Babak Baru Pembatasan Sosial Berskala Mikro di Jabar

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Sukarelawan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mengantarkan makanan kepada warga di salah satu RT yang menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). Penerapan PSBM dilakukan setelah ada warga di RT tersebut yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Pembatasan sosial kala pandemi Covid-19 di Jawa Barat memasuki babak baru. Jangkauannya direduksi dari skala provinsi menjadi tingkat desa. Kebijakan ini melahirkan harapan sekaligus tantangan.

Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) menyusuri jalan berkelok di Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (4/6/2020) siang. Mobil boks itu mengangkut 200-an nasi kotak menuju salah satu RT di RW 003 yang menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). Mobil berhenti di mulut gang.

Di sana terbentang spanduk bertuliskan ”Kawasan Wajib Pakai Masker. Sering Cuci Tangan Pakai Sabun”. Orang yang masuk ke kawasan itu diperiksa suhu tubuhnya. Fasilitas cuci tangan disediakan di beberapa titik. Warga tidak mengambil langsung bantuan makanan itu. Satuan tugas (satgas) penanganan Covid-19 tingkat RW yang mengantarnya ke setiap rumah penerima bantuan sehingga tidak menimbulkan kerumunan warga.

Penerima bantuan adalah 225 warga yang mengikuti tes usap tenggorokan (swab) dengan metode reaksi rantai polimerase (PCR), Selasa (2/6/2020). Mereka dites setelah seorang warga di RT tersebut terkonfirmasi positif Covid-19. Tidak hanya membagikan makanan, tim sukarelawan juga mengukur suhu tubuh warga. Sekitar 1,5 jam berlalu, baru setengah dari total bantuan makanan tersalurkan.

Jamil Abdul Hakim (26), anggota Karang Taruna Desa Tanimulya, turut menjadi sukarelawan. Meski masuk-keluar gang, ia tidak mengeluh. Baginya, kerja sama semua pihak, termasuk pemuda, sangat berarti agar isolasi warga selama PSBM berjalan dengan baik. Bersama sejumlah rekannya, Jamil bertugas bergantian setiap hari. Mereka tak bosan mengingatkan warga agar selalu menggunakan masker saat di luar rumah.

Ada juga sukarelawan yang berjaga di pos masuk RT, menjaga jangan sampai ada pendatang yang tidak memakai masker masuk. Waluyo (58), seorang warga penerima bantuan, mengapresiasi kebijakan PSBM itu. Apalagi, warga diberi nasi kotak dan diperiksa suhu tubuhnya setiap hari. ”Ini bagus untuk memastikan kesehatan warga. Sebab, virus korona bisa menginfeksi siapa saja,” ujarnya.

Ia berharap hasil tes dapat diumumkan cepat. Hal ini untuk mengurangi kekhawatiran warga dan mereka bisa beraktivitas kembali dengan menerapkan protokol kesehatan. Kepala Desa Tanimulya Lili Suhaeli Bakhtiar mengatakan, warganya di RW 003 yang terkonfirmasi positif Covid-19 merupakan pedagang di Pasar Antri, Kota Cimahi, sekitar 5 kilometer dari desa.

Semula, Lili mengajukan 735 warga di RT tersebut untuk dites semua. Namun, yang disetujui oleh Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat hanya untuk 225 orang. ”PSBM diterapkan demi memutus penyebaran Covid-19. Jadi, akses dan aktivitas warga dibatasi sementara waktu,” ujarnya. Selama PSBM, warga mendapatkan bantuan makanan yang dimasak di dapur umum. Namun, karena keterbatasan dana, penyaluran makanan hanya sekali sehari.

Hasil tes usap warga baru diterima pada Sabtu (6/6/2020). Semua warga dinyatakan negatif Covid-19. Dengan begitu, akses wilayah kembali dibuka dan bantuan nasi kotak dihentikan. ”Akan tetapi, protokol kesehatan tetap dijalankan. Warga juga akan diberikan bantuan sembako,” ujar Lili.

Desa Tanimulya merupakan proyek percontohan PSBM di Jabar. Hal serupa dilakukan di beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Bandung, Subang, Kota Bogor, Tasikmalaya, dan Sukabumi. PSBM di Kota Tasikmalaya diterapkan di Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes. Sejumlah 100 orang menjalani tes usap setelah ditemukan kasus positif Covid-19 di sana.

”Meski kasusnya impor, kami tetap melaporkan ke Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar dan dilakukan pelacakan. Semoga dengan tes masif seperti ini lebih memudahkan memutus penularan Covid-19,” ujar Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. Di Subang, PSBM diberlakukan di Desa Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang.

Desa ini memiliki program ”Sauyunan Nata Desa Rasa Kota” untuk mengajak semua elemen masyarakat ambil bagian dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Saat mengunjungi desa tersebut, Rabu (3/6/2020), Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jabar Atalia Praratya Kamil mengatakan, dibutuhkan kolaborasi pemberdayaan dapur umum dan tes masif dalam menerapkan PSBM.

Tujuannya agar kebutuhan medis dan pangan warga terpenuhi. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tingkat provinsi di Jabar berakhir pada Jumat (29/5/2020). Sejumlah 15 kabupaten/kota diizinkan menerapkan normal baru atau adaptasi kebiasaan baru (AKB). Sementara 12 daerah lain melanjutkan PSBB secara parsial.

Tidak euforia

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengingatkan warga agar tidak menyikapi kebijakan ini dengan euforia, tetapi tetap patuh menerapkan protokol kesehatan. ”Pelaksanaan AKB akan dievaluasi. Jangan kaget kalau angkanya kurang baik (kasus positif Covid-19 kembali tinggi), PSBB akan diberlakukan lagi,” ujarnya di Kota Bandung, Jumat (29/5/2020).

Keputusan penerapan AKB diambil berdasarkan data tingkat reproduksi penularan Covid-19 di Jabar yang diklaim terkendali. Angkanya menurun menjadi di bawah 1 pada akhir Mei. Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar) yang diperbarui pada Minggu (7/6/2020) pukul 18.44 justru menunjukkan kasus positif berjumlah 2.404 orang atau bertambah 28 kasus dibanding hari sebelumnya.

Epidemiolog Universitas Padjadjaran, Dwi Agustian, menyebutkan, selain pembatasan sosial, dibutuhkan juga peningkatan deteksi dan respons dini agar pencegahan penularan Covid-19 lebih efektif. Hal ini sebagai fungsi penyelidikan epidemiologi di kabupaten/kota atau bahkan di fasilitas kesehatan primer, seperti puskesmas dan klinik, untuk menyentuh populasi yang rentan.

Pelonggaran pembatasan sosial menuju AKB memang melambungkan harapan roda ekonomi kembali menggeliat. Namun, tanpa kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan, potensi penularan gelombang kedua akan kian terbuka.