Penegakan Hukum secara Spesifik Diberlakukan di Jawa Tengah

Dalam pergub, ada pasal terkait teguran lisan, tertulis, denda administrasi, dan pencabutan izin sementara. Tingkat kabupaten/kota diharapkan lebih rinci, semisal Banyumas yang sanksinya bisa sampai peradilan.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Salah satu pengunjung yang dikenai sanksi push-up oleh petugas Satpol PP karena tidak memakai masker saat berada di Pasar Karangayu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (28/7/2020). Petugas menggelar operasi yustisi ini agar warga berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

SEMARANG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan penegakan hukum bagi para pelanggar protokol kesehatan secara serentak mulai Senin (24/8/2020). Adapun sanksi yang diberlakukan diserahkan kepada setiap kabupaten/kota. Namun, sanksi tersebut diharapkan diberikan secara spesifik.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di Kota Semarang, Senin, mengatakan, sosialisasi telah dilakukan pekan lalu dan penegakan hukum dimulai pekan ini. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Jateng Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Jateng yang disahkan 24 Juli 2020.

Pada Pasal 35 pergub itu disebutkan, pemkab/pemkot dapat menetapkan kebijakan berupa produk hukum daerah yang menjamin efektivitas penanggulangan penyakit menular. Sejumlah produk itu antara lain pengaturan sanksi pidana dan administrasi.

Baca juga: Sudah Muncul Dua Kluster, Pengawasan Ponpes di Jateng Ditingkatkan

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Kesadaran untuk mencuci tangan dan memakai masker yang harus terus dijalankan pedagang dan pengunjung di Pasar Karangayu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (11/6/2020). Aturan dan sanksi tegas harus diterapkan di area pasar dengan interaksi sosial yang tinggi.

”Di pergub lebih (bersifat) umum, seperti teguran lisan, tertulis, denda administrasi, dan pencabutan izin sementara. Di kabupaten/kota memiliki sanksi lain (yang lebih rinci). Misalnya Banyumas yang sanksinya bisa sampai ke pengadilan (perda),” kata Ganjar.

Sejumlah daerah lain di Jateng juga telah memiliki peraturan terkait penerapan protokol kesehatan. Ganjar pun meminta agar kepala daerah 35 kabupaten/kota di Jateng membuat peraturan bupati/wali kota sehingga segera menjadi dasar hukum.

Ganjar pun meminta agar kepala daerah 35 kabupaten/kota di Jateng membuat peraturan bupati/wali kota sehingga segera menjadi dasar hukum.

Ganjar berharap ada penegakan hukum secara spesifik di tempat-tempat keramaian, seperti di pasar tradisional, terminal, pertokoan, perkantoran, dan pabrik. Ada penerapan sanksi dengan pendekatan berbeda di setiap titik.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Salah satu pedagang merekam peristiwa pembongkaran lapak mereka di Pasar Peterongan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2019). Petugas Satpol PP Kota Semarang beserta ormas menertibkan lapak pedagang yang dianggap mengganggu kepentingan umum, seperti trotoar dan jalan.

Terkait penegakan hukum ini, petugas satuan polisi pamong praja (satpol PP) menjadi koordinator. ”Harapan saya, semua lini ini akan lakukan penegakan. Dengan edukasi, masyarakat jadi taat dan tertib, tanpa menghentikan sosialisasi (protokol kesehatan),” ujar Ganjar.

Menurut data laman informasi Covid-19 Pemprov Jateng yang dimutakhirkan Senin pukul 12.00, terdapat 13.842 kasus positif kumulatif dengan rincian 3.294 dirawat, 9.266 orang sembuh, dan 1.282 orang meninggal. Ada penambahan 283 kasus positif dalam 24 jam terakhir.

Penyitaan KTP

Di Kota Semarang, penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan juga telah dilakukan. Itu mengacu pada Peraturan Wali Kota Semarang No 57/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto menuturkan, penindakan dilakukan sejak 18 Agustus 2020. ”Alhamdulillah, dalam pelaksanaannya tidak pernah ada konflik. Sebab, jauh-jauh hari kami sudah sosialisasi,” kata Fajar, dalam keterangannya.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Salah satu petugas satpol PP menggunakan pengeras suara saat mengimbau pedagang dan pengunjung untuk menggunakan masker di Pasar Karangayu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (28/7/2020). Operasi tersebut dilakukan di sejumlah tempat publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Berdasarkan Perwal No 57 2020, sanksi yang bisa diterapkan mulai dari penyitaan KTP dan sanksi sosial menyapu jalan dengan jarak 20-100 meter meski realitasnya hanya 50 meter dan push-up. Adapun sanksi berupa denda, sejauh ini tidak diterapkan.

Warga Semarang Selatan, Andik (37), mengapresiasi adanya penerapan sanksi. ”Sebenarnya, kesadaran seharusnya dari diri sendiri. Namun, kalau melihat situasi saat ini, penerapan sanksi bisa bikin orang berpikir ulang jika bepergian tak pakai masker,” ujarnya.

Meski demikian, Gumilang (27), warga Gajahmungkur, menilai, sanksi denda lebih tepat untuk diterapkan. ”Denda karena tak memakai helm saat berkendara motor saja banyak yang tak jera. Apalagi jika hanya push-up saat tak pakai masker. Paling tidak, denda akan memberi efek jera dan warga sadar bahwa memakai masker itu penting,” katanya.

Baca juga: Covid-19 Kian Menyebar di Jateng, Zona Kuning-Hijau Jangan Terlena

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang membagikan masker gratis bagi pengunjung di Pasar Karangayu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (28/7/2020). Pasar tradisional saat ini menjadi salah satu tempat berisiko terjadinya penularan wabah Covid-19.