untuk masker dan APD berupa pakaian hazmat jahitan sendiri. ”Untuk APD level tinggi, kami tetap menunggu pembagian dari provinsi. Hanya saja, tentu tidak semua bisa dipenuhi, jadi kami juga berusaha memenuhi kebutuhan khususnya untuk tenaga medis,” katanya.