Kandasnya Harapan Perusahaan Otobus di Mudik Lebaran
Harapan perusahaan otobus untuk pulih di momen mudik Lebaran 2021 urung terwujud.
Oleh
INSAN ALFAJRI
·3 menit baca
Kompas/Riza Fathoni
Kru bus antarkota menunggu waktu keberangkatan bus di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (26/3/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Pembatasan pergerakan masyarakat selama pandemi Covid-19 membuat perusahaan otobus mengalami penurunan pendapatan secara tajam dalam setahun terakhir. Mudik Lebaran 2021 pun diharapkan menjadi momentum pemulihan. Namun, harapan ini kandas setelah pemerintah menerbitkan lagi larangan mudik Lebaran tahun ini.
Larangan mudik Lebaran berlaku pada 6-17 Mei 2021. Larangan ini berlaku bagi aparatur sipil negara, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan masyarakat.
Menurut Managing Director PT Eka Sari Lorena Transport Dwi Rianta Soerbakti, perusahaan otobus atau PO seakan tertampar dengan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 ini. PO mengalami penurunan pendapatan secara tajam dalam setahun terakhir. Penjualan tiket bus antarkota antarprovinsi (AKAP) Lorena, contohnya, turun 50 persen dari situasi normal.
”Tadinya kami berharap angkutan Lebaran 2021 bisa sedikit membantu kami. Tetapi ya sudah. Kami tahu keputusan pemerintah juga demi kebaikan bangsa dan negara,” ujarnya ketika dihubungi, Sabtu (27/3/2021).
Pemerintah menerbitkan larangan mudik untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19 setelah libur panjang. Ini terlihat seusai Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Pascalibur panjang, tingkat hunian rawat inap rumah sakit ikut naik.
Berkaca kepada pengalaman, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Organda
Teddy Rusli menjelaskan, larangan mudik menyebabkan pergeseran penumpang dari angkutan resmi ke angkutan tak resmi (kendaraan pelat hitam). Angkutan tak resmi itu bisa lebih fleksibel mengakali aturan karena titik berangkat bisa dari mana saja. Keberadaan angkutan ini pun sulit dilacak oleh aparat.
Oleh sebab itu, Teddy meminta pemerintah untuk tetap membolehkan angkutan resmi beroperasi dengan protokol ketat. Di saat bersamaan, pemerintah memperketat pengawasan angkutan tak resmi.
”Angkutan resmi lebih mudah dikontrol karena selalu diawasi oleh Kementerian Perhubungan dan juga dinas perhubungan setiap provinsi setempat. Angkutan Natal dan Tahun Baru tahun lalu sebagian besar banyak mengunakan kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum, ini dibarengi pula dengan lonjakan yang terkena Covid-19,” kata Teddy yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur Sinar Jaya Group ini.
Kompas/Riza Fathoni
Penumpang bus antarkota bersiap berangkat dengan bus dari Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (26/3/2021).
Pemerintah, katanya, bisa memperkecil risiko penularan dengan mempercepat program vaksinasi pelaku angkutan umum resmi. Kemudian di terminal, pemerintah menyediakan tes cepat antigen secara gratis untuk memantau kesehatan pemudik. ”Titik pemberangkatan resmi juga bisa diatur pemerintah,” ujarnya.
Agen tiket PO Transport Express Jaya di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Buyung, menambahkan, larangan mudik membuat agen tiket berurai air mata. Dalam situasi pandemi, dia hanya mendapat sekitar tiga penumpang per hari. Oleh sebab itu, Lebaran 2021 sangat dinanti para agen tiket karena jumlah penumpang akan meningkat. Namun, harapan ini kandas setelah pelarangan terbit.
Dihubungi terpisah, Kepala Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang Bernad Octavianus Pasaribu menjelaskan, saat ini terminal masih menunggu peraturan teknis dari Kementerian Perhubungan terkait larangan mudik. Pihaknya juga sudah mendata kesiapan armada setiap PO.
”Kami juga sudah memastikan persiapan armada cadangan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Tetapi dari PO kan mikir juga kalau aturan larangan mudik berlaku, tentu tak butuh angkutan cadangan,” katanya.
Kompas/Riza Fathoni
Calon penumpang membeli tiket bus di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (26/3/2021).
