Puluhan Bangunan Sekolah di Perbatasan Kaltara-Malaysia Dipugar
Pemerintah memperbaiki puluhan sekolah di perbatasan Kalimantan Utara-Malaysia. Minimnya jalur darat menjadi tantangan dalam merenovasi sekolah di perbatasan Kalimantan Utara-Malaysia.
Oleh
SUCIPTO
·2 menit baca
BALIKPAPAN, KOMPAS — Ratusan sekolah di Kalimantan Utara rusak sedang hingga berat. Sejak 2019, puluhan sekolah diperbaiki oleh pemerintah, termasuk di perbatasan negara. Minimnya jalur darat menjadi tantangan dalam merenovasi sekolah di perbatasan Kalimantan Utara-Malaysia.
Sistem Informasi Data Statistik Sektoral Kalimantan Utara mencatat, sebanyak 1.140 ruang kelas SD, SMP, dan SMA rusak dengan tingkatan sedang hingga berat. Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Utara telah merehab 30 sekolah dasar dan menengah pada 2019. Sebanyak 12 sekolah di antaranya berada di wilayah perbatasan dengan Malaysia.
Salah satu bangunan sekolah yang selesai di perbaiki adalah SDN 001 Sebatik Tengah di Kabupaten Nunukan. Sekolah itu terletak sekitar 100 meter dari perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik.
”Terdapat lima kelas di sekolah kami yang belum pernah diperbaiki sejak 1983. Bangunannya kayu dan langit-langit di beberapa ruangan nyaris jatuh. Sekarang sudah selesai diperbaiki oleh Kementerian PUPR,” kata Kepala SDN 001 Sebatik Tengah Dusmunif, ketika dihubungi, Rabu (1/7/2020).
Saat ini, ruang kelas yang sebelumnya berdinding kayu sudah dipugar menjadi bangunan permanen. Pembangunan yang dilakukan sejak Agustus-Desember itu sempat digunakan oleh 259 siswa sampai Maret 2020 sebelum pandemi Covid-19 masuk Indonesia.
Selama ini, pihak sekolah hanya bisa memperbaiki bagian-bagian kelas melalui dana operasional sekolah. Dana operasional SDN 001 Sebatik Tengah Rp 207 juta pada tahun 2019. Pembangunan gedung tidak bisa dilakukan karena sebagian besar dana operasional digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar dan menggaji guru honorer.
Kepala BPPW Kaltara Dony Fitriady mengatakan, sebanyak 12 bangunan sekolah di perbatasan Kaltara-Malaysia sudah selesai dibangun dan diperbaiki pada 2019 dengan anggaran Rp 34 miliar. Sekolah itu tersebar di Kabupaten Malinau dan Nunukan.
”Tahun 2020, kami akan merehab satu sekolah di wilayah perbatasan, tepatnya di Sungai Boh Kabupaten Malinau dengan anggaran Rp 1,5 miliar,” kata Dony.
Keterbatasan akses
Pembangunan di perbatasan mengalami kendala menjangkau wilayah yang masih minim akses jalur darat. Selain itu, keterbatasan bahan baku bangunan juga membuat biaya pengiriman bahan bertambah.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman BPPW Kaltara Thamrin Husain menyebutkan, beberapa wilayah hanya bisa dijangkau dengan transportasi sungai. Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau, misalnya, bisa dijangkau dengan menggunakan perahu kayu selama 32 jam dan dilanjutkan dengan berjalan kaki selama dua hari.
”Selain itu, di Kawasan Pulau Sebatik terkendala masalah material karena bahan baku harus didatangkan dari luar pulau,” kata Thamrin.