Penolakan Terbuka Warga di Sulsel

Sejumlah daerah mencatatkan penambahan kasus penularan Covid-19 yang tinggi. Tiga provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan, dalam perhatian khusus pemerintah.

KOMPAS/RENY SRI AYU

Spanduk penolakan dipasang warga di ujung gang di Jalan Cumi-cumi, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (7/6/2020). Di tengah pandemi Covid-19 di Sulsel yang belum mereda, warga justru menunjukkan reaksi perlawanan secara terbuka.

MAKASSAR, KOMPAS — Bulan keempat pandemi Covid-19, respons keras publik muncul. Di Sulawesi Selatan, terutama di Makassar, yang juga episentrum pandemi, warga menolak tes cepat, mengambil paksa  jenazah pasien dalam pengawasan ataupun positif di rumah sakit, hingga mengusir petugas tes cepat.

Di sejumlah wilayah di Makassar, Minggu (7/6/2020), portal-portal berikut spanduk banyak dipasang di jalan masuk permukiman hingga gang-gang. Umumnya spanduk bertuliskan ”dilarang masuk, warga menolak rapid test”. Sebagian warga berjaga-jaga di sekitar portal.

Hal itu di antaranya tampak di sepanjang Jalan Sunu, Panammpu, Tinumbu, Barukang, Pasar Cidu, Jalan Cakalang, Jalan Da’wah, dan Cumi-cumi. Hampir semua lorong dipasangi spanduk sekaligus portal. Sebelumnya, Sabtu (6/6/2020), sejumlah jalan besar dan utama juga dipasangi spanduk serupa sebelum dicabut.

”Ini kemauan seluruh warga. Mereka menolak jika akan di-rapid test. Warga  tidak percaya,” kata Dedi Sasmita (45), warga Jalan Sunu, kemarin. Awalnya, warga patuh dan  tinggal di rumah selama PSBB meskipun banyak yang  kehilangan mata pencarian. Belakangan, kata Dedi, warga melihat ketidakberesan.  Banyak warga yang seharusnya dapat bantuan sosial malah tidak mendapatkannya dan sebaliknya.

Warga khawatir akan dibawa ke tempat isolasi atau rumah sakit jika hasil tes cepat menunjukkan positif. Padahal, sebagian dari warga merupakan pekerja harian yang telah kehilangan mata pencarian. Tidak hanya menolak tes dan mengusir petugas, warga juga mengambil paksa jenazah berstatus pasien dalam pengawasan (PDP), bahkan positif, di rumah sakit. Dua kasus terakhir terjadi di RSKD Dadi dan RS Labuang Baji.

Warga menyerbu ruang jenazah dan mengarak jenazah pulang. Belakangan diketahui, hasil uji usap tenggorokan (swab) kedua pasien yang meninggal itu positif. Warga pun menuding pemberian status PDP itu kedok rumah sakit  untuk klaim biaya perawatan. Wahyudi Muchsin dari Bagian Humas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar membantah tudingan ini. Menuduh rumah sakit atau tenaga kesehatan mengambil untung di tengah situasi ini tak berdasar.

”Tuduhan itu terlalu  keji. Para tenaga kesehatan yang bertugas bertaruh nyawa. Mereka meninggalkan keluarga. Banyak yang terpapar,” katanya. Di tengah  pandemi seperti ini, kata dia, seluruh pasien memang akan ditangani dan diperlakukan sebagai PDP. Itu adalah bentuk kehati-hatian dan menjaga keselamatan petugas kesehatan. Persoalannya, hasil uji swab banyak yang keluar setelah pasien meninggal.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sudah berkoordinasi dengan rumah sakit dan aparat keamanan. Penjagaan di rumah sakit akan diperkuat. ”Pemeriksaan swab pasien PDP saya minta bisa diprioritaskan dan dipercepat. Setelah ada hasil dan misalnya positif akan kami panggil keluarga untuk diberikan penjelasan. Saya harap tak ada lagi pasien PDP yang hasil swab-nya negatif dimakamkan dengan protokol Covid,” katanya.

Dalam paparan saat kunjungan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang juga Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Makassar, Minggu (7/6/2020), Tim Ahli Data dan Epidemiologi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulsel menyebut, kemampuan laboratorium di Sulsel melakukan tes PCR dua kali lipat dari kemampuan nasional. Jumlah tes harian dan total tes PCR per hari 60 sampel per 1.000.000 penduduk, sedangkan nasional 30 sampel per 1.000.000 penduduk.

Tiga provinsi dipantau

Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan, tiga provinsi di luar Jawa mendapat perhatian khusus, yaitu Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Penyebaran Covid-19 di daerah itu masih cukup tinggi dan cenderung naik.

”Kami ke sini mengecek berbagai fasilitas dan menginventarisasi kekurangan yang memerlukan dukungan pusat. Kami ingin mengetahui rencana apa yang akan dilakukan pemerintah provinsi dan gugus tugas daerah,” katanya. Muhadjir di Banjarbaru didampingi Menkes Terawan dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Berdasarkan hasil rekapitulasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalsel hingga Sabtu terkonfirmasi 1.247 kasus positif.

Sebanyak 1.047 orang dirawat dan karantina khusus, 104 sembuh, dan 96 meninggal. Pada Sabtu (6/6/2020) ada penambahan 34 kasus baru. Penambahan terbanyak pada 4 Juni, yakni 109 orang. Kasus tertinggi di Kalsel ada di Kota Banjarmasin (654 kasus positif) disusul Tanah Bumbu (134) dan Banjar (121).

Muhadjir mengatakan, angka kasus yang cukup tinggi dan cenderung naik di Kalsel harus mendapat penanganan khusus. ”Sesuai komitmen, kami akan membantu peralatan dan dukungan personel,” ujarnya. Di Palangkaraya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran meminta pimpinan daerah di 14 kabupaten/kota menyiapkan tempat karantina untuk memutus rantai penyebaran wabah korona.

Selain itu, pemeriksaan cepat massal juga terus dilakukan. Pada Minggu, Sugianto mengawasi pemeriksaan cepat massal di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat. Pemerintah menyiapkan 2.000 alat tes cepat. ”Ruang karantina harus disediakan. Masih banyak daerah yang merasa wilayahnya aman, padahal karena pemeriksaannya sedikit sekali,” katanya.

Sementara itu, Pemkot Semarang, Jawa Tengah, memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) hingga 21 Juni. Jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat dan warga relatif belum disiplin di tengah penyesuaian kegiatan di tempat ibadah dan kegiatan sosial.

Berdasarkan data Pemkot Semarang, hingga Minggu pagi ada 544 kasus positif Covid-19 kumulatif dengan 204 dirawat, 289 sembuh, dan 51 meninggal. Grafik penambahan kasus meningkat signifikan dalam sepekan terakhir. Dari 99 pasien positif Covid-19 yang dirawat pada 30 Mei menjadi 204 orang pada 7 Juni.

”Peningkatan angka kasus positif sebenarnya juga karena penerapan tes masif, baik tes cepat maupun tes swab pada PKM tahap kedua. Pada PKM tahap ketiga, tes masif terus kami gencarkan,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Di Papua, Pemkab Asmat dan Intan Jaya  memulai tahapan normal baru mulai Senin (8/6).  Seluruh PNS akan kembali berkantor. Aktivitas ibadah juga diizinkan. Namun, sekolah di Asmat belum dibuka.

”Siswa tetap belajar di rumah.  Kami menunggu hasil pemeriksaan PCR 13 orang di Agats,  ibu kota Asmat. Mereka berstatus orang dalam pemantauan dan telah diisolasi,” kata Bupati Asmat Elisa Kambu.