Kediri Luncurkan Situs Cekbansos agar Penyaluran Bantuan Transparan
Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, membuat aplikasi cekbansos guna menjamin agar penyaluran bansos Covid-19 transparan. Peranti ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga perangkat kelurahan.
Oleh
DEFRI WERDIONO
·3 menit baca
KEDIRI, KOMPAS — Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, meluncurkan website cekbansos guna menjamin penyaluran bantuan sosial terhadap warga terdampak Covid-19 transparan. Di Kota Kediri terdapat 23.850 keluarga terdampak Covid-19 yang menerima bansos.
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan, cara ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penerima bantuan yang tidak sesuai sasaran. Selain itu, juga selaras dengan imbauan Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Cekbansos sendiri sudah dipakai sejak tiga hari lalu.
”Supaya tidak manual. Jadi, kami integrasikan dengan data dinas kependudukan dan catatan sipil. Hal ini dilakukan karena jumlah penerima bansos banyak sehingga semua masyarakat bisa mengecek,” ujarnya saat dihubungi, Senin (4/5/2020) sore.
Melalui laman http://cekbansos.kedirikota.go.id, tidak hanya masyarakat yang akan terbantu. Perangkat kelurahan juga mendapat kemudahan dalam melakukan verifikasi. Adapun warga bisa mengetahui apakah dirinya menerima bantuan atau tidak, jenis bantuan apa yang diterima, apakah bansos Covid-19 atau bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Kediri Apip Permana menambahkan, Pemkot Kediri juga memberikan paket bansos Covid-19 berupa Kartu Sahabat yang merupakan kartu yang bisa diuangkan ke Bank Jatim senilai Rp 200.000, 10 kilogram beras, dan 2 buah masker.
Paket bansos Covid-19 berupa Kartu Sahabat yang merupakan kartu yang bisa diuangkan ke Bank Jatim senilai Rp 200.000, 10 kilogram beras, dan 2 buah masker.
”Bantuan diberikan kepada warga terdampak Covid-19 yang tidak tercakup dalam Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan nontunai daerah (BNPTD), dan bantuan pangan nontunai/Kemensos (BNPT). Bansos diberikan April-Juni,” ucapnya.
Pemkot Kediri menyiapkan anggaran Rp 20,3 miliar untuk penanganan Covid-19 yang diambil dari perubahan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan. Jika dana ini tidak cukup, Pemkot Kediri akan menggunakan skema Belanja Tidak Terduga dan Perubahan Dana Alokasi Umum.
Adapun perkembangan kasus Covid-19 di Kota Kediri, berdasarkan data Satgas Covid-19 Jawa Timur per 3 Mei, ada 224 orang dalam pemantauan (ODP) yang terdiri dari 28 orang yang masih dipantau, 191 telah selesai dipantau, dan 5 orang meninggal. Adapun jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 18 orang, terdiri dari 2 orang meninggal, 10 orang telah selesai dirawat, dan 6 orang masih dirawat. Sementara kasus positif ada 9 orang positif, 6 orang di antaranya sembuh dan 3 orang masih dirawat.
Evaluasi
Pemerintah Kota Batu tengah mengevaluasi penyaluran bansos tahap pertama bagi warga terdampak Covid-19. Evaluasi dilakukan untuk menghindari penyaluran bantuan yang berpotensi tidak sesuai sasaran.
Seperti diketahui, Pemkot Batu telah menyalurkan bansos tahap pertama 30 April dan berlanjut pekan ini. Untuk tahap pertama, bantuan diberikan kepada 933 keluarga dengan nilai Rp 1 juta per keluarga selama dua bulan. Penyaluran bansos tahap pertama ini didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Di Batu terdapat 28.298 keluarga terdampak Covid-19. Dari jumlah tersebut, ada 8.307 keluarga masuk DTKS dan 19.991 keluarga non-DTKS. Rencananya pemberian bansos bagi warga non-DTKS dilakukan menyusul.
”Ada evaluasi pembagian bantuan tahap pertama. Bagi yang sudah meninggal atau pindah alamat, bantuan tidak diberikan. Dananya kembali ke kas daerah dengan dibuatkan berita acara. Hal ini sekaligus sebagai bahan perbaikan data,” ujar Ketua Satuan Tugas Covid-19 Kota Batu M Chori.
Untuk DTKS, menurut Chori, pembaruan data terakhir dilakukan tahun 2015. Artinya masih ada kelemahan di data itu, seperti ada warga yang sudah meninggal dan pindah alamat tetapi masih terdata sehingga datanya perlu diperbaiki sambil jalan.
Masih ada kelemahan di data itu, seperti ada warga yang sudah meninggal dan pindah alamat tetapi masih terdata.
Pemkot Batu sendiri menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp 59,5 miliar menjadi Rp 102 miliar dengan rincian untuk penanganan kesehatan Rp 40,14 miliar, jaring pengaman sosial Rp 60 miliar, serta anggaran keamanan dan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Tugas Covid-19 senilai Rp 1,92 miliar.
Di Batu hingga 3 Mei—berdasarkan data Satgas Covid-19 Jawa Timur--terdapat 188 ODP yang terdiri dari 43 orang masih dipantau dan 145 orang telah selesai dipantau. Adapun PDP berjumlah 26. Sebanyak 14 orang masih dalam perawatan, 10 orang selesai dirawat, dan 2 orang meninggal. Adapun jumlah kasus positif Covid-19 ada 3 kasus. Satu orang sembuh, dan dua masih dirawat.