Pendataan Calon Penerima Bansos di DIY Belum Rampung

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Sejumlah orang menata bantuan kebutuhan pokok dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang akan diberikan pada para pelaku wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (24/4/2020), di gedung Graha Wana Bhaktiyasa, Kota Yogyakarta. Pemberian bantuan itu untuk meringankan beban para pelaku wisata yang terkena dampak pandemi Covid-19.

YOGYAKARTA, KOMPAS — Pendataan warga calon penerima bantuan sosial terdampak pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta belum rampung. Masih dibutuhkan sinkronisasi data guna mencegah adanya penerima bantuan sosial ganda.

Berdasarkan data sementara, ada sekitar 130.000 rumah tangga di DIY yang  akan menerima bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos). ”Data yang berhak menerima bansos sudah kita punya. Dalam beberapa hari ke depan, tinggal kroscek dengan data kabupaten/kota,” kata Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji saat ditemui di kompleks Kantor Gubernur DIY, Kota Yogyakarta, Rabu (6/5/2020).

Kadarmanta menjelaskan, bansos yang akan diberikan kepada warga terdampak Covid-19 terdiri atas berbagai jenis. Ada bansos Kemensos, bansos Pemda DIY, dan bansos pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, ada juga bansos yang bersumber dari dana desa.

Meski ada beberapa jenis, setiap warga hanya boleh menerima satu jenis bansos. Oleh karena itu, sinkronisasi data peneriman di antara institusi pemerintah terkait sangat penting untuk dilakukan.

Baca juga : Kasus Covid-19 Melonjak, DIY Belum Ajukan PSBB

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Petugas Dinas Perhubungan DIY memeriksa pengendara dari luar daerah yang melintas di Jalan Magelang-Yogyakarta, di Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, DIY, Jumat (24/4/2020). Kendaraan diwajibkan melalui jalan utama agar dapat dilakukan pemeriksaan terkait penapisan guna mencegah penyebaran Covid-19 di DIY.

Kadarmanta memaparkan, pihaknya sudah memiliki data warga calon penerima bansos. Namun, data tersebut masih harus disinkronisasi dengan milik pemerintah kabupaten/kota di DIY. Selain itu, sinkronisasi juga mesti dilakukan dengan data calon penerima bansos dari Kemensos.

Menurut Kadarmanta, berdasarkan konferensi video dengan Kemensos pada 17 April 2020, awalnya ada 125.000 rumah tangga di DIY yang akan menerima bansos Kemensos. Namun, berdasarkan data terbaru, jumlah penerima menjadi sekitar 130.000 rumah tangga.

Berdasarkan rencana, Kemensos akan memberikan bansos senilai Rp 600.000 per bulan kepada setiap penerima. Pemberiannya akan diberikan selama tiga bulan. ”Bantuan itu akan diberikan dalam bentuk uang tunai,” kata Kadarmanta.

Sementara itu, jumlah penerima bansos dari Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota belum bisa dipastikan. Hal ini karena data penerima bansos tersebut masih harus disinkronisasi.

”Jangan sampai ada yang tidak dapat. Yang berhak harus mendapatkan, entah itu dari dana desa, dana kabupaten/kota, dana provinsi, atau dana pemerintah pusat,” papar Kadarmanta.

Jangan sampai ada yang tidak dapat. Yang berhak harus mendapatkan, entah itu dari dana desa, dana kabupaten/kota, dana provinsi, atau dana pemerintah pusat.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Sejumlah orang menata bantuan paket sembako dari Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas yang akan disalurkan untuk mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Jumat (17/4/2020), di Auditorium UNY, Kabupaten Sleman, DIY. Dalam kesempatan itu, Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas menyalurkan 600 paket bantuan sembako untuk mahasiswa UNY yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kadarmanta menyebutkan, sinkronisasi data penerima bansos tersebut ditargetkan selesai awal pekan depan. Setelah sinkronisasi selesai, diharapkan pencairan bansos bisa segera dilakukan.

”Mudah-mudahan semoga kita segera punya angka pastinya pada awal-awal minggu depan. Kalau sudah final datanya, ya, segera cair,” ucapnya.

Kepala Dinas Sosial DIY Untung Sukaryadi mengatakan, proses pendataan warga penerima bansos harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini penting agar data penerima bansos benar-benar akurat dan valid. ”Proses pendataan ini tidak bisa disederhanakan, harus akurat,” katanya.

Untung menuturkan, jika data penerima bansos tidak valid, hal itu bisa menimbulkan persoalan sosial. Sebab, warga yang tidak menerima bansos bisa merasa cemburu dengan warga lain yang mendapatkannya.

Baca juga : ”Kampung Inggris” Sunyi oleh Pandemi