Pasien Datang Saat Kondisi Berat, Angka Kematian di Cirebon Tinggi

Pasien yang datang ke rumah sakit saat kondisi memburuk dinilai menjadi penyebab tingginya kasus kematian Covid-19 di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Masyarakat diharapkan tidak ragu menjalani tes usap.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Seorang aparatur sipil negara (ASN) bersiap menjalani tes usap tenggorokan di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (14/9/2020). Semua ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon harus mengikuti tes usap massal sejak Senin hingga Rabu (7-23/9/2020). Tes dilakukan untuk mendeteksi penyakit Covid-19 di Pemkab Cirebon.

CIREBON, KOMPAS — Tingkat kematian pasien Covid-19 di Kabupaten Cirebon melampaui rata-rata kematian secara nasional. Penyebabnya, pasien datang ke rumah sakit dalam gejala berat sehingga sulit terselamatkan. Masyarakat diharapkan tidak ragu menjalani tes usap untuk mendeteksi lebih dini penyebaran Covid-19.

Berdasarkan data Covid Center Kabupaten Cirebon yang diakses pada Kamis (21/1/2021) siang, kasus kematian akibat Covid-19 di daerah tersebut mencapai 275 orang atau 5,8 persen dari total 4.724 kasus positif. Angka ini melebihi tingkat kematian pasien Covid-19 secara nasional, yakni 2,9 persen.

Baca juga : Hotel Isolasi di Cirebon Belum Dibuka, Antrean Sudah 110 Pasien

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni mengatakan, penyebab utama tingginya tingkat kematian pasien Covid-19 di Cirebon adalah keterlambatan pasien datang ke fasilitas kesehatan. ”Pasien telat berobat karena menganggap penyakitnya bukan Covid-19. Bahkan, ada yang menganggap Covid-19 tidak ada,” ucapnya.

Padahal, pasien tersebut umumnya memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Mereka menderita pneumonia, penyakit jantung, diabetes melitus, dan gagal ginjal. Adapun usia korban meninggal sebagian besar di atas 50 tahun.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Petugas menyiapkan tempat untuk sampel tes usap tenggorokan di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (14/9/2020). Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menargetkan tes usap terhadap 22.000 orang lebih. Hingga kini, sebanyak 20.288 orang telah menjalani tes untuk mendeteksi penyakit Covid-19 tersebut.

Eni menilai, meskipun pandemi Covid-19 sudah berlangsung hampir setahun, masih ada warga yang khawatir divonis tertular virus korona jenis baru. ”Padahal, ada gejala Covid-19, tetapi didiamkan. Selain itu, warga juga takut kena stigma dari masyarakat,” ujarnya.

Hal itu, antara lain, tampak saat Dinkes Kabupaten Cirebon menggelar tes usap cepat antigen di destinasi wisata religi Astana Gunung Jati, beberapa waktu lalu. Dari target 250 orang, pihaknya hanya mengetes 26 orang. Banyak warung yang biasanya buka tiba-tiba tutup.

Jangan hanya bilang semua harus ikut tes tanpa penjelasan dan pembangunan wacana sebelumnya.

Eni memastikan, pihaknya akan tetap melakukan tes usap massal di kelompok masyarakat. Hari ini, Kamis, sebanyak 627 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon ditargetkan menjalani tes.

Baca juga : Covid-19 Belum Terkendali, Aktivitas Masyarakat di Cirebon Dibatasi

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Seorang ASN menjalani tes usap tenggorokan di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (14/9/2020). Semua ASN di lingkungan Pemkab Cirebon harus mengikuti tes usap massal sejak Senin hingga Rabu (7-23/9/2020). Tes dilakukan untuk mendeteksi penyakit Covid-19 di Pemkab Cirebon.

Pihaknya juga mengajak masyarakat tidak ragu menjalani tes Covid-19 untuk deteksi dini. Dengan begitu, jika hasil tesnya positif, pasien dapat segera ditangani dan mencegah kematian. Tes usap itu, lanjutnya, gratis jika mendapatkan rekomendasi dari puskesmas setempat.

Hingga kini, pihaknya telah melakukan 45.978 tes usap di Cirebon, atau dua kali lipat dibandingkan target 22.000 tes. Adapun kasus positif Covid-19 di Cirebon sebanyak 4.724 orang. Sebanyak 275 orang meninggal dunia dan 687 pasien masih menjalani perawatan.

Khaerudin Imawan, pengajar Ilmu Komunikasi di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, menilai, pemda belum optimal dalam komunikasi krisis. ”Jangan hanya bilang semua harus ikut tes tanpa penjelasan dan pembangunan wacana sebelumnya. Perlu ada komunikasi berjenjang yang melibatkan tokoh setempat,” ujarnya.