Pemeriksaan tes cepat sudah dilakukan kepada 66.617 warga di Kalimantan Barat hingga Senin (15/6/2020). Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan tes cepat dilakukan hingga 100.000 orang.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·3 menit baca
DINKES PROVINSI KALBAR
Tes cepat yang dilakukan di aula Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat kepada santri yang akan kembali ke salah satu pesantren di Jawa Timur, Selasa (16/6/2020). Hasil tes cepat para santri itu nonreaktif.
PONTIANAK, KOMPAS — Pemeriksaan tes cepat sudah dilakukan kepada 66.617 warga di Kalimantan Barat hingga Senin (15/6/2020). Pemerintah setempat menargetkan tes cepat setidaknya dilakukan hingga 100.000 orang.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat hingga Senin (15/6/2020), terdapat 66.617 orang yang mengikuti tes cepat (rapid test) di 14 kabupaten/kota. Sebanyak 2.411 orang di antaranya reaktif. Dari jumlah itu, dalam tes cepat kedua, sebanyak 126 orang nonreaktif.
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Selasa (16/6/2020), menuturkan, tes cepat di Kalbar sudah mencapai 1,5 persen dari total penduduk Kalbar. ”Tes cepat terus akan dilakukan. Kami inginnya mencapai 100.000 orang,” ujarnya.
Pantauan Kompas, tes cepat pada Selasa pagi, misalnya, dilakukan terhadap 117 santri yang akan pulang ke salah satu pesantren di Jawa Timur dari sekitar 400 total jumlah mereka. Hasil tes cepat terhadap 117 santri tersebut nonreaktif. Sisanya direncanakan akan menjalani tes cepat pada 19 Juni dan 2 Juli.
Risiko kasus di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat per 15 Juni.
Sutarmidji menuturkan, untuk tes swab atau real time PCR, pihak Laboratorium Universitas Tanjungpura Pontianak hingga kini telah memeriksa 1.464 sampel. Selain itu, spesimen usap yang dikirim ke Laboratorium Balitbang Kementerian Kesehatan di Jakarta hingga 13 Juni sebanyak 4.608 sampel. ”Sampel yang masih belum keluar hasilnya dari Jakarta sebanyak 849 sampel,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalbar pada awal pandemi sudah menyiapkan dana untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 300 miliar. Setelah ditambah dari pemotongan belanja modal dan barang didapatkan total anggaran Rp 604 miliar. Dari jumlah itu, dana yang sudah digunakan sebesar Rp 170 miliar. ”Anggaran masih memadai,” kata Sutarmidji.
Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar terkait kategori risiko kasus Covid-19, pada 8 Juni, ada lima kabupaten/kota yang berada di zona oranye (risiko sedang), sedangkan sembilan kabupaten/kota lainnya berada di zona kuning (risiko rendah).
Namun, pada 15 Juni, ada 10 kabupaten/kota di Kalbar yang berada di zona oranye, sisanya empat kabupaten berada di zona kuning. ”Kuncinya, masyarakat harus disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan agar daerahnya tidak berubah dari zona oranye menjadi merah,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Harisson.
Kriteria risiko kenaikan kasus kabupaten/kota di Kalimantan Barat per tanggal 8 Juni.
Berdasarkan pantauan Kompas di lapangan, protokol kesehatan belum sepenuhnya dilaksanakan warga. Belum lagi ada kekeliruan dalam memahami normal baru. Bahkan, ada warga yang tidak menggunakan masker saat bepergian dan tidak menjaga jarak.
Kalaupun ada yang menggunakan masker terkesan formalitas. Padahal, tim gabungan kerap mengingatkan masyarakat di pasar dan warung untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat.
Ada kekeliruan dalam memahami normal baru. Bahkan, ada warga yang tidak menggunakan masker saat bepergian dan tidak menjaga jarak.
Untuk perkembangan kasus, secara kumulatif hingga Selasa (16/6/2020) pukul 07.00, terdapat 268 kasus konfirmasi Covid-19. Dari jumlah itu, sebanyak 160 orang sembuh dan 4 orang meninggal.
Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalbar Komisaris Besar Donny Charles Go menuturkan, Polda Kalbar juga akan menyelenggarakan tes cepat secara gratis kepada masyarakat pada 23-24 Juni. Hal itu dilaksanakan dalam rangka Hari Bhayangkara Ke-74.
Target awal pemeriksaan kepada 100 orang. Selanjutnya, akan dilihat lagi animo masyarakat. Jika banyak yang berminat, jumlah yang akan diperiksa ditambah lagi.
