UMKM Diperkuat untuk Tingkatkan Serapan Anggaran di Papua

Pemprov Papua menyiapkan program bantuan bagi seluruh UMKM yang terdampak di tengah pandemi Covid-19. Upaya ini juga untuk meningkatkan serapan APBD.

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Sejumlah noken khas Papua ditampilkan pada acara diskusi berjudul "Mari Cerita Papua", di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

JAYAPURA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan program bantuan untuk menguatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat bertahan di tengah pandemi. Upaya ini juga untuk meningkatkan serapan APBD Papua yang masih di bawah 70 persen hingga triwulan III.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Laduani Ladamay, saat ditemui seusai kegiatan diskusi bertema ”Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tatanan Sosial di Jayapura”, Rabu (4/11/2020).

Laduani mengatakan, pihaknya optimistis dengan program bantuan untuk meningkatkan produktivitas kerja UMKM dapat berdampak pada penyerapan APBD. Data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, penyerapan anggaran Pemprov Papua hingga saat ini baru mencapai 68 persen dari total APBD Rp 14 triliun.

Adapun bantuan yang akan diberikan kepada pelaku usaha, yakni modal kerja, pelatihan untuk pengemasan, hingga pendistribusian ke lokasi pemasaran. ”Dengan bantuan kami, para pedagang hanya fokus untuk memproduksi komoditasnya agar sesuai dengan standar. Kami akan memasarkan produk mereka ke perusahaan ritel nasional, seperti Hypermart dan Giant,” papar Laduani.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Laduani Ladamay

Laduani menyatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk memasarkan 10 komoditas dari Papua. Komoditas asal Papua yang akan dipasarkan oleh anggota Aprindo, antara lain sagu, kopi, noken, dan sejumlah produk olahan ikan, misalnya tuna.

”Kami akan meluncurkan program pemasaran 10 komoditas ini bersama Aprindo di Jakarta pada 26 November mendatang. Pemasaran 10 komoditas ini juga dilakukan secara daring agar lebih optimal,” tuturnya.

Baca juga: UMKM Papua Butuh Bantuan Pemerintah Daerah

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Keerom Sunar mengatakan, serapan anggaran di instansinya sudah mencapai 75 persen dari total anggaran Rp 17,4 miliar. Salah satu program unggulan yang telah dilaksanakan adalah program kampung sentra jagung dengan melibatkan sekitar 1.000 petani di 38 kampung atau desa.

Dalam program ini, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Keerom menyiapkan mesin tanam, benih, pupuk, mesin untuk panen jagung, dan alat untuk mengurangi kadar air dalam jagung dari hasil realokasi anggaran untuk dampak Covid-19. ”Program kami tidak hanya untuk meningkatkan serapan, tetapi juga produktivitas kerja petani agar mereka tetap bertahan di tengah pandemi,” tuturnya.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Komoditas jagung hasil panen perdana di Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Papua, Minggu (1/11/2020).

Sebelumnya, Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Sugianto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Papua pada triwulan II-2020 mencapai 4,50 persen. Namun, hal ini tidak berdampak bagi sektor lapangan usaha nontambang.

Ia berpendapat, pemerintah harus segera merealisasikan program yang bisa mendatangkan penghasilan bagi masyarakat. Hal itu, misalnya, pemberian bantuan modal usaha, pembangunan infrastruktur, pemberlakuan jam aktivitas warga yang lebih lama, dan akses transportasi udara yang diperluas.

”Upaya pemerintah untuk menghidupkan kegiatan ekonomi harus bersinergi dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Produkvitas kerja masyarakat meningkat, tetapi tidak terpapar Covid-19,” kata Sugianto.

Baca juga: Tingkatkan Aktivitas Ekonomi Nontambang di Papua