Pejabat Publik Wajib Konsisten Patuhi Protokol Kesehatan

Pejabat publik wajib konsisten mematuhi protokol kesehatan karena menjadi salah satu kelompok rentan tertular Covid-19. Tertularnya pejabat publik menunjukkan mereka masih belum konsisten mematuhi protokol kesehatan.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Sebuah iklan digital tentang ajakan mematuhi protokol kesehatan dipasang di atas Jembatan penyeberangan di Jalan Pemuda, Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/7/2020).

SURABAYA, KOMPAS — Pejabat publik wajib konsisten mematuhi protokol kesehatan karena menjadi salah satu kelompok yang paling rentan tertular Covid-19. Tertularnya pejabat publik menunjukkan mereka masih belum konsisten mematuhi protokol kesehatan.

Di Jawa Timur, sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya tercatat tertular Covid-19. Bahkan, dua di antaranya meninggal, yakni Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya Chandra Oratmangun serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim Rudy Ermawan Yulianto.

Chandra meninggal pada Senin (13/7/2020) dalam kondisi sudah sembuh dari Covid-19 tetapi masih menjalani perawatan akibat pneumonia MRSA. Sehari berselang, Rudy meninggal dalam kondisi belum sembuh dari Covid-19. Dari penelusuran tim terpadu, Rudy diyakini terpapar virus korona jenis baru (SARS-CoV-2) dari ayahanda.

Saya pun berkantor di bawah tenda di Taman Surya setiap hari.

Saat hidup dan masih dirawat, Rudy tidak menyadari bahwa ayahanda telah terpapar Covid-19. Ayahanda meninggal terlebih dahulu, yakni sepuluh hari sebelum kematian Rudy. Rudy dirawat secara intensif di RSUD Dr Soetomo sejak Selasa (7/7/2020) karena terpapar Covid-19. Meski berada dalam perawatan, kondisi kesehatan Rudy terus memburuk dan sepekan kemudian mengembuskan napas terakhir.

Baca juga: Wali Kota Banjarbaru dan Istri Positif Covid-19, Kontak Erat Ditelusuri

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Gedung Siola Surabaya yang didalamnya terdapat Mal Pelayanan Publik dan kantor beberapa dinas di Surabaya, Jawa Timur, Senin (28/10/2019).

Dalam catatan Kompas, selain kedua pejabat tersebut, masih ada beberapa pejabat teras yang terpapar Covid-19. Di Surabaya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji juga terpapar Covid-19.

Kantor bersama

Chandra dan Agus berkantor yang sama, yakni di Gedung Siola. Selama pandemi, Gedung Siola yang menjadi tempat Mal Pelayanan Publik dan sejumlah kantor dinas lain pernah dua kali ditutup karena ada aparatur sipil negara di gedung itu positif Covid-19. Sampai saat ini pun Mal Pelayanan Publik belum dibuka dan seluruh pelayanan dialihkan secara daring.

Di daerah lain di Jatim, ada beberapa pejabat meninggal diduga kuat karena serangan Covid-19, antara lain Kepala Kantor Kementerian Agama Blitar Solekan pada Jumat (5/4/2020) meski hasil tes swab baru diketahui sepekan setelah kematiannya. Kepala Puskesmas Mantup, Kabupaten Lamongan, Arief Agoestono Hadi meninggal pada Minggu (12/7/2020) bersamaan dengan kematian Kepala Puskesmas Slempit, Kabupaten Gresik, Budi Luhur.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengingatkan, seluruh warga termasuk pejabat, harus disiplin mematuhi protokol kesehatan saat bekerja ataupun di rumah. Sebab, potensi penularan bisa terjadi di mana saja dan dari siapa saja.

Baca juga: 60 Kontak Erat Wakil Wali Kota Solo Jalani Tes Usap

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan paparan tentang strategi penanganan Covid-19 di Surabaya, Kamis (28/5/2020)

Untuk mengurangi potensi penularan di kantor pemerintahan, Risma memutuskan untuk tidak menyalakan pendingin ruangan. Langkah ini dilakukan menyusul temuan virus dapat menular di udara, terutama pada ruangan tertutup berpendingin ruangan. Jendela pun kini dibuka agar terjadi pergantian udara. ”Saya pun berkantor di bawah tenda di Taman Surya setiap hari,” ujarnya.

Epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, mangatakan, penularan Covid-19 tidak memandang profesi dan status sosial. Siapa pun rentan tertular apabila tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan, termasuk pejabat. Bahkan, risiko penularan pada pejabat cukup tinggi karena bertemu dengan banyak orang.

Oleh sebab itu, pejabat, terutama yang masih harus bertemu orang lain, wajib konsisten menjalankan protokol kesehatan. Penularan pada pejabat publik menunjukkan bahwa mereka atau orang yang ditemui belum menjalankan protokol kesehatan dengan baik. ”Bahkan, kalau perlu, mereka harus rutin melakukan tes usap,” kata Windhu.

HUMAS PEMKOT SURABAYA

Cek Situasi Korona di Kota Surabaya