NU dan Muhammadiyah Imbau Waspadai Covid-19

Kemampuan keuangan pesantren tidak seragam sehingga masih ada yang tidak mampu membiayai tes Covid-19 ataupun menyediakan peralatan sesuai dengan protokol kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat, terutama pengelola sekolah berasrama seperti pesantren, untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pembukaan tahun ajaran kegiatan belajar mengajar jangan sampai menimbulkan celah atau risiko bagi penularan Covid-19 di lingkungan pesantren.

Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, di Jakarta, Selasa (21/7/2020), mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan imbauan kepada pesantren di seluruh Tanah Air. Keluarnya imbauan terhadap pesantren didasari masih tingginya kurva penularan Covid-19. Selain itu, melalui imbauan tersebut, PBNU juga ingin menegaskan kembali bahwa setiap pihak, terutama nahdliyin dan warga pesantren, agar terus waspada dan bersikap hati-hati untuk mencegah penyebaran Covid-19 di kalangan santri.

”Kami ingin warga lebih meningkatkan kewaspadaan mereka karena ada kalangan menganggap Covid-19 wabah abal-abal atau hanya teori konspirasi dan pandangan semacamnya. Kami tegaskan kembali bahwa virus dan penyakit Covid-19 ini ada,” ujar Helmy.

Baca juga: Cara Agama Melawan Wabah

PBNU mengimbau tiga hal. Pertama, pesantren yang belum berada di zona aman dari Covid-19 diimbau menunda aktivitas pendidikan dan memperpanjang masa belajar di rumah dengan memanfaatkan platform daring secara maksimal agar pelayanan pendidikan santri dapat dipenuhi dengan baik. Kedua, pesantren yang sudah melakukan aktivitas agar melakukan pencegahan maksimal terhadap warga pesantren dengan membentuk Satgas Covid-19 untuk menerapkan protokol pencegahan dan penanganan berdisiplin tinggi yang ketat di pesantren. Ketiga, pesantren sangat perlu ikut proaktif bersama pemangku kepentingan mencegah Covid-19 pada warga.

”Pesantren termasuk rentan karena secara pembiayaan memang tidak semuanya mampu membiayai tes ataupun menyediakan peralatan sesuai protokol kesehatan. Kami mengharapkan ada anggaran dari realokasi anggaran negara sebesar Rp 600 triliun itu untuk membantu pesantren menghadapi Covid-19,” katanya.

Baca juga : Cahaya di Tengah Kabut Covid-19

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Helmy Faishal ZainiSekretaris Jenderal PBNU

Keselamatan jiwa

Imbauan serupa dikeluarkan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah menginstruksikan agar Majelis Dikdasmen melakukan persiapan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, madrasah, dan pesantren Muhammadiyah sesuai pedoman keselamatan di tengah pandemi Covid-19.

Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah mensyaratkan pembukaan tahun ajaran 2020/2021 agar memperhatikan sejumlah hal. Pertama, pembukaan pendidikan didorong agar memprioritaskan keselamatan jiwa (hifzhu an-nafs) dan kesehatan para peserta didik/santri, kiai, ustaz, guru, pamong, musyrif, dan tenaga kependidikan. Kedua, penyebaran dan penularan wabah Covid-19 belum menunjukkan pelandaian dan penurunan di 34 provinsi Indonesia.

Ketiga, protokol Covid-19 mengharuskan warga Indonesia untuk menjaga jarak aman dalam berinteraksi satu sama lain, menjauhi kerumunan, mengenakan masker saat berada di luar rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik, mengenakan antiseptik pembersih tangan di tempat tertentu atau ketika masuk rumah, dan mengutamakan tetap tinggal di rumah.

Baca juga: NU dan Muhammadiyah Galakkan Solidaritas Covid-19

Pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan pesantren memang tidak bisa mengandalkan pengelola semata. Berkaca kasus Pesantren Gontor, Ponorogo, sumber penularan berasal dari lingkungan luar sehingga memerlukan keterlibatan sejumlah pihak agar upaya memutus rantai sebaran penyakit menjadi lebih efektif. Rektor Universitas Darussalam Gontor, yang juga Pembina Satgas Covid-19 Gontor, Amal Fathullah Zarkasyi, dalam webinar ”Laporan dari Pesantren” yang diadakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mengatakan, kasus pertama mencuat pada 2 Juli setelah ada santri dari Sidoarjo, Jawa Timur, terindikasi terpapar karena orangtuanya positif Covid-19.

Menurut Amal, upaya mencegah diawali sejak dini dengan membentuk satgas Covid-19 untuk mengedukasi penghuni pesantren tentang penyakit, bahaya, penularan, hingga cara pencegahan sesuai protokol kesehatan. ”Sosialisasi protokol kesehatan itu berlanjut hingga sekarang dan disampaikan dalam berbagai kesempatan sehingga para santri menjadi tanggap Covid-19,” kata Amal.

Baca juga: Pemerintah Diminta Memberikan Atensi ke Pesantren

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan pidato dalam penutupan Tanwir Muhammadiyah dan Aisyiyah yang disiarkan melalui video streaming, Minggu (19/7/2020). Salah satu keputusan dalam Tanwir ini adalah pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah Ke-48 dan Muktamar ‘Aisyiyah Ke-48 di Surakarta akan digelar pada 2022, atau mundur dari rencana pada Desember 2020.

Mematuhi protokol

Dalam webinar yang sama, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono mengatakan, pemerintah menindaklanjuti dengan surat tentang protokol kesehatan. Kondisi pesantren sangat beragam, baik dari jumlah santri, sarana dan prasarana, maupun dana. ”Data sampai 21 Juli 2020, dari sekitar 28.000 pesantren, baru 8.085 pesantren yang benar-benar siap menerima santri kembali. Pesantren sangat kooperatif dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah,” ucap Waryono.

Menurut Waryono, pesantren yang siap mendatangkan santri pun mendatangkan secara bertahap dan tidak sekaligus. Pesantren telah menetapkan skala prioritas berdasarkan kondisi mereka seraya menunggu terpenuhi semua sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Pesantren sangat kooperatif dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah daerah berupaya mencegah pesantren menjadi kluster baru penularan Covid-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pesantren hanya menerima santri asal Jabar untuk mencegah penularan dari luar daerah. ”Pesantren di Jabar sudah diinstruksikan hanya menerima santri asal Jabar untuk mengurangi potensi penularan,” ujarnya.

Hal itu berkaca dari lonjakan kasus baru Covid-19 di Jabar sebulan terakhir. Sebagian besar kasus berasal dari kluster Sekolah Calon Perwira TNI AD di Kota Bandung dengan 1.280 orang dan Pusat Pendidikan Polisi Militer AD di Kota Cimahi dengan 101 orang.

Adapun di Jatim, selain kluster pabrik rokok di Kabupaten Tulungagung dan daerah lainnya di Jatim, kluster pesantren di luar daerah dan persekutuan doa di Kota Kediri juga menyumbang angka kasus Covid-19 di Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Kediri Ahmad Chotib mengatakan, kluster Ponpes Temboro sudah lama tidak ada tambahan kasus positif Covid-19. Adapun kasus dari kluster persekutuan doa terus bertambah. (REK/TAM/NIK/WER/SYA/HRS/TAN)