Pejabat Teras Jawa Timur Positif, Layanan Publik Jangan Sampai Terganggu

Covid-19 telah menjangkiti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan delapan pejabat teras lainnya. Kendati demikian, pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak boleh terganggu.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melepas ekspor domba asal Jatim ke Brunei Darussalam, Senin (21/12/2020). Sebanyak 2.650 ekor domba diekspor ke Brunei Darussalam selama pandemi melalui terminal kargo Bandara Juanda.

SURABAYA, KOMPAS — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa positif terjangkit Covid-19 dan dalam masa isolasi mandiri. Dari pelacakan atau tracing di kalangan aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sempat kontak erat kemudian tes usap PCR, diketahui delapan pejabat teras turut terjangkit Covid-19.

”Diketahui dari tracing dan swab PCR,” kata Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Selasa (5/1/2021) malam. Tes usap tenggorokan (swab) sebenarnya rutin dilaksanakan setiap minggu atau dua minggu terhadap para pejabat teras Pemprov Jatim, terutama gubernur-wakil gubernur.

”Ini bukan yang pertama kalinya kami melakukan swab dan ada yang positif. Sudah ada SOP-nya sangat jelas, bagaimana kemudian para pejabat ini harus melaksanakan isolasi mandiri,” kata Emil.

Untuk diketahui, Khofifah mengumumkan dirinya positif Covid-19 di awal tahun 2021. Khofifah juga telah meminta kepada siapa pun yang sempat kontak dekat dirinya untuk melaksanakan tes usap PCR. Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim memfasilitasi tes usap terhadap sekitar 50 pejabat di kalangan Pemprov Jatim yang sempat kontak dekat dengan Khofifah.

Baca Juga: Bertambah, Pejabat di Jawa Timur yang Meninggal Setelah Terpapar Covid-19

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Rakor Penanganan Covid-19 di Malang, Sabtu (5/12/2020). Hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, dan kepala daerah di Malang Raya.

Menurut Mochamad Hafidin Ilham dari Satgas Covid-19 Jatim, tes usap telah dilaksanakan pada Minggu (3/1). Hasilnya, ada delapan pejabat yang terjangkit Covid-19. Ilham yang juga menjabat Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur menyebut jabatan para pejabat yang terkonfirmasi Covid-19, tetapi tidak menyebut nama.

Ini bukan yang pertama kalinya kami melakukan swab dan ada yang positif. Sudah ada SOP-nya sangat jelas, bagaimana kemudian para pejabat ini harus melaksanakan isolasi mandiri.

Kedelapan pejabat teras dimaksud ialah Asisten III Sekretaris Provinsi Jatim (Abimanyu Poncoatmoho Iswinarno), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jatim (Aries Mukiyono), Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim (Hadi Sulistyo).

Kepala Dinas Peternakan Jatim (Wemmi Niamawati), Kepala Dinas Perhubungan Jatim (Nyono), Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jatim (Aries Agung Paewai), Kepala Biro Humas dan Protokol Jatim (Agung Subagyo), dan Kepala Badan Koordinasi Wilayah Jember (Tjahjo Widodo).

”Kondisi mereka tanpa gejala, angka Ct-nya juga tinggi. Artinya, penularan virus ke orang lain lemah. Mereka melaksanakan isolasi mandiri,” kata Ilham. Bagaimana kedelapan pejabat teras itu tertular, masih dalam pelacakan Satgas. Belum tentu juga tertular karena pernah kontak dekat dengan Gubernur Jatim.

Untuk diketahui, angka Ct (Cycle threshold) merupakan nilai dari tes usap PCR. Kian tinggi angkanya, kemungkinan penularan virus korona jenis baru (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19 mengecil. Untuk delapan pejabat tadi, menurut Ilham, angka Ct berkisar di 40 sehingga dianggap keberadaan virus sudah minim dan tidak menimbulkan infeksi signifikan.

Emil mengatakan, para pejabat yang melaksanakan isolasi mandiri juga masih memberikan pelayanan dan koordinasi melalui rapat-rapat dalam jaringan (online). ”Ini untuk memastikan pelayanan organisasi kepada masyarakat tidak terganggu,” katanya.

Baca Juga: Pagebluk di Jawa Timur Memburuk

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan RS Lapangan Ijen Boulevard, Rabu (16/12/2020), di Kota Malang, Jawa Timur.

Di Sidoarjo, sejumlah pejabat dan aparatur juga diketahui terjangkit Covid-19. Namun, pelayanan masyarakat tidak terganggu karena sebagian dialihkan menggunakan sistem daring atau online.

Penjabat Bupati Sidoarjo Hudiyono mengatakan, ada delapan pegawai termasuk pejabat di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Sidoarjo yang terkonfirmasi positif Covid-19. Kondisi kesehatan mereka baik karena mayoritas merupakan orang tanpa gejala.

”Penanganan terbaik sudah diberikan kepada pegawai yang terpapar Covid-19. Sebagian menjalani isolasi mandiri di rumah sebagian lainnya isolasi di hotel,” ujar Hudiyono.

Untuk mencegah sebaran meluas, Satgas Covid-19 Sidoarjo sudah menempuh pelacakan kontak erat di lingkungan kantor ataupun keluarga. Para pihak yang berisiko tertular ikut uji usap dengan metode reaksi berantai polimerase (PCR) untuk memastikan kondisi kesehatan.

Hudiyono mengatakan, banyaknya pegawai yang terpapar Covid-19  membuatnya meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya, meniadakan layanan tatap muka di mal pelayanan publik dan kantor DPMPTSP untuk sementara waktu.

Selama layanan tatap muka ditiadakan, masyarakat difasilitasi dengan layanan secara daring melalui laman resmi ataupun aplikasi Sippadu. Layanan ini mampu meminimalkan kontak langsung sehingga diyakini bisa meminimalkan penularan penyakit.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Warga yang terjaring razia masker berdiam diri di depan makam saat menjalani sanksi sosial di pemakaman korban Covid-19 di Pemakaman Delta Praloyo, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (5/9/2020).

Selain DPMPTSP, sebaran Covid-19 juga terindikasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo. Pejabat di dinas tersebut terkonfirmasi positif Covid-19 dan saat ini menjalani karantina mandiri.

Sebelum itu, sebaran Covid-19 ditemukan di Dinas Perhubungan Sidoarjo. Kepala Dinas Perhubungan Bahrul Amiq mengatakan, salah satu kepala bidang terjangkit Covid-19 dan sudah mendapat perawatan optimal. ”Penelusuran kontak erat terhadap rekan kerja sudah dilakukan. Apabila ada pegawai yang mengalami gejala diminta segera memeriksakan diri sebagai upaya deteksi dini,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Syaf Satriawarman mengatakan, potensi munculnya kluster perkantoran di lingkungan pemerintah terus diwaspadai. Salah satunya dilakukan dengan pengetesan terhadap pegawai secara berkala dan sesuai permintaan karena ada indikasi yang kuat.

”Kami memfasilitasi pengetesan dan penelusuran kontak erat berdasarkan permintaan dari instansi yang bersangkutan atau ketika ditemukan kasus,” ujarnya.

Baru-baru ini dilaksanakan pengetesan 80 pegawai di lingkungan sekretariat daerah. Sebelum itu, dilakukan pengetesan di Dinas Perikanan Sidoarjo.