90 Persen Logistik Pilkada di Sumsel Telah Tersalurkan
Pengiriman logistik pemilu ke tujuh kabupaten yang menyelenggarakan pilkada di Sumsel sudah terealisasi hingga 90 persen. Konsentrasi kini adalah pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di setiap TPS.
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·3 menit baca
PALEMBANG, KOMPAS — Pengiriman logistik ke tujuh kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Selatan sudah terealisasi hingga 90 persen. Proses pengiriman ke tempat pemungutan suara akan dilakukan pada awal Desember mendatang. Selain risiko konflik, penerapan protokol kesehatan juga menjadi perhatian.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel Kelly Mariana, Senin (23/11/2020), di Palembang mengatakan, tujuh kabupaten di Sumsel yang mengadakan pilkada telah menerima logistik seperti surat suara, kotak suara, dan alat penunjang protokol kesehatan. Ketujuh daerah itu adalah Kabupaten Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ulu Selatan. ”Yang belum terkirim tinggal beberapa formulir saja,” ucapnya.
Nantinya, penyaluran logistik ke tempat pemungutan suara (TPS) akan dilakukan pada awal Desember dan ditargetkan selesai sebelum hari tenang, yakni 6-8 Desember. Total ada 5.477 TPS, dengan 1,8 juta pemilih tetap. ”Untuk saat ini, tahapnya masih dalam pelaksanaan kampanye,” kata Kelly.
Dalam pelaksanaannya nanti, menurut Kelly, pihaknya sudah menginstruksikan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap TPS untuk ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Nantinya, setiap TPS hanya diisi maksimal 500 pemilih yang dibagi dalam beberapa sesi waktu guna mencegah terjadi kerumunan.
”Kami sudah melakukan simulasi dan mendapati sejumlah hal yang perlu dievaluasi,” ucapnya. Di antaranya potensi adanya kerumunan saat mengantre dan juga proses pencoblosan yang dimungkinkan membutuhkan waktu lebih lama lantaran pemilih menggunakan sarung tangan.
Berdasarkan evaluasi tersebut, KPU bersama instansi terkait akan terus melakukan pengawasan dalam proses pemilihan agar semua sesuai dengan protokol kesehatan. ”Bahkan, nantinya akan ada penyemprotan secara berkala di setiap TPS,” ungkapnya.
Nantinya akan ada penyemprotan secara berkala di setiap TPS. (Kelly Mariana)
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Eko Indra Heri menyampaikan, pihaknya menekankan pelaksanaan protokol kesehatan dalam pemungutan suara di TPS. ”Kami juga akan memberikan pembekalan kepada petugas KPPS untuk mengatur proses pemilihan agar tidak terjadi kerumunan,” ucapnya.
Untuk mencegah adanya kerumunan dan potensi konflik, lanjut Eko, pihaknya akan mengerahkan sekitar 2.100 personel yang disebar di seluruh TPS di Sumsel, terutama di kawasan rawan. Beberapa kawasan rawan adalah Ogan Ilir, Musi Rawas Utara, dan Musi Rawas. ”Ketiga daerah itu perlu perhatian khusus melihat latar belakang (indikator) kejadian yang pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, menjelang pilkada, protokol kesehatan menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. ”Semua proses protokol kesehatan yang sudah berjalan cukup baik ini bisa tetap dipertahankan sampai proses pemilu selesai,” ucapnya.
Untuk itu, Herman meminta agar penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan semua alat penunjang tersedia dengan baik, termasuk mekanisme pelaksanaannya.
Terkait potensi konflik, menurut Herman, di setiap ajang kontestasi pasti ada risiko konflik. Namun, potensi itu bisa diredam jika pemantik konflik tidak muncul. ”Saya yakin penyelenggaraan pemilu di Sumsel akan baik sepanjang semua pihak berkoordinasi,” ujar Herman.