Mantapkan Kesiapan Sukarelawan, Pembubaran Gugus Tugas Covid-19 Kota Tegal Ditunda

Rencana pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ditunda hingga bulan depan. Kalangan pengusaha diajak bergabung sebagai sukarelawan.

KOMPAS/KRISTI UTAMI

Tim gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Tegal sedang mengadakan rapat di halaman pendopo Ki Gede Sebayu, Balai Kota Tegal, Jawa Tengah, Selasa (7/4/2020).

TEGAL, KOMPAS — Rencana pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tegal, Jawa Tengah, ditunda hingga akhir Juli. Penundaan ini untuk memantapkan kesiapan sukarelawan yang akan menggantikan peran gugus tugas.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi seusai memimpin rapat perdana sukarelawan Covid-19 di Gedung Adipura, Balai Kota Tegal, Selasa (30/6/2020). Masa penundaan pembubaran gugus tugas akan digunakan untuk mengevaluasi kesiapan sukarelawan.

”Kami ingin melihat dulu bagaimana kesiapan sukarelawan dalam waktu satu bulan ini. Kalau bulan depan sudah siap, bisa jadi pembubarannya bulan depan. Tapi, saya optimistis, kami siap,” ujar Jumadi yang akan menjadi ketua sukarelawan Covid-19 bentukan Pemerintah Kota Tegal tersebut.

KOMPAS/KRISTI UTAMI

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono memimpin apel persiapan penerapan pembatasan sosial berskala besar di halaman Balai Kota Tegal, Rabu (22/4/2020).

Jumadi menambahkan, anggota sukarelawan Covid-19 merupakan pimpinan perusahaan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga nonpemerintahan. Pelibatan masyarakat dilakukan untuk memunculkan rasa tanggung jawab mengendalikan penyebaran Covid-19 di benak masyarakat.

Keputusan melibatkan pengusaha dan pimpinan perusahaan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di sektor usaha. Selama ini, tim gugus tugas tidak bisa mengawasi secara maksimal penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat usaha. Pelibatan pimpinan perusahaan sebagai sukarelawan diharapkan bisa menjamin penerapan protokol kesehatan secara ketat di tempat-tempat usaha.

”Pimpinan perusahaan bisa memberikan surat peringatan kepada karyawannya yang melanggar protokol kesehatan. Kalau gugus tugas tidak bisa memberikan surat peringatan seperti itu,” kata Jumadi.

KOMPAS/KRISTI UTAMI

Petugas mengecek suhu tubuh pengunjung di Pacific Mall, Kota Tegal, Jawa Tengah, Jumat (15/5/2020).

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Tegal Saunan Rasyid menuturkan, pengusaha hotel dan restoran di Kota Tegal siap untuk berpartisipasi sebagai sukarelawan Covid-19. Pimpinan perusahaan akan memastikan para karyawannya mematuhi protokol kesehatan, baik di tempat usaha maupun di luar.

”Kalau di tempat usaha, nanti kami bisa siapkan aturan perusahaan. Kalau di luar tempat usaha, bukan aturan, melainkan sifatnya hanya imbauan,” kata Saunan.

Saunan belum mengetahui secara detail tugas dan peran sukarelawan Covid-19. Sebab, dalam pertemuan sukarelawan pada Selasa siang, belum ada pembahasan teknis terkait tugas dan peran sukarelawan. Pertemuan itu hanya membahas terkait komitmen masyarakat untuk bergabung sebagai sukarelawan.

KOMPAS/KRISTI UTAMI

Wartawan sedang mengambil video dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tegal, Rabu (10/6/2020) malam, di Pendopo Balai Kota Tegal, Jawa Tengah.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Tegal berencana membubarkan gugus tugas pada hari ini. Hal itu untuk memaksimalkan kinerja birokrat dan menggerakkan kembali perekonomian yang sempat terhambat selama pandemi.

Hati-hati

Selasa siang, dalam video konferensi dengan wali kota dan bupati se-Jateng, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah untuk berhati-hati dalam mengelola pandemi agar urusan kesehatan dan ekonomi bisa beriringan. Presiden Jokowi berharap kepala daerah tidak membuka ekonomi tanpa ada sebuah kendali yang baik di bidang kesehatan.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya saat rapat percepatan penanganan Covid-19 terintegrasi di Jawa Tengah, di Gedung Gradika Graha Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, di Semarang, Selasa (30/6/2020).

”Jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem. Sehingga, mungkin ekonominya bagus, tapi Covid-19 juga naik. Bukan itu yang kita inginkan,” kata Jokowi.

Pada kuartal pertama 2020, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 2,97 persen. Padahal, pada kondisi normal, perekonomian Indonesia bisa tumbuh sekitar 5 persen. Keadaan ini juga dialami oleh hampir semua negara.

Presiden Jokowi khawatir pada kuartal kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia minus. Untuk itu, Presiden memerintahkan gubernur, bupati, wali kota, TNI, Polri, serta seluruh gugus tugas menjaga agar pengendalian Covid-19 berjalan dengan baik, tetapi roda perekonomian juga bisa tetap bergerak.