Transparansi Data Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Sangat Dibutuhkan

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Warga saat menerima bantuan beras dari Bupati Bogor yang disalurkan petugas dari Kantor Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Selasa (5/5/2020). Bantuan bupati terkait pelaksanaan kompensasi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini berupa beras seberat 30 kilogram kepada setiap keluarga yang terdata oleh dinas sosial.

BANDUNG, KOMPAS — Transparansi data penerima bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 di Jawa Barat sangat dibutuhkan. Hal itu berpotensi membuat pengawasannya jauh lebih ketat guna menekan penyalahgunaan.

Saat ini, jumlah penerima bansos di Jawa Barat sekitar 9,38 juta rumah tangga. Hingga Senin (11/5/2020), bansos di Jabar sudah tersalurkan untuk 160.000 rumah tangga.

Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Daud Achmad, di Bandung, Senin (11/5/2020), menyatakan, jumlah para penerima ini berasal dari berbagai sumber. Beberapa sumber disebut berasal dari Presiden, Kementerian Sosial, usulan pemerintah kabupaten dan kota, hingga alokasi dana desa.

Data penerima sosial ini, tutur Daud, perlu ditata dengan baik karena jumlah data yang banyak dan kompleks tersebut perlu transparansi agar tepat sasaran. Karena itu, data penerima bantuan tersebut direncanakan terbuka untuk publik sehingga bisa diawasi berbagai pihak.

Baca juga: Publik Menolak Politisasi Bansos

Kompas/Wawan H Prabowo

Warga mendatangi Kantor Pos Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, untuk mencairkan bantuan sosial (bansos) tunai, Sabtu (25/4/2020). Bansos tunai bagi warga terdampak Covid-19 tersebut akan disalurkan kepada 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai bantuan Rp 600.000 per KPM per bulan.

Daud berharap wacana pembukaan data penerima bansos ke publik ini bisa diterima dan berjalan. ”Data ini sekarang masih olah digital. Semoga tidak ada aturan yang menghalangi kami untuk membuka data bantuan dana penerima bansos ini sehingga pengawasan dari publik bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Selain itu, Daud berujar, meski ada anjuran dari Presiden untuk memberikan bantuan berupa uang tunai, pihaknya tetap menyediakan bantuan nontunai bagi warga terdampak pandemi Covid-19 ini. Menurut dia, bantuan nontunai diberikan untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat, terutama pangan, bisa terpenuhi dengan optimal.

”Kami telah mengadakan survei dan menunjukkan 54 persen warga mengharapkan bantuan tunai dan nontunai. Kalau diberikan tunai saja, takutnya warga akan membelikan dana tersebut untuk hal lain. Apalagi, saat ini sudah menjelang Lebaran,” ujarnya.

Bantuan berkualitas

Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan bantuan nontunai berupa kebutuhan pokok, terutama pangan, berasal dari barang berkualitas, seperti telur dan bahan pokok. Prosedur yang ketat diberlakukan sehingga sampai ke warga dengan mutu yang baik.

”Yang pasti, bansos yang sampai ke rumah penduduk harus berkualitas. Jika ada masalah terkait distribusi, tolong manajemen waktu (penyimpanan) diperbaiki,” ujarnya.

Yang pasti, bansos yang sampai ke rumah penduduk harus berkualitas. Jika ada masalah terkait distribusi, tolong manajemen waktu (penyimpanan) diperbaiki.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Warga saat menerima bantuan beras dari Bupati Bogor yang disalurkan petugas dari Kantor Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Selasa (5/5/2020).

Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Mohammad Arifin Soedjayana menuturkan, kualitas bantuan bansos dijamin berkualitas baik. Telur, misalnya, dicari yang tepat mutu dan layak konsumsi.

Penerapan standar mutu dilakukan untuk menjamin bahan-bahan yang ada tetap segar dan tidak busuk. Arifin berujar, pihaknya segera bergerak cepat menggeser telur mencegah pembusukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah rotasi distribusi bahan-bahan ke daerah lainnya.

”Masa layak konsumsi telur adalah sampai 12 hari penyimpanan di suhu ruang. Namun, kami tidak mau mengambil batas waktu maksimal sehingga menerapkan bahwa batas kedaluwarsanya adalah 10 hari,” kata Arifin.

Baca juga: Bansos Tunai Dicairkan di Purbalingga