Kasus Meningkat, Pemkot Balikpapan Belum Lakukan Tes Usap Massal
Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tak segera melakukan tes reaksi berantai polimerase yang lebih akurat. Padahal, peningkatan kasus terus terjadi sejak pemerintah daerah melonggarkan aturan terkait Covid-19.
Oleh
SUCIPTO
·3 menit baca
Kompas
Petugas menata alat tes cepat yang digunakan untuk tes cepat massal di Lapangan Merdeka, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (14/6/2020).
BALIKPAPAN, KOMPAS — Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tidak segera melakukan tes reaksi berantai polimerase (PCR) yang lebih akurat secara massal. Padahal, peningkatan kasus positif terus terjadi sejak pemerintah daerah melonggarkan aturan terkait Covid-19.
Terhitung sejak pelonggaran kegiatan di pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat ibadah dilakukan pada 5 Juni, kasus positif Covid-19 di Balikpapan meningkat 65 kasus dalam 10 hari. Kini, total pasien positif Covid-19 sampai Senin (15/6/2020) di Balikpapan berjumlah 100 orang. Sebanyak 36 orang dirawat, 61 orang sembuh, dan 3 orang lainnya meninggal.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarty mengatakan, kebijakan tes usap massal belum diambil lantaran masih fokus melakukan tes cepat massal. ”Kecuali kalau kasus meningkat melebihi 100 persen berturut-turut dalam 14 hari dan ada kasus kematian, kami mulai melakukan tindakan lebih luas dengan tes usap,” kata Andi di Balikpapan.
Petugas menata sampel darah dari warga yang mengikuti tes cepat massal di Lapangan Merdeka, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (14/6/2020).
Saat ini, tes cepat massal dilakukan di sekitar kawasan Kampung Baru di Kelurahan Baru Ilir dan Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat. Target tes cepat massal ini menjaring setidaknya 10 persen warga di dua kelurahan itu atau sekitar 4.000 orang.
Saat ini, baru 150 orang yang sudah mengikuti tes cepat massal ini. Andi mengatakan akan terus menjaring warga sampai target minimal terpenuhi. Tes cepat massal lambat menjaring warga sebab mereka harus datang sukarela ke puskesmas. Padahal, petugas kesehatan hanya membuka layanan pada pukul 09.00-12.00 Wita. Hal itu disebabkan ketahanan petugas kesehatan selama beraktivitas menggunakan alat pelindung diri adalah tiga jam.
Ahli epidemiologi asal Indonesia yang mengajar di University of South Australia, Beben Benyamin, menyebutkan, sesuai standar WHO, tes Covid-19 harus memakai PCR. Sementara tes cepat tak bisa untuk diagnosis dan penapisan. ”Tes cepat hanya untuk studi guna melihat tingkat imunitas warga yang terinfeksi,” ujarnya (Kompas, 15/6/2020).
Selain itu, Pemkot Balikpapan belum melakukan tes usap memakai PCR sebab belum siap dengan tenaga kesehatan dan perlengkapannya. ”Butuh alat tes usap yang banyak. Selain itu, tempat untuk mengambil sampel juga harus disiapkan. Untuk itu, kami saat ini fokus ke tes cepat massal. Jika tes usap hasilnya reaktif, baru dites usap,” tutur Andi.
Tes cepat massal lambat menjaring warga sebab mereka harus datang sukarela ke puskesmas. Padahal, petugas kesehatan hanya membuka layanan pada pukul 09.00-12.00 Wita.
Minim pengawasan
Kampung Baru merupakan kawasan penyeberangan yang cukup ramai dengan rute Balikpapan-Penajam Paser Utara. Dalam masa pelonggaran kegiatan, tak ada pemeriksaan dan persyaratan khusus bagi warga yang menyeberang meskipun muncul kluster baru di kawasan itu.
Andi mengatakan, saat ini Dinas Kesehatan Kota Balikpapan kekurangan tenaga untuk berjaga. Pengawasan kesehatan di pintu masuk dan keluar Balikpapan di jalur itu masih dibahas dengan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
KOMPAS/SUCIPTO
Penumpang turun dari perahu kelotok setelah menyeberang dari Balikpapan ke Penajam Paser Utara di Pelabuan Kelotok Penajam, Selasa (12/5/2020).
Salah satu pengendara perahu cepat di Pelabuhan Kelotok Kampung Baru, Amir (45), mengatakan, saat ini penumpang mulai ramai dibandingkan sebelum Lebaran. Sebelumnya, ia hanya dua kali menyeberangkan pedagang setempat. ”Sejak Lebaran, mulai ramai lagi. Sekarang bisa menyeberang 4-5 kali,” ucapnya.
Saat ini, Pemkot Balikpapan baru melakukan pengetatan pengawasan di bandar udara dan pelabuhan. Warga luar kota yang akan berkunjung ke Balikpapan diwajibkan membawa surat keterangan bebas Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan PCR.
Orang yang belum memenuhi syarat itu harus melakukan tes usap di Balikpapan. Jika tidak bersedia, ia tidak diperbolehkan beraktivitas di Balikpapan dan diminta kembali ke daerah asal. ”Itu dilakukan agar mudah menyaring orang dari luar Balikpapan sambil kami menekan kasus di Balikpapan,” kata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FDSC1529_1589287831.jpg){kind=logo}
