Polisi Antisipasi Potensi Konflik di Titik Rawan Jambi

Pengamanan dipersiapkan guna mengantisipasi sejumlah kerawanan menjelang dan saat pemungutan dan penghitungan suara di Jambi. Kota Sungai Penuh, di bagian barat Jambi, masuk dalam fokus penanganan terkait keamanan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Komisioner Bawaslu M Afifuddin memaparkan penelitian Bawaslu dalam Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020, di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

JAMBI, KOMPAS - Mengantisipasi potensi konflik di hari pemungutan suara, kepolisian memperkuat pengamanan pada tempat pemungutan suara (TPS) yang dinilai rawan di sejumlah wilayah Provinsi Jambi, khususnya Kota Sungai Penuh. Sementara itu, penggantian petugas terkonformasi positif Covid-19 diperkirakan baru tuntas pada Selasa (8/12/2020).

Kepala Kepolisian Daerah Jambi Inspektur Jenderal Rachmad Wibowo mengatakan, telah mengerahkan lebih dari 3.000 personel untuk mengamankan 8.236 TPS di Jambi. Pengamanan juga diperkuat oleh bantuan personel dari dua polda lainnya di Sumatera.

“Polda Sumsel dan Polda Aceh telah mengirimkan personelnya untuk backup pengamanan di Jambi sebanyak 400 personel Brimob," ujar Rachmad, usai memimpin apel pergeseran pasukan personel Polda Jambi untuk pengamanan TPS pilkada serentak Tahun 2020, di Markas Polda Jambi, Senin (7/12).

Pilkada serentak di Jambi akan berlangsung di tingkat provinsi serta lima kabupaten dan kota, yakni Sungai Penuh, Bungo, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Total sebanyak 15 pasangan calon kepala daerah akan bertarung dalam kontestasi itu.

Dalam kesempatan itu, Rachmad mengingatkan seluruh pasangan calon dan tim suksesnya untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan sampai muncul provokasi di masa pemilihan. “Jangan ada yang memprovokasi masyarakat. Jika ada, akan kami usut dari bawah hingga ke atas siapa yang menggerakkan," lanjutnya.

Hal itu sekaligus menyikapi hasil pemetaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menyebut Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh masuk dalam 10 besar kota paling rawan. Bawaslu mendapati kerawanan pilkada di 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan berada pada titik rawan tinggi dan rawan sedang.

Baca juga: Sejumlah Pilkada di Papua Rawan Gangguan

Penyebabnya adalah kondisi pandemi Covid-19 yang tidak melandai, proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif, peningkatan penyalahgunaan bantuan sosial, penggunaan teknologi infromasi tanpa disertai penyediaan perangkat, dan peningkatan sumber daya penyelenggara pemilihan.

Kerawanan tinggi pada provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur dipengaruhi oleh kerawanan pada dimensi konteks sosial-politik, penyelenggaraan pemilu bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi. Isu pandemi Covid-19 turut memperparah kerawanannya.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Buruh menata kotak suara Pilkada 2020 di truk sebelum mengirimnya ke kecamatan, Senin (7/12/2020), di Manado, Sulawesi Utara.

Berlandaskan indeks kerawanan pilkada menjelang pemungutan dan penghitungan suara, Jambi masuk dua besar rawan tinggi dalam konteks pandemi. Sementara, pada penyelenggaraan pemilihan bupati/wali kota, Kota Sungai Penuh, yang berada di bagian barat provinsi itu, masuk peringkat kedua setelah Kabupaten Manokwari.

Pada pemilihan gubernur, Jambi menempati urutan teratas kerawanan dalam konteks hak pilih. Tingkat kerawanannya berada pada indeks 100. Terkait kerawanan dalam konteks keamanan pilkada di Kota Sungai Penuh, Anggota KPU Provinsi Jambi Apnizar mengatakan telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian.

Baca juga: Satgas Pembubaran Kerumunan Disiagakan untuk Amankan TPS

Penempatan petugas pengamanan akan diperkuat pada sejumlah TPS yang telah dipetakan paling tinggi kerawanannya. Beberapa di antaranya pada TPS tempat kandidat kepala daerah mencoblos, TPS lokasi desa-desa yang sebelumnya berkonflik, serta TPS yang pada pemilihan legislatif lalu juga mengalami konflik. “Pengamanan lebih besar difokuskan pada titik-titik rawan ini,” katanya.

Sementara itu, terkait banyaknya petugas penyelenggara pemilu yang terkonfirmasi positif Covid-19, Apnizal mengatakan telah menggantikannya. “Ada 95 petugas KPPS terkonfirmasi positif Covid-19 yang langsung diganti,” ujarnya.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas berjaga di depan pintu masuk berlatar spanduk imbauan menjalankan protokol kesehatan, di ruang pengelolaan logistik pilkada, Gor Wujil, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (4/12/2020).

Proses penggantian petugas masih akan berlanjut hingga Selasa (8/12). Penggantian itu dilakukan pada petugas yang masih reaktif pada tes cepat kedua. Tidak semua petugas akan digantikan. Pada TPS yang beranggotakan lebih dari 5 petugas, dianggap masih aman bilamana ada satu yang harus mundur karena Covid-19.

Berdasarkan data Gugus Tugas Penanganan Covid-10 Provinsi Jambi, dalam 71 hari terakhir, terjadi peningkatan kasus terkonfirmasi Covid-19 hingga 450 persen atau 4,5 kali lipat. Peningkatan temuan kasus didorong oleh upaya tes cepat dan uji usap yang terus ditingkatkan.

Baca juga: Protokol Kesehatan di TPS Diyakini Bisa Mendorong Partisipasi Pemilih

Kapasitas tes Covid-19 di Provinsi Jambi saat ini mencapai 508 sampel per hari. Fasilitas uji swab tersedia di Balai POM, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Jambi, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, dan Rumah Sakit Bratanata (DKT).

"Kapasitasnya cukup untuk penanganan Covid-19, tetapi masih perlu diperkuat," ujar Restuardy Daud, Penjabat Sementara Gubernur Jambi saat menyerahkan jabatannya kembali pada Fachrori Umar, yang telah mengakhiri masa cutinya untuk berkampanye pilkada.