KPU Kalteng Masih Butuh Anggaran Tambahan untuk Tes Cepat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan penambahan anggaran sRp 26 miliar untuk pembelian alat pelindung diri dan pemeriksaan cepat. Namun, anggaran itu masih kurang.
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
·3 menit baca
Kompas
Seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menunjukkan surat suara yang akan dicoblos dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Susulan Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (27/1/2016).
PALANGKARAYA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan penambahan anggaran Rp 26 miliar untuk pembelian alat pelindung diri dan pemeriksaan cepat. Namun, anggaran itu dinilai kurang untuk pemeriksaan cepat 59.855 petugas KPU.
Anggota KPU Provinsi Kalteng, Wawan Wiraatmaja, menjelaskan, jumlah yang diberikan ke KPU di daerah memang tidak seperti yang diusulkan sebelumnya yang mencapai Rp 51,2 miliar. Namun, pihaknya tetap membagikan anggaran tersebut ke tiap daerah sesuai jumlah petugas yang ada.
”Kami mengusulkan pemeriksaan cepat dilakukan reguler dalam beberapa bulan, jadi bukan sekali saja,” kata Wawan di Palangkaraya, Senin (29/6/2020).
Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi wilayah dengan anggaran terbesar karena selain ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, di tempat itu juga akan dilakukan pemilihan bupati dan wakil bupati. Jumlah anggaran yang mereka dapat sekitar Rp 3,3 miliar.
”Kami juga belum tahu apakah (anggaran) hanya ini atau ada tambahan lagi,” ujar Wawan.
Wawan menambahkan, hal itu dilakukan untuk menghindari pelaksanaan pilkada menjadi kluster baru penyebaran pandemi Covid-19. Meskipun dilakukan pada Desember nanti, Covid-19 tetap menjadi pertimbangan utama permintaan tambahan anggaran karena hingga kini tidak bisa diprediksi kapan pandemi itu berakhir.
Kami mengusulkan pemeriksaan cepat dilakukan reguler dalam beberapa bulan, jadi bukan sekali saja.
Hingga kini data dari Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kalteng menunjukkan angka kasus positif berjumlah 881 kasus atau bertambah 42 kasus dari hari sebelumnya. Jumlah penambahan itu merupakan yang terbanyak dalam dua minggu terakhir.
Kompas
Seorang pasien Rumah Sakit Doris Sylvanus, Palangkaraya, sedang mencoblos dengan didampingi oleh petugas KPU Kalteng. Pemilihan susulan Kalteng dilaksanakan dengan situasi yang kondusif, Rabu (27/1/2016).
Tahun ini ada dua pemilihan kepala daerah di Kalimantan Tengah. Pertama, pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Lalu yang kedua merupakan pemilihan bupati dan wakil bupati Kotawaringin Timur. Dana yang disiapkan untuk hajat demokrasi itu mencapai Rp 249,7 miliar. Jumlahnya ditambah Rp 26 miliar karena dilakukan di masa pandemi.
Anggaran sebanyak Rp 26 miliar itu akan digunakan untuk pembelian alat pelindung diri (APD) dan satu kali pemeriksaan cepat untuk 59.855 petugas KPU di 14 kabupaten/kota. Mereka adalah anggota KPU hingga petugas di 6.051 tempat pemungutan suara (TPS).
Ketua KPU Provinsi Kalteng Harmain Ibrohim menambahkan, pihaknya berupaya untuk tetap melakukan pemeriksaan cepat jika bisa melakukan realokasi anggaran. Sebelumnya, dirinya sudah mengubah beberapa mata anggaran pelaksanaan pilkada serentak sebesar Rp 13 miliar bisa membantu pemeriksaan cepat petugasnya.
”Sebelumnya memang sudah ada restrukturisasi anggaran, tetapi saat ini sudah tidak bisa diubah. Masih ada sisa Rp 13 miliar untuk menambah keperluan itu (APD dan pemeriksaan cepat),” ungkapnya.
Kompas
Seorang pasien Rumah Sakit Doris Sylvanus, Palangkaraya, sedang mencoblos dengan didampingi oleh petugas KPU Kalteng. Pemilihan susulan Kalteng dilaksanakan dengan situasi yang kondusif, Rabu (27/1).
Verifikasi dukungan
Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tidak ada calon perseorangan sehingga saat ini belum ada tahapan teknis. Namun, di Kabupaten Kotawaringin Timur, KPU sedang melakukan verifikasi dukungan karena terdapat satu calon yang maju dari calon independen.
Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Siti Fathonah Purnaningsih menjelaskan, satu pasangan dari jalur independen tersebut adalah Yoyo Sugeng-Rusmadi Abdullah. Pihaknya masih menghitung jumlah dukungan berupa kartu tanda penduduk (KTP) yang pasangan itu klaim mencukupi dari syarat 23.307 dukungan.
”Kami masih menghitung dukungannya apakah sesuai dengan syarat minimal atau tidak,” kata Siti.
Siti menambahkan, saat ini pihaknya baru memenuhi kebutuhan APD untuk para petugas. ”Kami tidak ada anggaran tambahan, tetapi untungnya dapat tambahan,” ujarnya.
