Proyeksi PAD Berkurang Rp 1,9 Triliun, Jateng Tak Hanya Andalkan APBD
Berkurangnya kegiatan di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) yang dimiliki Pemprov Jateng menjadi salah satu penyebab. Selain itu, juga menurunnya ekonomi masyarakat sehingga nilai kredit di BPR BKK berkurang.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
SEMARANG, KOMPAS — Proyeksi pendapatan asli daerah atau PAD Jawa Tengah pada 2020 berkurang sebanyak Rp 1,9 triliun akibat pandemi Covid-19. Sumber pembiayaan lain selain APBD dan APBN, seperti dari program Pemulihan Ekonomi Nasional, dioptimalkan.
Menurut data Pemerintah Provinsi Jateng, proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2020 yakni Rp 26,013 triliun, turun Rp 2,287 triliun. Penurunan pendapatan daerah, salah satunya pendapatan asli daerah (PAD) yang turun Rp 1,952 triliun, dari semula Rp 15,993 triliun menjadi Rp 14,041 triliun.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jateng Peni Rahayu, di Semarang, Kamis (10/9/2020), mengatakan, ada sejumlah hal yang memicu penurunan proyeksi PAD Jateng. Salah satunya, menurunnya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19.
Penurunan PAD, salah satunya disebabkan penurunan penyaluran kredit di Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Jateng. ”Dana masyarakat tetap ada, tetapi realisasi kreditnya turun. Sebab, sebagian warga masih sulit untuk membuka kembali usaha,” kata Peni.
Penyebab lain menurunnya PAD Jateng, kata Peni, yakni berkurangnya kegiatan di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jateng. PAD dari Bank Jateng juga turut terdampak karena harus melayani restrukturisasi kredit untuk membantu masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jateng, ekonomi Jateng triwulan II-2020 terkontraksi minus 5,94 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Sementara dibandingkan dengan triwulan I-2020 terjadi kontraksi minus 5,17 persen.
Untuk pemulihan ekonomi daerah, Pemprov Jateng tidak hanya mengandalkan APBD dan APBN. ”Dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat juga dimanfaatkan, seperti untuk mendorong padat karya dan UMKM,” kata Peni.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menuturkan, upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan lewat pengucuran anggaran untuk pertanian dan perikanan pada APBD Perubahan sebesar Rp 10 miliar. Ia juga telah membuka keran bantuan keuangan untuk pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa.
Upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan lewat pengucuran anggaran untuk pertanian dan perikanan pada APBD Perubahan sebesar Rp 10 miliar.
Kelanjutan proyek
Terkait investasi dan proyek strategis di Jateng, secara umum masih dapat berjalan. Menurut Peni, hambatan lebih pada pembebasan lahan yang membutuhkan sosialisasi pada masyarakat. Sebab, ada pembatasan fisik di tengah pandemi Covid-19.
”Kami ingin investasi di Jateng ini terus berjalan karena ini terkait keperluan jangka panjang. Tidak ada proyek yang benar-benar berhenti, semua masih berjalan, seperti Tol Semarang-Demak, Kawasan Industri Batang, dan lainnya. Kalaupun ada hambatan, proyek dijadikan tahun jamak penyelesaiannya,” kata Peni.
Sebelumnya, pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Andreas Lako, mengatakan, triwulan II-2020 merupakan fase terberat bagi perekonomian Jateng. Untuk mendongkrak perekonomian, Pemprov Jateng perlu mengambil kebijakan yang dapat memacu kenaikan permintaan dan penawaran ekonomi. Hal tersebut untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan roda industri (Kompas, 9/9/2020).