Hanya 8 Daerah di Jatim Muncul Bakal Calon Perseorangan
Dari 19 kabupaten/kota di Jawa Timur yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020, hanya delapan daerah yang muncul bakal pasangan calon perorangan. Itu pun upaya mereka tidak selalu mulus.
Oleh
KOMPAS/DEFRI WERDIONO
·3 menit baca
MALANG, KOMPAS — Dari 19 kabupaten/kota di Jawa Timur yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak 2020, hanya delapan daerah yang muncul bakal pasangan calon perorangan. Dari delapan daerah itu, hanya enam yang lolos administrasi dan berlanjut ke rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan setelah memenuhi syarat minimal.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro mengatakan, ke delapan daerah itu, antara lain, Kabupaten Jember, Malang, Sidoarjo, Blitar, Lamongan, Mojokerto, dan Banyuwangi.
”Setelah menerima (data jumlah) verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon (paslon) perseorangan dari delapan daerah, hanya enam daerah yang memenuhi syarat dukungan minimal, salah satunya Malang. Mojokerto dan Banyuwangi tidak berlanjut ke rapat pleno verifikasi faktual,” katanya.
Gogot mengatakan hal itu saat menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan bakal paslon perseorangan di Gedung DPRD Kabupaten Malang di Kepanjen, Selasa (21/7/2020) sore.
Setelah menerima (data jumlah) verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon (paslon) perseorangan dari delapan daerah, hanya enam daerah yang memenuhi syarat dukungan minimal, salah satunya Malang. Mojokerto dan Banyuwangi tidak berlanjut ke rapat pleno verifikasi faktual. (Gogot Cahyo Baskoro)
Rapat pleno dihadiri sekitar 120 orang, antara lain dari KPU Kabupaten Malang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang, panitia pemilihan kecamatan (PPK) se-Kabupaten Malang, bakal Paslon Perserorangan Kabupaten Malang Heri Cahyono-Gunadi Handoko beserta pendukungnya.
Untuk daerah yang melaju ke tahap pleno verifikasi dukungan, Gogot menyebut ada kabupaten yang bakal paslon perseorangannya dinyatakan memenuhi syarat, seperti Jember dan Lamongan. Namun ada pula bakal paslon yang harus melakukan perbaikan, seperti Kota Blitar.
Menurut Gogot pelaksanaan verifikasi faktual memang cukup berat, terutama di Kabupaten Malang yang wilayahnya terluas kedua di Jawa Timur. Banyak tantangan, antara lain jumlah dukungan yang lebih besar dibanding daerah lain, letak geografis yang tersebar, dan waktu pelaksanaan yang terbatas hanya 14 hari.
”Tantangannya serentak dilaksanakan di era pandemi Covid-19. Ini jadi perhatian kita semua. Oleh karena itu protokol kesehatan dijaga betul. PPS memakai masker, sarung tangan, dan lainnya karena kita tidak berharap pilkada tidak menghasilkan kluster baru penyebaran Covid-19,” katanya.
Belum memenuhi syarat
Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua KPU Kota Blitar Choirul Umam mengatakan ketiga bakal paslon perseorangan di wilayahnya belum memenuhi syarat dukungan mininam. Ketiga bakal paslon adalah Sumari-Edi Widodo, Lisminingsih-Teteng R Condrono, dan Purnawan Buchori-Indri Kuswati.
”Syarat dukungan minimal 11.355 per pasangan, sementara (dukungan) yang didapat oleh ketiga paslon masih jauh di bawah angka itu,” katanya. Rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi factual bakal paslon perseorangan di Kota Blitar dilakukan Senin (20/7).
Ketiga pasangan, yakni Sumari-Edi Widodo hanya memeroleh 1.987 dukungan, Lisminingsih-Teteng R Condrono 5.469 dukungan, dan Purnawan Buchori-Indri Kuswati 5.883 dukungan.
Menurut Umam masih ada waktu bagi ketiga bakal paslon untuk melakukan perbaikan hingga 27 Juli. “Kami kira waktunya cukup untuk perbaikan. Setelah rapat di tingkat PPK, sebenarnya mereka sudah mulai melakukan perbaikan karena mereka telah memiliki data dari bawah,” ucapnya.
Adapun di Kabupaten Malang, KPU setempat sudah memverifikasi 129.796 kartu tanda pendudik yang tersebar di 17 kecamatan. ”Untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya, pasangan calon perseorangan di Kabupaten Malang harus mengumpulkan 129.989 dukungan,” ujar Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini. Hingga berita ini ditulis, rapat pleno masih berlangsung.