Vaksinasi Covid-19 direncanakan dimulai pada Rabu (13/1/2021). Namun, hingga kini, BPOM masih menunggu hasil analisis uji klinis fase ketiga dari vaksin Sinovac yang dilakukan di Bandung.
Oleh
NINA SUSILO / NIKOLAUS HARBOWO
·5 menit baca
DOKUMENTASI PUSPEN KEMENDAGRI
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (5/1/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksinasi Covid-19. Saat ini, vaksin Covid-19 yang tersedia di Indonesia sebanyak 3 juta dosis buatan Sinovac.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (5/1/2021), mengatakan, vaksinasi perdana akan dilakukan pada Rabu (13/1).
Vaksinasi diawali di tingkat pusat oleh Presiden Joko Widodo beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju serta pejabat di tingkat pusat. ”Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan, di Jakarta, oleh Bapak Presiden,” ujar Budi.
Tak hanya itu, Budi menambahkan, vaksinasi akan dilanjutkan di daerah-daerah pada hari berikutnya secara serentak, yang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Ia berharap kepala daerah dapat turut serta memantau proses vaksinasi yang dilakukan kepada tenaga kesehatan tersebut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (5/1/2021).
Budi menjelaskan, menurut rencana, penyuntikan vaksin akan dilakukan perdana pada 13 Januari 2021. Lalu, pada 14-15 Januari, vaksinasi diikuti secara serentak di 34 provinsi. Program vaksinasi gratis ini dilakukan secara bertahap dan diawali dari tiga kelompok.
Tiga kelompok tersebut meliputi kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus asosiasi-asosiasi profesi tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan di daerah, serta tokoh agama di daerah.
”Arahan Bapak Presiden jelas, akan dilakukan secara serentak, diawali di pusat, kemudian dilanjutkan di daerah, melibatkan tokoh masyarakat dan kalau ada tokoh kesehatan atau figur dokter yang berpengaruh, misalnya, untuk diikutsertakan,” ucap Budi.
Budi juga meminta kepala daerah untuk mempersiapkan orang-orang yang akan mendapatkan prioritas program vaksinasi tersebut.
Secara khusus, proses vaksinasi terhadap tenaga kesehatan pun diharapkan agar dibagi menjadi dua tahap sehingga tetap ada tenaga kesehatan yang bersiaga.
”Kemungkinan akan ada sedikit dampak, misalnya pegel sedikit, demam sedikit. Jadi, dalam satu puskesmas, misalnya ada empat perawat. Jangan sampai di hari yang sama kita vaksin semua. Kita antisipasi betul efek itu. Maka, vaksin dulu untuk dua orang,” kata Budi.
Proaktif
Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk proaktif dalam mempersiapkan dan menyosialisasikan program vaksinasi yang akan dilakukan secara serentak di 34 provinsi. Dengan begitu, proses vaksinasi nanti tidak menimbulkan kerumunan, bahkan keributan.
”Coba betul-betul bisa mengatur supaya jangan sampai terjadi keributan karena vaksin seolah seperti emas, bisa rebutan, menimbulkan kerumunan, dan lain-lain,” ujar Tito.
DOKUMENTASI PUSPEN KEMENDAGRI
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (5/1/2021).
Untuk itu, ia meminta kepala daerah agar membuat aturan terkait situasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan berkoordinasi dengan TNI/Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta mendirikan posko Covid-19 di setiap daerah.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo pun mengingatkan masyarakat agar tidak lengah terhadap penerapan protokol kesehatan serta abai terhadap bahaya Covid-19 meski sudah mendapatkan vaksin.
Doni menjelaskan, penurunan disiplin protokol kesehatan telah terjadi di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta kepala daerah mengaktifkan kembali posko terpadu dalam rangka perubahan perilaku.
”Penurunan disiplin ini terjadi semakin lama semakin bertambah tingkat berkurangnya disiplin. Jadi, mohon berkenan, tahun anggaran baru, bapak/ibu bupati/wali kota dan juga gubernur untuk tersedianya posko mulai dari tingkat provinsi sampai dengan, paling tidak, mungkin tingkat kelurahan,” tutur Doni.
DOKUMENTASI HUMAS PROVINSI JATIM
Simulasi vaksinasi Covid-19 di RSI Jemursari, Surabaya, Jumat (18/12/2020).
Tetap waspada
Secara terpisah, saat penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/1/2021), Presiden Jokowi juga menyebutkan rencana dimulainya vaksinasi pekan depan.
Kendati demikian, Presiden mengingatkan supaya semua masyarakat tetap waspada dan disiplin dengan protokol kesehatan. ”Pakai masker, cuci tangan, tidak ke tempat kerumunan. Jaga jarak sampai vaksinasi ini selesai,” tuturnya.
Vaksinasi di seluruh dunia diperkirakan rampung dalam 3,5 tahun. Di Indonesia, kata Presiden, Menteri Kesehatan menyebut vaksinasi bisa selesai dalam 15 bulan. ”Tetapi, saya tawar supaya kurang dari setahun sebab kita ingin segera kembali bisa beraktivitas normal,” kata Jokowi.
Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono mengatakan, tata cara vaksinasi perdana kepada Presiden dan beberapa perwakilan lain tetap dipersiapkan. Namun, semua tetap menunggu izin penggunaan di masa darurat (EUA) yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Presiden Jokowi memang sudah beberapa kali menyatakan akan menjadi orang pertama yang menerima vaksin. Hal ini diharapkan bisa membangun kepercayaan masyarakat bahwa vaksin aman dan berkhasiat.
DOKUMENTASI HUMAS PEMPROV SULSEL
Petugas berjaga di depan gudang Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Selasa (5/1/2021), tempat 30.000 dosis vaksin disimpan.
Pengiriman vaksin
Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki 3 juta dosis vaksin Covid-19 buatan perusahaan asal China, Sinovac. Beberapa hari lalu, sebagian sudah mulai didistribusikan ke daerah-daerah.
”Dua hari lalu, kami sudah kirim (vaksin ke daerah). Tahap pertama dikirim 700.000 (vaksin), akan dikirim lagi berikutnya,” kata Presiden Joko Widodo.
Selain stok 3 juta dosis, menurut rencana Sinovac akan mengirim kembali bahan baku untuk 15 juta dosis vaksin pada pekan depan. Bahan baku ini akan diproduksi PT Bio Farma menjadi vaksin Covid-19 dan kemudian didistribusikan ke daerah untuk mengendalikan penularan Covid-19.
Vaksinasi tahap pertama akan menyasar 1,3 juta tenaga kesehatan, sedangkan berikutnya 17,4 juta petugas publik. Adapun warga usia di atas 60 tahun di tahap berikutnya dan masyarakat umum. Secara keseluruhan, 181,5 juta orang yang akan divaksin.
KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI
Kardus vaksin Covid-19 buatan Sinovac, yang didistribusikan PT Bio Farma di Indonesia, diletakkan di muka gudang Dinas Kesehatan Sulawesi Utara di Manado, Selasa (5/1/2021).
Secara terpisah, dalam keterangan pers yang disampaikan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Badan POM Lucia Rizka Andalusia, Senin (4/1/2021), disebutkan, BPOM masih menunggu hasil analisis uji klinis fase ketiga dari vaksin Sinovac yang dilakukan di Bandung.
BPOM, menurut Rizka, telah mengevaluasi data uji preklinis, data uji klinis tahap satu dan dua untuk menilai keamanan dan respons imun dari penggunaan vaksin, serta data uji klinis fase ketiga yang dipantau dalam periode satu bulan setelah pemberian dosis kedua.
Sesuai persyaratan WHO, minimal pengamatan dilakukan sampai 3 bulan untuk interim analisis. Ini digunakan untuk mendapat data keamanan dan khasiat vaksin sebagai data pendukung penerbitan EUA.
Keamanan vaksin dipantau secara periodik pada subyek uji klinik, yakni 30 menit setelah penyuntikan, pemantauan ketat selama 14 hari pertama, serta 3 bulan dan 6 bulan setelah penyuntikan.
”Setelah mendapatkan data-data tersebut, dapat diberikan persetujuan penggunaan atau EUA. Adapun untuk efektivitas vaksin, kita akan terus pantau kemampuan vaksin dalam menurunkan kejadian di masyarakat dalam jangka waktu lama,” tutur Rizka.
Untuk menerbitkan EUA, BPOM masih menunggu penyelesaian analisis uji klinis tahap ketiga di Bandung. Analisis ini untuk mengonfirmasi khasiat atau efikasi vaksin Covid-19 atau coronavac.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2F57593918-f8b9-4270-bdd1-5a944c6d41af_jpg.jpg){kind=logo}
