Ragam Tantangan Rentan Muncul dalam Pilkada Serentak 2020 di Papua
Polda Papua telah menyiapkan sejumlah upaya untuk mengamankan tahapan pilkada di 11 kabupaten pada 9 Desember 2020 mendatang. Total sebanyak 4.517 personel Polri dan TNI disiapkan untuk pengamanan pilkada.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·2 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Beragam tantangan berpotensi muncul dalam pelaksanaan pilkada serentak di 11 kabupaten di Papua. Tantangan itu mulai dari kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, hingga potensi perpecahan penyelenggara pemilu.
Pada 9 Desember 2020, ada 11 kabupaten yang melaksanakan pilkada di Papua. Daerah itu adalah Kabupaten Asmat, Supiori, Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya, Waropen, dan Kabupaten Nabire. Selain itu, ada juga Kabupaten Yalimo, Yahukimo, Keerom, Merauke, dan Kabupaten Boven Digul.
Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw mengatakan, sejumlah lokasi masih sulit ditempuh sehingga berpotensi memicu keterlambatan distribusi logistik pemilu. Sebagian besar harus dijangkau dengan pesawat dengan kondisi cuaca yang sering berubah dalam waktu singkat. Selain itu, beberapa polres juga masih kekurangan kendaraan dinas sehingga bisa memperlambat pergeseran pasukan untuk pengamanan di daerah tertentu.
”Ada juga dari sisi penyelenggara pemilu, meliputi pengawasan tidak maksimal, sikap tidak independen, perpecahan antara anggota penyelenggara pemilu, dan adanya kepentingan kelompok tertentu,” kata Paulus di Jayapura, Selasa (7/7/2020).
Sejauh ini, Paulus mengatakan, sejumlah tantangan itu coba diatasi dengan menempatkan 4.517 personel polisi dan TNI. Diharapkan, selain menjaga keamanan, kehadiran mereka juga bisa meringankan beban penyelenggaraan pilkada. Mereka terdiri dari 2.577 personel polres di 11 kabupaten, 813 personel dari Polda Papua, 627 personel bantuan dari TNI, dan 500 personel brigade mobil.
Meski demikian, realisasi anggaran Rp 59,5 miliar untuk pengamanan di 11 kabupaten baru mencapai 68,2 persen. Naskah hibah perjanjian daerah untuk pengamanan (NPHD) di empat daerah juga belum ditandatangani.
”Pemda yang belum menandatangani NPHD untuk pengamanan adalah Asmat, Boven Digul, Mamberamo Raya, dan Pegunungan Bintang,” ujar Paulus.
Ketua KPU Papua Theodorus Kosay mengatakan, jumlah anggaran pilkada untuk 11 kabupaten sesuai NPHD sebesar Rp 482,9 miliar. Namun, realisasi pencairan anggaran baru mencapai Rp 203 miliar. Masih banyak kabupaten yang belum mencairkan anggaran pilkada pada tahap pertama sebesar 40 persen.
Kabupaten Waropen, misalnya, baru mencairkan anggaran Rp 6 miliar atau setengah dari total anggaran tahap pertama. Kabupaten Keerom juga baru mencairkan Rp 3 miliar dari dari total anggaran tahap pertama Rp 6 miliar.
Masih banyak kabupaten yang belum mencairkan anggaran pilkada pada tahap pertama sebesar 40 persen.
”Hanya tiga kabupaten yang pencairan anggaran sudah di atas 40 persen, yakni Boven Digul, Merauke, dan Supiori,” kata Theodorus.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Musa Isir mengatakan, Pemprov Papua telah membentuk desk pilkada untuk mengatasi segala masalah yang menghambat pesta demokrasi di 11 kabupaten ini.
”Gubernur Papua telah memerintahkan pemda di 11 kabupaten untuk segera menuntaskan pencairan anggaran pilkada hingga tuntas. Tak boleh ada penundaan pilkada karena masalah anggaran,” ujar Musa.