Pemprov Jatim Siapkan Bantuan untuk 95.000 Keluarga Perantau
Pemprov Jatim menyiapkan paket bantuan sosial bagi warga luar daerah yang terdampak wabah Covid-19 di provinsi itu.
Oleh
AMBROSIUS HARTO
·4 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan paket bantuan sosial bagi warga luar daerah yang tinggal di Jatim dan terdampak wabah coronavirus disease 2019 (Covid-19). Calon penerima ialah mereka yang mengelola atau bekerja di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terpaksa berhenti beroperasi sebagai dampak pandemi.
Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Minggu (10/5/2020), wabah memaksa pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Omzet UMKM turun karena sepi konsumen, bahkan ada yang bangkrut dan tutup.
”Kami mencoba menyiapkan bantuan sosial kepada warga non-Jatim yang sedang berada di sini dan terdampak Covid-19,” ujar Khofifah.
Banyak warga di Jatim merupakan perantau asal luar provinsi dan belum mengubah status kependudukan. Pada masa wabah ini, mereka kesusahan, bahkan tidak bisa, pulang kampung. Kondisi itu membuat mereka sulit melanjutkan hidup tanpa sentuhan bantuan karena pendapatan hilang.
Mekanisme mendapatkan bantuan sosial bagi para perantau di Jatim itu dengan mendaftar pada laman https://radarbansos.jatimprov.go.id/. Setelah itu, pendaftar kemudian diverifikasi oleh tim terpadu.
Khofifah menjelaskan, bantuan yang disiapkan ialah dana Rp 200.000 per bulan untuk tiga bulan. Kuota penerima bantuan sebanyak 95.000 keluarga dengan kartu tanda penduduk bukan wilayah Jatim. Kuota itu merupakan bagian dari bantuan keuangan khusus yang disiapkan oleh Jatim.
Surabaya terbanyak
Penduduk Jatim yang terdampak Covid-19 sebanyak 655.000 keluarga yang tersebar di 38 kabupaten/kota di provinsi berpopulasi 40 juta jiwa ini. Bantuan itu dialokasikan dari APBD 2020 senilai Rp 549,9 miliar. Adapun bantuan untuk 95.000 keluarga perantau nilai totalnya Rp 69,6 miliar atau 12,6 persen dari yang dialokasikan.
Sejak kasus pertama Covid-19 di Jatim diumumkan pada 17 Maret, provinsi telah menggalang dan menyalurkan bantuan kelengkapan penanganan wabah, terutama untuk tim kesehatan dan kelompok masyarakat. Tim telah menyebarkan 1,2 juta masker medis, 209.000 sarung tangan medis, hampir 72.000 pakaian coverall, hampir 31.000 alat tes cepat, dan 7.000 liter cairan pembersih.
Terkait perkembangan situasi wabah, menurut catatan pada Minggu malam, menunjukkan ada 1.491 warga positif Covid-19 dengan rincian 149 jiwa meninggal atau 9,9 persen, 1.098 pasien dirawat, dan 244 orang dinyatakan sembuh.
Selain itu, tercatat 4.031 pasien dalam pengawasan (PDP), sebanyak 388 jiwa di antaranya telah meninggal. Juga ada 21.254 orang dalam pemantauan (ODP) yang 74 jiwa di antaranya meninggal. Kematian PDP dan ODP perlu dikonfirmasi lagi apakah karena Covid-19 atau bukan dengan hasil uji usap (swab) laboratorium yang telah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah.
Dari situasi tadi, wilayah terparah kasus Covid-19 ialah ibu kota provinsi, Surabaya, diikuti Sidoarjo, daerah penyangga Surabaya. Kedua wilayah ini dan Gresik (urutan ke-7) sedang dalam masa tahap pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kurun 27 April-11 Mei. PSBB di wilayah metropolitan Surabaya Raya ini telah diputuskan diperpanjang dua pekan sampai dengan Senin (25/5), yang bertepatan dengan Lebaran.
Di Surabaya, tercatat 708 warga positif dengan rincian 84 jiwa meninggal, 518 pasien dirawat, dan 106 orang dinyatakan sembuh. Tingkat kematian masih tinggi, yakni 11,8 persen.
Meski masih dalam masa PSBB, statistik wabah memperlihatkan belum ada tanda-tanda pandemi mereda. Situasi serupa dialami oleh Sidoarjo dengan 186 warga positif yang 19 jiwa di antaranya meninggal, 153 pasien dirawat, dan 14 orang dinyatakan sembuh.
Ketua Gugus Kuratif Satuan Tugas Covid-19 Jatim Joni Wahyuhadi mengatakan, PSBB memerlukan dukungan kuat dari publik agar efektif. Jika kepatuhan dalam PSBB rendah atau banyak pelanggaran, tujuan untuk menurunkan jumlah kasus, tingkat kematian, dan menangkal kemunculan gugus-gugus penularan baru, tidak akan tercapai.
”Kami meminta semua meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan aturan PSBB,” kata Joni.
Joni adalah Direktur RSUD dr Soetomo, Surabaya, satu dari tiga rumah sakit rujukan utama di Jatim dalam menangani pasien Covid-19. Dua RS lainnya ialah RSUD dr Saiful Anwar, Malang, dan RSUD dr Soedono, Madiun. Ketiga RSUD ini dikelola oleh Pemprov Jatim.
Joni pun mengingatkan publik untuk tetap jaga jarak fisik, memakai masker dan sarung tangan, serta tidak keluar rumah kecuali untuk kepentingan mendesak, seperti terkait kebutuhan pangan dan berobat. Selain itu, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta tetap menjaga asupan yang bergizi dan bervitamin.