Kendari Tunggu Transfer Anggaran untuk Jaring Pengaman Masyarakat

Pemkot Kendari mengharapkan pemerintah pusat segera mentransfer kebutuhan anggaran dari APBD yang telah direalokasi. Anggaran itu dibutuhkan untuk program jaring pengaman sosial masyarakat di tengah pandemi.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Petugas gabungan melakukan pemeriksaan ketat di perbatasan kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (1/4/2020), untuk mencegah penyebaran Covid-19.

KENDARI, KOMPAS — Di tengah pengajuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mengharapkan pemerintah pusat segera mentransfer kebutuhan anggaran dari APBD yang telah direalokasi. Anggaran itu dibutuhkan untuk program jaring pengaman sosial masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan mereka yang terdampak langsung pandemi Covid-19.

”Yang kami paling butuhkan itu bantuan untuk jaring pengaman sosial. Sebab, ada 21.000 keluarga miskin di Kota Kendari yang membutuhkan bantuan, dan itu bukan sehari-dua hari. Belum termasuk masyarakat yang terkena PHK. Sementara keuangan daerah terbatas. Oleh karena itu, kami telah bersurat ke Kemendagri dan Kemenkeu terkait kondisi kami di sini,” kata Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir, di Kendari, Kamis (23/4/2020).

Menurut Sulkarnain, anggaran dari APBD Kendari yang telah disesuaikan untuk menghadapi pandemi Covid-19 sebesar Rp 62 miliar. Namun, anggaran yang telah siap saat ini baru sebesar Rp 12 miliar. Adapun sisa Rp 50 miliar lagi masih menunggu transfer dari pusat, terutama yang terkait dana alokasi khusus.

Dari Rp 12 miliar yang siap itu, sebanyak Rp 8 miliar telah digunakan untuk pembelian alat pelindung diri, alat kesehatan, hingga bantuan sembako. Karena itu, dana yang tersisa di kas daerah untuk penanganan wabah Covid-19 saat ini tinggal Rp 4 miliar.

Hingga pekan keempat April, Sulkarnain melanjutkan, sebanyak 16.000 paket sembako telah dibagikan kepada warga miskin di Kendari. Direncanakan, hingga pekan depan, sebanyak 21.000 paket akan dibagikan. Anggaran juga digunakan untuk pembelian alat pelindung diri, ventilator, dan penambahan ruangan isolasi dari 28 ranjang menjadi berkapasitas 50 ranjang.

Jumlah warga miskin di Kendari sebanyak 21.000 keluarga. Jumlah ini di luar masyarakat yang mengalami pemutusan kerja di tengah pandemi. Sementara bantuan dari Kementerian Sosial untuk Kendari hanya untuk 10.500 keluarga, dengan anggaran Rp 600.000 per keluarga. Jumlah tersebut pun dinilai masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama beberapa pekan ke depan.

Baca juga: Realokasi Anggaran untuk Tangani Wabah Covid-19

Di tengah situasi ini, tambah Sukarnain, pihaknya tetap mengajukan PSBB untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Sebab, penyebaran virus masih terus terjadi dan arus pergerakan orang akan meningkat pada Ramadhan ini. Pengajuan PSBB telah dikirimkan ke Pemprov Sultra untuk dievaluasi sebelum dikirim ke Kementerian Kesehatan.

Sebelumnya, sejumlah upaya pembatasan kegiatan dilakukan. Pelarangan mudik bagi aparatur sipil negara (ASN) telah dikeluarkan oleh Pemkot Kendari dengan sanksi pemotongan tunjangan selama enam bulan. Hanya, pembatasan bagi masyarakat umum sulit untuk dilakukan.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir

Sulitnya pembatasan itu disebabkan posisi Kendari sebagai ibu kota provinsi yang menjadi pusat lalu lintas warga dari sejumlah daerah lain di Sultra. Hal ini membuat potensi arus mudik cukup besar.

”Sejauh ini berbagai persiapan telah kami lakukan. Tapi, kalau ditanya siap atau tidak siap melakukan PSBB, saya bisa bilang kami belum siap. Akan tetapi, mau tidak mau kita harus mengambil langkah. Yang paling diperlukan terkait jaring pengaman sosial. Apalagi, angka penyebaran Covid-19 terus terjadi,” ujar Sulkarnain.

Angka penyebaran Covid-19 di Kendari menembus 23 kasus, di mana dua orang meninggal dan empat orang sembuh. Sebanyak 17 orang masih dalam perawatan dan pemantauan secara kontinu. Kota Kendari menjadi penyumbang angka pasien positif Covid-19 terbesar di Sultra, yang hingga Kamis tercatat sebanyak 36 kasus positif.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sultra La Ode Rabiul Awal mengatakan, selama empat hari terakhir, tidak ada penambahan kasus positif Covid-19 di Sultra. Meski begitu, pengujian sampel terus dilakukan dan menunggu hasil dari laboratorium di Makassar, Sulawesi Selatan.

”Sebanyak 71 sampel masih kami tunggu hasil laboratoriumnya. Upaya untuk menekan penyebaran juga dilakukan di semua daerah,” kata Rabiul.

Di tengah situasi seperti ini, Rabiul mengatakan, semua orang harus lebih sadar untuk menjaga jarak, memakai masker, dan tidak keluar rumah. Warga yang merasa sakit agar segera memeriksakan diri dan melaporkan ke pemerintah atau fasilitas kesehatan terdekat. Hal tersebut efektif memutus rantai penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.

Baca juga: Korban Jiwa Terkait Covid-19 di Indonesia Jauh Lebih Besar