Tahap kedua PPKM di 17 kabupaten/kota di Jawa Timur termasuk Surabaya berakhir pada Senin (8/2/2021). Namun, tanpa jeda, Surabaya Raya bersama Malang Raya dan Madiun Raya menempuh PPKM skala mikro, 9-22 Februari 2021.
Oleh
AMBROSIUS HARTO, AGNES SWETTA PANDIA
·4 menit baca
Kompas/Bahana Patria Gupta
Suasana di Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo di RW 009, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (1/9/2020). Kurun 9-22 Februari 2021, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro di kampung tangguh. Di Surabaya terdapat 1.294 KTS Wani Jogo Suroboyo setingkat rukun warga dari 1.360 RW.
SURABAYA, KOMPAS — Tahap kedua pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di 17 kabupaten/kota di Jawa Timur termasuk Surabaya berakhir pada Senin (8/2/2021). Namun, tanpa jeda, Surabaya, ibu kota Jawa Timur, menempuh PPKM berskala mikro.
Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021, PPKM skala mikro berlaku dalam kurun 9-22 Februari 2021 atau sebagai kelanjutan dari PPKM tingkat kabupaten/kota yang telah berlangsung sejak 11 Januari 2021 dalam dua tahap. Instruksi itu mengenai PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
Menurut Instruksi, PPKM di Jatim harus ditempuh di daerah prioritas Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Gresik), Malang Raya (Kota dan Kabupaten Malang serta Batu), dan Madiun Raya (Kota dan Kabupaten Madiun). Di Surabaya, PPKM mikro akan diwujudkan di 1.294 Kampung Tangguh Semeru (KTS) Wani Jogo Suroboyo. KTS berskala rukun warga (RW). Di Surabaya terdapat 1.360 RW sehingga ada 66 RW yang bukan KTS Wani Jogo Suroboyo.
Pelaksana Tugas Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan, menurut instruksi itu, PPKM mikro mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalia wilayah. Di KTS Wani Jogo Suroboyo akan ada kategori zona hijau (aman atau belum ada kasus), zona kuning (rendah), zona oranye (sedang), dan zona merah (tinggi).
Di KTS zona merah, terpaksa ditempuh pengetatan antara lain penutupan operasional tempat ibadah, kawasan bermain anak, dan ruang publik kecuali sektor esensial atau terkait kebutuhan pokok warga terutama pangan. Di sini harus diberlakukan larangan berkerumun lebih dari tiga orang, pembatasan keluar masuk kawasan maksimal pukul 20.00 WIB, dan larangan aktivitas sosial.
”Surabaya harus melaksanakan PPKM berbasis mikro dengan harapan bisa menekan penyebaran Covid-19,” kata Whisnu.
Petugas berjaga di Posko Kampung Tangguh di depan pintu masuk Kompleks Wisma Menanggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/7/2020). Terkait masih tingginya angka kasus Covid-19 di Surabaya, warga diminta tetap mematuhi protokol kesehatan agar tidak tertular.
Namun, jelang berakhirnya tahap kedua PPKM atau mendekati PPKM skala mikro, belum ada pengategorian zonasi KTS Wani Jogo Surabaya. Berdasarkan data lama resmi http://infocovid19.jatimprov.go.id/, dua hari terakhir, penambahasan kasus harian tertinggi berasal dari Surabaya. Dua hari terakhir, dari penambahan warga terjangkit 1.142 orang, sebanyak 129 di antaranya berasal dari Surabaya. Hampir tiga bulan terakhir, penambahan kasus harian di Surabaya bukan yang tertinggi di antara 38 kabupaten/kota di Jatim.
Sejak pengumuman kasus pertama Covid-19 di Jatim yang menjangkiti enam warga Surabaya dan dua warga Malang pada 17 Maret 2020 hingga Senin ini, sebanyak 118.436 orang telah terjangkit. Sebanyak 104.038 orang atau mayoritas berhasil sembuh. Sebanyak 8.204 orang meninggal. Adapun sebanyak 6.194 orang masih dalam perawatan.
Dari jumlah se-Jatim itu, di Surabaya, wabah telah menjangkiti 20.352 orang (17 persen). Kesembuhan mencapai 18.795 orang (18 persen). Kematian 1.303 jiwa atau 15,9 persen seprovinsi. Yang masih dirawat 253 orang (4 persen). Dari data secara akumulatif ini, Surabaya tetap menjadi wilayah terparah terkena serangan Covid-19 di Jatim.
Petugas mengecek bilik disinfektan di Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo di RT 002 RW 009, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (1/9/2020).
Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya Irvan Widyanto menambahkan, PPKM berbasis mikro pada prinsipnya mempertegas aktivitas yang sudah pernah dilakukan oleh KTS Wani Jogo Suroboyo. Sebanyak 650 KTS dari 1.294 lokasi atau 50,2 persen telah menerima hibah dana dan atau barang untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penanganan Covid-19 skala mikro.
”Bersama TNI dan Polri, kami mendorong kampung tangguh yang selama ini kurang aktif agar bangkit dan melibatkan masyarakat dalam penanganan pandemi,” kata Irvan yang juga Wakil Sekretaris Satuan Tugas Covid-19 Surabaya.
Masyarakat diharapkan proaktif membantu dalam penanganan Covid-19. Yang sederhana, lanjut Irvan, melaksanakan disiplin protokol kesehatan, yakni berpelindung diri (masker, sarung tangan, dan atau face shield), rutin cuci tangan atau memakai cairan sanitasi, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Warga diminta untuk aktif memeriksakan kesehatan, apalagi jika beraktivitas yang berisiko terkena Covid-19. Jika terindikasi, jangan malu melapor ke tim KTS agar bisa segera ditangani.
Belum ada sosialisasinya tentang situasi zonasi kampung tangguh se-Surabaya dan bagaimana peningkatan peran tim setempat nanti dibandingkan dengan sebelumnya.
Namun, PPKM skala mikro yang harus segera dijalankan akan menemui kendala karena beberapa pengurus RT, bahkan RW, belum memahami tugas secara mendetail untuk pelaksanaannya. ”Belum ada sosialisasinya tentang situasi zonasi kampung tangguh se-Surabaya dan bagaimana peningkatan peran tim setempat nanti dibandingkan dengan sebelumnya,” kata Sutarman, Ketua RW 010, Kecamatan Jambangan.
Sementara itu, sebagian dari 1.500 tenaga kesehatan yang telah lanjut usia atau di atas 60 tahun mulai menerima vaksin Sinovac di Surabaya. Para penerima ialah dokter, perawat, dan bidan senior. Imunisasi terhadap tenaga kesehatan berusia lanjut ditempuh setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengizinkan. Sebelumnya, penyuntikan vaksin Sinovac buatan China diberikan kepada tenaga kesehatan dan sasaran khusus (pejabat teras pemerintah, TNI, dan Polri serta kalangan masyarakat) dalam rentang usia 18-59 tahun.
