James Watt, Paralegal Walhi Diadili karena Kasus Pemanenan Sawit

James Watt (47) paralegal dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Sawit Watch ditangkap dan diadili atas kasus pemanenan sawit di tanah sengketa warga dan perusahaan.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Ilustrasi. Petugas menyortir buah sawit berkualitas baik dari buah sawit berkualitas buruk yang dikirim pemasok ke pabrik kelapa sawit PTPN III Hapesong, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 4 Februari 2020. Tapanuli Selatan. Kualitas buah sawit yang baik menjadikan pengolahan lebih efisien.

PALANGKARAYA, KOMPAS – James Watt (47) paralegal dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Sawit Watch didakwa memberi perintah kepada dua warga Desa Penyang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah untuk memanen buah sawit.

James Watt ditangkap pada Sabtu 7 Maret 2020 lalu di Jakarta tepatnya di mess atau rumah perlindungan milik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional. Beberapa polisi dari Polda Kalimantan Tengah datang ke Jakarta untuk menangkap dirinya.

Sebelum James ditangkap, polisi juga menangkap dua orang lainnya yakni Didik dan Hermanus karena memanen sekitar 13-18 tandan sawit di lokasi yang hingga kini masih bermasalah antara warga Desa Penyang dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Baca juga; Disayangkan, Tiada Kementerian Tenaga Kerja dalam Perpres ISPO Kebun Sawit

DEDI SUSANTO

Proses penangkapan dua warga Penyang di Desa Penyang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Senin (17/2/2020).

Pada Senin (20/4/2020) pagi sidang untuk James Watt digelar di Pengadilan Negeri Sampit, Kotawaringin Timur. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmi Amalia membacakan tanggapan atas eksepsi atau notakeberatan yang diajukan kuasa hukum James Watt.

Rahmi menjelaskan, terdapat tiga poin dalam tanggapan tersebut yakni, dakwaan yang diajukan pihaknya sudah sesuai Undang Undang yang berlaku, lalu pihaknya tidak menerima eksepsi kuasa hukum, dan meminta hakim melanjutkan perkara.

James Watt didakwa dengan pasal berlapis yakni Pasal 107 huruf d Undang Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) KHUP dan Pasal 363 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KHUP. Hakim Ketua AF Joko Sutrisno memberikan waktu satu minggu lagi sebelum mengambil keputusan terhadap nota keberatan yang diajukan.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Ilustrasi. Eddis Parlindungan Purba, pekebun sawit mandiri di Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Selasa (4/2/2020), menunjukkan potongan melintang buah sawit yang dipetik di kebunnya.

Bama Adiyanto, kuasa hukum James Watt usai sidang mengatakan,  JPU tidak membantah materi eksepsi dari tim kuasa hukum mengenai keabsahan kepemilikan tanah. Dalam materi itu, kepemilikan tanah yang hingga kini masih menjadi konflik merupakan sumber masalah yang tidak dibahas oleh JPU.

"Ini harusnya bisa jadi pertimbangan hakim untuk membatalkan perkara ini dan mengabulkan permohonan eksepsi," kata Bama yang juga merupakan kuasa hukum terdakwa. “James Watt adalah seorang paralegal. Bersama warga, ia berusaha memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat," jelas Bama.

Baca juga; Tahun 2025, Pekebun Sawit Wajib Sertifikasi ISPO

Sebelumnya tim kuasa hukum James Watt mengajukan nota keberatan atas dakwaan Jaksa terhadap James Watt. Aryo Nugroho, salah satu tim kuasa hukum James Watt, di luar sidang mengatakan, dakwaan yang dilontarkan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat karena tidak menguraikan keabsahan kepemilikan tanah yang merupakan sumber masalah. Tindakan pemanenan merupakan bentuk penolakan masyarakat terhadap perusahaan yang mengolah lahan milik mereka.

“Banyak hal yang janggal dalam kasus ini, salah satunya persoalan barang bukti, mengapa bisa ditulis 4,3 ton yang dicuri, selain itu seharusnya ada uraian dulu tentang lahan yang menjadi lokasi panen,” kata Aryo usai sidang.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Ilustrasi. Buruh sawit sedang memanen di salah satu perusahaan sawit di Kabupaten Seruyan pada akhir tahun 2019 lalu.

Tim kuasa hukum pun menilai ada rekayasa hukum yang terjadi dalam kasus penangkapan James Watt dan dua warga lainnya. Hal itu juga disampaikan dalam pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum.

Baca juga; Di Tengah Wabah Covid, Buruh Sawit Tetap Bekerja di Kebun

Diketahui, usai penangkapan James Watt, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Save Our Borneo (SOB), Justice, Peace, and Integrated Creation (JPIC) Kalimantan, dan beberapa lembaga lain membentuk Koalisi Pelindung Pejuang Agraria dan Lingkungan. Koalisi itu dibentuk atas dasar banyaknya pejuang agraria yang dikriminalisasi.

Menurut Bama, yang juga anggota Koalisi Pelindung Pejuang Agraria dan Lingkungan, peran paralegal telah ditegaskan dalam Undang Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada juga dalam pasal 66 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

“Seorang pejuang lingkungan atau paralegal seperti James Watt seharusnya tidak dapat dituntut secara pidana ataupun perdata,” ungkap Bama.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Kayu yang sudah ditebang oleh perusahaan perkebunan sawit di lokasi yang diklaim Warga Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalteng sebagai wilayah kelola adat mereka, Minggu (20/1/2019). Di lokasi itu warga Kinipan kerap berburu dan meramu obat.

Sejak 2 September 2019 lalu, James Watt, menurut Bama, telah ditunjuk secara resmi oleh warga Desa Penyang untuk mendampingi perjuangan mereka atas lahan yang dikuasai PT HMBP sejak puluhan tahun lalu. Saat itu, Ia bersama warga mengumpulkan data dan bukti pelanggaran perusahaan yang merupakan tugas paralegal.

Mereka mendapati PT HMBP telah melakukan aktivitas perkebunan di luar izin dan Hak Guna Usaha (HGU). James Watt dan warga desa Penyang menginisiasi pertemuan dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Rekomendasi pertemuan tersebut, mereka membentuk kelompok tani bernama Sahai Hapakat.

Bama menjelaskan, dari hasil pertemuan tersebut terdapat 177 hektar lahan yang dinilai berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) yang masih diolah oleh perusahaan. Masyarakat pun tidak bisa mengelola lahan tersebut dan melakukan penolakan dari waktu ke waktu di antaranya dengan cara memanen buah sawit. Namun pemanenan buah sawit oleh Hermanus dan Didik yang berujung penangkapan.

Baca juga; Indonesia Genjot Produksi Sawit Berkelanjutan

Sebelumnya, Manajer Legal PT HMBP Wahyu Bimo saat dihubungi Kompas melalui saluran telepon mengungkapkan, seharusnya sudah tidak ada masalah antara perusahaan dan masyarakat. Menurutnya, pihaknya sudah melakukan mediasi bersama pemerintah daerah dan juga perwakilan masyarakat.

“Lahan itu memang diproyeksikan untuk membangun kebun plasma, koperasinya juga sudah ada, yang tergabung dalam penolakan, termasuk yang melakukan pemanenan itu bukan bagian dari koperasi untuk plasma,” kata Bimo.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Tim Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah turun ke lokasi kebakaran yang diindikasi masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha perkebunan sawit PT Nusantara Sawit Persada, di Desa Kandan, Kecamatan Kota Besi, Kotawaringin Timur, Kalteng, Rabu (12/8).

Bimo menjelaskan, untuk kasus yang sedang dijalani James Watt dan dua warga lainnya merupakan pidana yang sepenuhnya diserahkan ke penegak hukum. Meskipun demikian, pihaknya membuka kesempatan agar semua warga bisa bergabung dalam koperasi dan mengelola plasma agar tak ada lagi konflik.

“Semua rekomendasi juga sudah dijalankan, jadi seharusnya sudah tidak ada masalah,” ujar Bimo.