1.438 Personel Polda Kalsel Diperbantukan untuk Pengamanan Pilkada
Sebanyak 1.438 personel Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dikerahkan untuk membantu pengamanan pilkada serentak. Mereka dipastikan sehat setelah menjalani tes cepat Covid-19 dan diingatkan untuk menjaga netralitas.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
BANJARMASIN, KOMPAS — Sebanyak 1.438 personel Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dikerahkan untuk membantu pengamanan pemilihan kepala daerah serentak 2020 di 13 kabupaten/kota. Mereka dipastikan sehat setelah menjalani tes cepat Covid-19 dan diingatkan untuk menjaga netralitas.
Pengerahan personel Polda Kalsel untuk pengamanan pilkada dilakukan dalam acara Deklarasi Pilkada Damai dan Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Pilkada Serentak 2020 di Lapangan Markas Polda Kalsel, Banjarmasin, Sabtu (5/12/2020). Acara itu turut dihadiri penyelenggara pemilu, pasangan calon gubernur, dan partai politik pengusung paslon.
Kami melakukan pergeseran pasukan ke polres-polres jajaran untuk mengamankan proses pemungutan dan penghitungan suara yang akan berlangsung di 9.069 tempat pemungutan suara yang ada di Kalsel.
Kepala Polda Kalsel Inspektur Jenderal Rikwanto mengatakan, kesiapan personel Polri dan TNI dalam mengamankan penyelenggaraan pilkada tahun ini tidak hanya didukung oleh masyarakat, tetapi juga didukung oleh pasangan calon beserta tim pemenangan melalui partisipasi dan imbauan agar dapat mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).
”Kami melakukan pergeseran pasukan ke polres-polres jajaran untuk mengamankan proses pemungutan dan penghitungan suara yang akan berlangsung di 9.069 tempat pemungutan suara yang ada di Kalsel pada 9 Desember,” ujarnya.
Polda Kalsel juga mendapat tambahan 200 personel atau dua kompi pasukan dari Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Kalimantan Tengah untuk pengamanan pilkada. Bantuan personel dari Polda Kalteng itu juga akan ditempatkan ke sejumlah polres untuk memperkuat pengamanan.
”Kami memang minta tambahan pasukan kepada Markas Besar Polri dan diberi dua kompi dari Polda Kalteng. Personel itu sewaktu-waktu siap digeser ke daerah yang membutuhkan jika ada gejolak. Namun, saya berharap semuanya aman, damai, kondusif, dan tidak ada gejolak,” katanya.
Rikwanto memastikan, semua personel yang diperbantukan untuk tugas pengamanan pilkada dalam kondisi sehat. Mereka telah menjalani tes cepat Covid-19 dengan hasil nonreaktif. ”Semua anggota kami sudah clear dan bebas Covid-19. Dalam bertugas, mereka juga akan dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) untuk mencegah penularan Covid-19,” ujarnya.
Kepada personel yang bertugas, Rikwanto mengingatkan bahwa tugas pengamanan pilkada serentak adalah kehormatan dan kebanggaan karena sama nilainya dengan menjaga keutuhan bangsa atau menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, ia pun berharap anggota Polri tetap berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis.
”Netralitas TNI dan Polri itu harga mati. Silahkan masyarakat memantau, menilai, dan mengamati. Ada yang tidak netral, kami tarik. Kalau sudah sampai melanggar hukum, kami akan proses. Kita harus sama-sama menjaga agar netralitas TNI dan Polri bisa terwujud di lapangan,” katanya.
Pilkada damai
Dalam apel itu juga pasangan calon gubernur Kalsel membacakan dan menandatangani deklarasi pilkada damai. Dari pasangan calon nomor urut 01, Sahbirin Noor dan Muhidin, sama-sama hadir. Sementara dari pasangan calon nomor urut 02, yang hadir hanya Denny Indrayana.
Sahbirin, yang merupakan calon gubernur petahana, mengatakan, pilkada damai menjadi harapan dan tujuan kita semua. ”Kami yakin pilkada akan berjalan lancar, aman, dan kondusif. Penyelenggara bisa bahagia dan rakyat juga bahagia,” katanya.
Denny juga meyakini pilkada Kalsel akan menjadi pilkada yang damai dengan adanya pengamanan dari aparat Polri dan TNI. ”Kita semua berdoa yang terbaik. Insya Allah, Kalsel bisa menjadi contoh pemilu yang damai, jujur, dan adil,” ujarnya.
Rikwanto menambahkan, pilkada tahun ini berbeda dengan pilkada sebelumnya karena dilaksanakan dalam situasi pandemi Covid-19. Pelaksanaan pilkada jangan sampai membentuk kluster baru penularan Covid-19. ”Deklarasi ini merupakan komitmen kita bersama untuk mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai serta tetap mematuhi protokol kesehatan,” katanya.